Munas V HPI: Be Better From Now On

Himpunan Pramuwisata Indonesia sebagai tempat bernaungnya tourist guide disebut sebagai asosiasi profesi ujung tombak layanan industri pariwisata sejak tahun 1983. Jauh sebelumnya tahun 60-an di Jakarta dan Bandung terdapat Perkumpulan Pemandu Wisata, ada pula Yogya Guides Association dan Bali Guides Association, semua atas tujuan perbaikan professional layanan jasa kepramuwisataan. Profesi ini belum melekat dalam pribadi-pribadi pengambil keputusan atau pemerintah, para pelaku industri kepentingan hatta para guide sendiri. Alhasil potret profesi tourist guide belum menempati peran fungsi yang seharusnya, minimal menghasilkan citra positif pariwisata nasional.

Itulah kawan, seratusan labih delegasi wakil-wakil dari 12.000 Anggota HPI se-Nusantara mempertemukan sikap profesional dengan dilandasi ilmu pengetahuan tapi juga syarat dengan ketrampilan khusus bidang pemanduan wisata. Mereka berasal dari 27 Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia menghitung ulang pijakan kekuatan dan sengkarut kelemahan melalui forum Musyawarah Nasional V HPI di Hotel Alia Cikini Jakarta 20-22 September 2011 menatap peluang sekaligus ancaman profesi ke depan. Dari evaluasi 33 DPD di forum tertinggi ini, HPI terlecut untuk merubah diri menjadi lebih baik dengan amandemen Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga hingga pencanangan program kerja atas terpilihnya guide bahasa Inggris Jakarta Erwan Maulana memimpin HPI 2011-2016.

Tekad Ketua bahwa representasi guide dapat memiliki multi peran sebagai eksekutor layanan wisata, duta nasional dalam pemanduan wisata, sosok penghubung destinasi serta juru penerang suatu obyek daerah tujuan wisata yang kian hari mutlak semakin dibutuhkan wisatawan di luar kebutuhan transportasi, akomodasi, restoran dan obyek wisata. Beberapa waktu misalnya berjalan Jogja menjadi pilihan berkunjung oleh alasan daya tarik sejarah, pendidikan, seni kerajinan, candi-candi kuno, tradisi kraton, sebab terjadinya gempa bumi (2006) menyusul erupsi Merapi (2010). Destinasi Bali terlalu sesak untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi di tataran idealitas destinasi pariwisata dunia.

Di luar Jakarta, Bandung, Bali, Jogja dan Bromo saat ini peran pemanduan terkonsentrasi di beberapa destinasi unggulan seperti Komodo, Menado, Batam, Makassar dan masih perlu ditingkatkan fungsi guide di destinasi Raja Ampat, Bunaken, Belitong atau Tanjung Putting, Lampung dan Banten. Eskalasi pembangunan Sumber Daya Manusia bidang pemanduan wisata dapat menyentuh akar kebutuhan pemberdayaan birokrat bahkan masyarakat di seluruh lini produk dan destinasi pariwisata nasional.

PRAMUWISATA LEGAL PROFESIONAL
Diakui tak semua masalah pemandu wisata terselesaikan oleh peraturan undang-undang, tapi dengan terbitnya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata, urusan pramuwisata menjadi kewenangan Kabupaten / Kota. Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi pramuwisata. Dengan mengingat peran tersebut diatas, sifat professional serta tugas tanggung jawab pramuwisata yang tanpa batas wilayah (borderless) dan luas wilayah Propinsi DIY yang relatif kecil, maka berkali pertemuan HPI dan Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Kabupaten / Kota telah menyepakati terbitnya lisensi pramuwisata dilimpahkan kepada Pemerintah Propinsi.

Contoh pertimbangan surat Walikota Yogyakarta kepada Gubernur DIY c.q. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi DIY Nomor 556/1606 tanggal 21 April 2011 tentang Lisensi Pramuwisata; dan surat Bupati Kulon Progo kepada Gubernur DIY Nomor 556/2195 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Lisensi Pramuwisata, bahwa pelayanan perijinan usaha jasa pramuwisata akan lebih efektif dan efisien di tingkat propinsi; Untuk menjaga standarisasi kompetensi pramuwisata yang beroperasi di wilayah DIY. Kedua, menjaga keseragaman pembinaan, pengaturan dan pengawasan pramuwisata. Ketiga, agar lisensi tersebut dapat digunakan sebagai dasar melaksanakan layanan profesi sebagai pramuwisata di luar wilayah DIY.

Dengan hadirnya kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat HPI periode 2011-2016, menarik dicermati motto ketua terpilih Change to be better, from now on. Melihat peran fungsi Pemandu Wisata, HPI mengulitinya dari difinisi World Federation of Tourist Guides Association berikut; seorang Tourist guide is a person who guide visitors in the language of their choice and interprets the cultural and natural heritage of an area which person normally possesses an area-specific qualification usually used and/or recognized by the appropriate authority (WFTGA Scotland Convention 2003).

Maka dijabarkan oleh sang Ketua baru HPI bahwa ke depan Visi Misi kepemimpinannya, adalah: Pramuwisata Indonesia terdiri dari tourist guide & tour leader memiliki kebanggaan  profesional yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan Standar Kompetensi Kerja Nasional indonesia. Kedua; agar Himpunan Pramuwisata Indonesia memiliki posisi tawar yang setara dengan organ asosiasi profesional lain dan didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan. Ketiga; agar kompetensi Anggota diakui menurut standar global WFTGA sehingga harkat martabat profesi pramuwisata Indonesia menjadi terhormat di dalam jaringan industri pariwisata dunia.

