PERGUB TENTANG PRAMUWISATA

Dari 119 Peraturan Daerah Propinsi DIY (1950–1997) yang mencakup 16 bidang termasuk retribusi, usaha, ESDM dan pariwisata sedikitnya 95 telah dicabut sebab tak selaras isi UU 32 / 2004 tentang Perda. Juga tidak lagi jadi urusan Pemprov DIY seperti diatur PP 38/2007 maupun Perda 7/2007 tentang Urusan Pemerintah DIY. Menurut Ketua Pansus Pencabutan Perda Dalam Penyelenggaraan Pemda DPRD DIY, Agus Mulyono (9/12); bahwa tahapan pencabutan berlaku sejak Perda baru diundangkan dan menunggu penetapan Pemkab dan Pemkot se-DIY atas peraturan yang akan berlaku (Radar Jogja, 10/12/2010).

 

Hal Urusan Pramuwisata terdapat Perda DIY No 8 Tahun 2005 tentang Retribusi dan Perijinan Tertentu serta Perda Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2004 tentang Izin Pramuwisata. Dan masih ditemui Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2002 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata yang segera digantikan Perda Kota tentang Urusan Kepariwisataan yang semuanya harus menyesuaikan roh isi UU 10/2009 pasal 29 dan 30 tentang Kepariwisataan.

 

Pasal 30 (e) UU 10/2009 menegaskan kewenangan perizinan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Pramuwisata terpetakan secara JELAS menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II Dinas Pariwisata Kabupaten – Kota dan bukan kewenangan Propinsi seperti dahulu. Sedang proses perizinan dan perolehan lisensi berada di satu paket koordinasi kewenangan Pemda Tingkat I dijelaskan pasal 29 (b). Perlu pula dipikirkan dampak serius praktek perizinan Pramuwisata tanpa mekanisme kontrol dan penertiban yang berwenang adalah pembodohan profesionalitas (https://hpijogja.wordpress.com/page/8/).

 

Pendataan jumlah anggota aktif Himpunan Pramuwisata Indonesia DIY tercatat 180 Pramuwisata Madya di DPC Sleman dan 168 guide DPC Kota Yogyakarta; yang terakhir membutuhkan perpanjangan Lisensi sejumlah 40 Guide. Sesuai aspirasi Peraturan diatas dan berdasarkan beberapa Rapat Kordinasi di lingkunan Dinas Pariwisata Pemda DIY bahwa urusan izin Pramuwisata ditangani Propinsi, sedang pembinaan Pramuwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.

 

Langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh DPD dan DPC HPI mengatasi urusan perpanjangan Lisensi hak hidup professional Pramuwisata, yakni mengajukan Surat Perpanjangan Izin Pramuwisata kepada Pemerintah Kab/Kota; dengan pernyataan itulah dasar Disparda Propinsi DIY menjalankan Perda DIY No 8 Tahun 2005 tentang Retribusi dan Perijinan Tertentu, memperpanjang Izin Pramuwisata Madya di lingkungan Propinsi DIY.

 

Sebagai tindak lanjut Surat DPD HPI DIY (22/07/2010) kepada Gubernur hal Peningkatan Urusan Pemandu Wisata yang melampirkan Usulan HPI soal Perda Propinsi DIY tentang Pramuwisata diharap sesuai rapat konsultasi bersama pihak terkait (25/01 dan Februari 2011) agar HPI bisa kirim ulang ke Gubernur Kepala Daerah menjadi Usulan Peraturan Gubernur DIY. Bahwa payung inilah yang menjadi rujukan legal Pramuwisata dan Pengatur Wisata dan mengiringi Perda DIY No 8 Tahun 2005 tentang Retribusi dan Perijinan Tertentu.

 

Harapan keputusaan HPI dengan usulan PerGub ini akan memudahkan Pramuwisata bertugas, namun sekaligus menata profesionalitas kerja mereka di lapangan. Perlu dikritisi bersama Draft Usulan PerGub tentang Pramuwisata dan berikut Pengatur Wisata ! **

Yogyakarta, 22/02/2011 []

One thought on “PERGUB TENTANG PRAMUWISATA

  1. hpijogja Penulis Tulisan

    Draft Ulangan Naskah Terdahulu:

    Usulan Peraturan Gubernur
    Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
    Tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata

    BAB 1
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1
    Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
    a. Propinsi adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
    b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
    c. Kabupaten atau Kota adalah Kabupaten atau Kota se-DIY
    d. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawan.
    e. Sertifikat Pramuwisata adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus dan lulus ujian pramuwisata.
    f. Sertifikasi Profesi adalah sertifikat sebagai bukti uji kompetensi pramuwisata yang dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pariwisata.
    g. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas pramuwisata sebagai izin professional.

    BAB II
    PENGGOLONGAN, TUGAS DAN RUANG LINGKUP

    Pasal 2
    Penggolongan Pramuwisata

    Pramuwisata meliputi:
    a. Pramuwisata Khusus
    1. Pramuwisata khusus lokal
    2. Pramuwisata khusus dengan keahlian khusus
    b. Pramuwisata Umum
    c. Pengatur Wisata (Tour Leader)

    Pasal 3
    Tugas dan Ruang Lingkup

    Pramuwisata Khusus
    a. Pramuwisata khusus Lokal adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk di suatu objek wisata tertentu.
    b. Pramuwisata khusus dengan keahlian khusus adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk di suatu obyek wisata tertentu dengan aktifitas yang membutuhkan keahlian khusus.

    Pramuwisata Umum adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan di suatu wilayah tertentu dan atau di seluruh wilayah Indonesia.

    Pengatur Wisata (Tour Leader) adalah seseorang yang bertugas mengatur memimpin perjalanan rombongan wisatawan di suatu wilayah tertentu, nasianal dan internasional.

    BAB III
    SYARAT-SYARAT

    Pasal 4
    Syarat-syarat Pramuwisata khusus Lokal
    1. Warga Negara Indonesia
    2. Sehat jasmani dan rohani
    3. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
    4. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
    5. Berkelakuan Baik dengan disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian
    6. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    7. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata khusus Lokal obyek wisata tertentu.
    8. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata khusus Lokal obyek wisata tertentu yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pramuwisata.
    9. Setelah syarat-syarat 1-8 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan ijin untuk mendapatkan lisensi yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Pasal 5
    Syarat-syarat Pramuwisata Khusus dengan Keahlian Khusus

    1. Warga Negara Indonesia
    2. Sehat jasmani rohani
    3. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
    4. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
    5. Berkelakuan Baik dengan disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian
    6. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    7. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata dengan keahlian khusus sesuai dengan spesifikasinya
    8. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata khusus dengan keahlian khusus sesuai spesifikasinya yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pramuwisata.
    9. Setelah syarat-syarat 1-8 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan ijin untuk mendapatkan lisensi pramuwisata khusus dengan keahlian khusus sesuai spesifikasinya yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Pasal 6
    Syarat-syarat Pramuwisata Umum

    1. Warga Negara Indonesia.
    2. Sehat jasmani rohani.
    3. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
    4. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
    5. Berkelakuan Baik dengan disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
    6. Menguasai pengetahuan Geografi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah Kebudayaan Daerah dan menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    7. Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pramuwisata umum
    8. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata umum yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pramuwisata.
    10. Setelah syarat-syarat 1-8 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan lisensi Sebagai Pramuwisata Umum yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Pasal 7
    Syarat-syarat Pengatur Wisata (Tour Leader)

    1. Warga Negara Indonesia
    2. Sehat jasmani rohani
    3. Umur sekurang-kurangnya 25 tahun
    4. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3
    5. Berkelakuan Baik dengan disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
    6. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    7. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pengatur Wisata
    8. Memiliki pengalaman kerja sebagai pramuwisata umum sekurangnya 5 (lima) tahun aktif dengan lisensi Pramuwisata Madya yang masih berlaku.
    9. Memiliki Sertifikat profesi Pengatur Wisata yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pramuwisata.
    10. Setelah syarat-syarat 1-9 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan lisensi sebagai Pengatur Wisata (Tour Leader) yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