PENINGKATAN KINERJA DPP HPI
Oleh ketua terpilih, dicanangkan program penataan organisasi pramuwisata khususnya legalitas asosiasi HPI kepada Kementrian terkait, yakni mengurus nomer peserta wajib pajak (NPWP) organisasi dengan account atas nama HPI, mendaftar Akta Perubahan HPI ke Kementrian Kehakiman serta upaya legal lain. Serta bahwa legalitas profesional anggota sesuai ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi secara merata di tingkat Anggota perlu terus diperjuangkan melalui loby-loby organisasi. Itulah mengapa pada kepemimpinan Erwan Maulana diamanatkan struktur baru Bidang Kode Etik terpisah dari Bidang Hukum Organisasi.

Penyelesaian data base Anggota dengan pemberlakuan Kartu Tanda Nasional Himpunan Pramuwisata Indonesia yang bisa memberi nilai manfaat bagi kenyamanan dan keselamatan kerja anggota. Diantara manfaat itu bahwa dengan nilai Rp 100.000,-, seorang Anggota terdata kapasitas kompetensinya dengan memperoleh asuransi kecelakaan kerja, discount tiket penerbangan Garuda dan kelebihan lain. Sistem barcode memudahkan seseorang Anggota terkoneksi kepada jaringan nasional, akurasi data base HPI mendorong kesejahteraan tapi sekaligus memicu perubahan citra organisasi menjadi lebih elegan.

Program kesejahteraan tak kalah strategis adalah peningkatan pemahaman Anggota HPI terhubung pada Etika Profesi serta terkait proses uji kompetensi Anggota sesuai dengan ketentuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang pramuwisata dan pengatur wisata. Menurut sumber Kementrian Kebudayaan & Pariwisata, bahwa tahun 2009 telah tersertifikasi 500 Pemandu Wisata se-Indonesia, tahun 2010 melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata sebanyak 800 guide dan pada 2011 ini ditarget 1.000 guide berasal tujuh (7) bidang SKKNI berbeda. Disorot disini keberadaan LSP Pariwisata agar menguntungkan profesi pemandu wisata dan kemungkinan pendirian LSP Pramuwisata yang melayani sertifikasi ketujuh bidang SKKNI pramuwisata tersebut.

Realisasi spirit pramuwisata legal berbasis SKKNI telah dimulai DPD DIY dengan penyerahan Jum’at (9/9) sebanyak 110 lisensi Pramuwisata Madya oleh Dinas Pariwisata Propinsi DIY kepada Dewan Pimpinan Cabang HPI Kota Yogyakarta yang diteruskan kepada perwakilan guide 11 Bahasa (Inggris, Domestik, Belanda, Arab, Italy, Spanyol, Jepang, Mandarin, Korea, Perancis dan Rusia) dari sejumlah Anggota HPI ±360 guide. Jumlah ini akan terus ditingkatkan dengan memanggil Anggota aktif yang lisensinya kadaluarsa dengan mengharuskan ikut uji kompetensi pramuwisata sebagai syarat pengaktifan Lisensi tersebut. Ke depan pendidikan calon guide harus melalui prosedur kursus, barulah uji kompetensi oleh LSP Pariwisata memberi peluang seseorang Calon Guide mengurus lisensinya di Dinas Pariwisata setempat.

Program pokok lain, bahwa Dewan Pimpinan Pusat HPI bertekad memiliki sumber keuangan yang berasal dari Iuran Anggota; yakni melalui DPD atau DPC seluruh Indonesia dan sumber-sumber yang sah seperti koperasi yang menaungi Usaha Jasa Pramuwisata. Minimal awal 2012 Sekretariat DPP HPI telah menempati alamat sendiri di pusat pemerintahan, sehingga mobilitas pengambilan keputusan didukung perangkat yang efektif dan efisien di tengah sumber keuangan yang minus Rp 14 juta yang ditinggalkan periode sebelum.

KEMITRAAN BERBASIS KOMPETENSI GUIDE
Keluarga Besar HPI melalui Munas V Cikini Jakarta ini sekaligus memantapkan family gathering, format peningkatan (syawalan) kinerja kedalam organ tubuh HPI sekaligus menjalin upaya keluar agar mitra kerja, yakni segenap Biro Perjalanan, Agen Perjalanan Wisata, Restoran, Art Shop, Perusahaan Transportasi, Pemerintah dan lembaga user harmonis bekerjasama saling menguntungkan serta harapan agar dapat menggunakan jasa hanya Guide resmi berlisensi. Meminjam istilah Dirjen Standarisasi Kemenbudpar Bapak Ir. Firmansyah Rochim, agar HPI lebih mendekat dan menjalin akrab dengan pemangku kepentingan industri, mulailah dengan yang paling mudah untuk menjadi contoh pola kerjasama insane pariwisata sehingga memudahkan fungsi pemerintahpun memfasilitasi perubahan HPI menjadi lebih baik di masa datang.

Dalam hal kemitraan berbasis kompetensi agar masing-masing SDM mitra kerja saling meningkat kapasitas dan kompetensinya. Inilah sebab sebuah kerjasama kelembagaan penting untuk menjaga standard profesi, apalagi syarat mendapatkannya seseorang harus lulus uji kompetensi pramuwisata sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata. Hal ini sekaligus mengangkat citra layanan pariwisata di lingkungan destinasi setempat menjadi lebih baik dimasa mendatang. Usaha mulia ini berujung dirumuskannya peraturan daerah, baik gubernur atau bupati/walikota sebagai payung hukum usaha jasa pramuwisata di masing-masing Dewan Pimpinan Daerah HPI se-Indonesia. []

Penulis:  Andi, Ketua DPD HPI DIY ( 2009-2013 ), Anggota Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta & Kabid Diklat DPP HPI  ( 2011-2016 ).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s