    BAB IV
    TATA CARA PERMOHONAN LISENSI

    Pasal 8

    a. Mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.
    b. Persetujuan atau penolakan permohonan untuk menjadi Pramuwisata dikeluarkan paling lama 15 hari kerja.
    c. Apabila waktu yang dimaksud pada pasal 8 ayat (b) terlampaui maka permohonan dikabulkan.
    d. Syarat-syarat teknis permohonan lisensi Pramuwisata dan Pengatur Wisata sekurang-kurangnya sebagai berikut :
    – Foto copy KTP Prop DIY yang masih berlaku
    – Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat.
    – Foto copy Sertifikat Kursus Pramuwisata dari Lembaga Pendidikan Pelatihan.
    – Foto copy Ijazah / STTB sebagaimana pasal 4 – 7 yang telah disahkan.
    – Surat Keterangan Sehat dari Dokter
    – Surat Keterangan Magang / On The Job Training sebagai Pramuwisata dari Biro Perjalanan Wisata di Propinsi DIY
    – Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm, 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm masing-masing sebanyak 2 lembar.

    BAB V
    PERIZINAN

    Pasal 9

    a. Untuk mendapatkan lisensi sebagai ijin operasional Pramuwisata dan Pengtur Wisata, seseorang wajib memiliki sertifikat profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pramuwisata.
    b. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu yang telah ditentukan.
    c. Tanda Pengenal sebagai izin operasional berlaku selama 5 (Lima) tahun dan wajib diperpanjang.
    d. Bentuk dan ukuran lisensi adalah sesuai berikut (Penjelasan terlampir)

    BAB VI
    HAK DAN KEWAJIBAN PRAMUWISATA

    Pasal 10
    Hak Pramuwisata

    a. Pramuwisata berhak mendapatkan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Pramuwisata berhak mendapatkan jaminan asuransi kerja.
    c. Pramuwisata berhak mendapatkan gaji dengan ikatan kerja yang telah disepakati.

    Pasal 11
    Kewajiban Pramuwisata

    Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pramuwisata wajib:
    a. Mentaati kode etik profesi Pramuwisata
    b. Melayani dan menjaga keselamatan wisatawan beserta barang bawaannya.
    c. Membantu pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan.
    d. Senantiasa memberikan informasi dan penjelasan yang baik dan benar.
    e. Melaksanakan kewajiban atas pungutan Negara maupun pungutan daerah yang
    ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
    f. Ikut menjaga keamanan dan ketertiban umum.
    g. Setiap Pramuwisata yang telah mempunyai lisensi harus mengenakan Tanda Pengenal kedaerahan dan bergabung ke dalam asosiasi Pramuwisata.

    BAB VII
    LARANGAN

    Pasal 12

    1). Siapapun dilarang mempekerjakan Pramuwisata dan Pengatur Wisata yang tidak
    memiliki izin.
    2). Pramuwisata dilarang:
    a. Meminta uang atau barang secara paksa dari penjual atau orang lain yang
    berkepentingan berkenaan dengan pembelian barang atau jasa lainnya oleh
    wisatawan yang sedang diurus.
    b. Memaksa wisatawan atau pihak manapun untuk menggunakan jasanya.
    c. Melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh wisatawan diluar bidang tugas
    kepariwisataan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku.

    BAB VIII
    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

    Pasal 13

    1) Pembinaan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan Pramuwisata dan Pengatur Wisata.
    2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
    3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu.
    4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat.
    5) Mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam keputusan Gubernur.

    BAB IX
    PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL

    Pasal 14

    Izin Pramuwisata dapat dicabut dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Gubernur ini.
    b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata.
    c. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata.

    Pasal 15

    a. Pencabutan izin pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Gubernur ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
    b. Pemberian peringatan atau pencabutan izin operasional dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

    BAB X
    PEMBATALAN IJIN OPERASIONAL

    Pasal 16

    Izin Operasional Pramuwisata dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal berikut:
    a. Pemegang izin meninggal dunia.
    b. Tidak memenuhi kewajiban daftar ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (c).
    c. Alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk meneruskan tugasnya dengan baik.
    d. Pernyataan tidak berlakunya ijin pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini, tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

    BAB X
    PENUTUP

    Pasal 17

    Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut sesuai Peraturan diatasnya.

    Pasal 18

    Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku pada tanggal diundangkan.

    Ditetapkan di Yogyakarta
    Pada tanggal: ………………

    GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s