LAGI SOAL PERDA GUIDE

Survey World Economic Forum yang berkedudukan di Swiss, yang diberi nama Travel and Tourism Competitiveness Report (2009) menempatkan Indonesia di peringkat nomor 81 dunia, naik satu tingkat dari tahun sebelum. Tiga besar top-ranking pariwisata dunia adalah Swiss, Austria dan Jerman. Singapura berada pada peringkat 10, sementara Malaysia nomor 32, Thailand nomor 39 dan Brunei pada nomor 69. Negara-negara Asean yang berada dibawah peringkat Indonesia adalah Filipina nomor 86, Vietnam nomor 89 dan Kamboja nomor 108.

Kegiatan pariwisata tahun hingga tahun 2009 sungguh memberi peranan berarti terhadap keseluruhan kinerja perekonomian Indonesia. Tahun 2007 menunjukkan dampaknya berupa nilai produksi  total Rp 362,10 triliun, yang berarti 4,62 % dari total produksi nasional Rp 7.840,57 trilliun. Menghasilkan nilai tambah sektoral Rp 169,67 triliun atau 4,29 % dari PDB Indonesia yang bernilai Rp 3.957,40 trilliun. Mempekerjakan 5,22 juta orang sama dengan 5,22 % dari lapangan kerja nasional yang 99,93 juta orang.

Dunia kepariwisataan menyangkut kegiatan wisatawan dari mulai kedatangan di pintu masuk (bandara, terminal, atau stasiun), di obyek wisata, di hotel, di restoran, di toko cindera mata dsb. Kedatangan mereka ke Indonesia atau ke suatu kota itu salah satunya atas peran sebuah biro perjalanan sebagai pihak yang menjual program atau pihak yang punya tamu.  Selanjutnya kegiatan  wisatawan selama dalam masa liburannya banyak bersinggungan dengan seorang pemandu wisata. Disinilah peran sentral seorang pemandu wisata. Baik buruknya kesan wisatawan  banyak ditentukan oleh peran seorang pemandu wisata.

Seorang pemandu wisata professional akan bisa membantu wisatawan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan. Dengan pengalamannya seorang pemandu wisata juga mampu untuk memberikan pelayanan, petunjuk, informasi dan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang wisatawan. Dengan pengalamannya dia juga merupakan sumber informasi penting tentang diri wisatawan, menyangkut kebutuhan keinginan dan standard pelayanan wisatawan yang akan sangat bermanfaat untuk pengembangan kepariwisataan di daerah maupun nasional. TC HPI Jogja menggagas terbinanya standart SDM Pramuwisata yang prima berkualitas maksimal sepanjang layanan, seperti seharusnya sosok pekerja profesional  http://hpijogja.org/guide-bintang-lima.htm.

Adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2002 tentang Pramuwisata dan Pengatur wisata, juga Perda Kabupaten Sleman nomer 6 Tahun 2004 tentang Izin Pramuwisata, masalah pramuwisata tak lagi ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tingkat I Propinsi. Sesuai isi Perda tersebut, izin Pramuwisata diurus oleh Pemda Tingkat II Kabupaten dan Kota. Nuansa dari perda pramuwisata lebih cenderung menyangkut izin operasional, yang cenderung terkotak-kotak. Masing-masing pemerintah daerah berlomba-lomba menaikkan Penghasilan Asli Daerah dan kurang mempedulikan kemampuan pemandu wisata.

Ada beberapa permasalahan dalam penanganan pramuwisata paska keluarnya Perda Kota Yogyakarta no 10/2002 atau Perda Kab Sleman No 6/2004 setelah desentralisasi. Khusus Kota akan diberlakukan Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yg menghilangkan Perda Guide 10/2002 menjadi  kemungkinan lebih rendah di tingkat Peraturan Walikota, entah kapan dimasa mendatang. Maka data-data berikut amat perlu diperhatikan Pramuwisata DIY dari konsekwensi ini; Adanya pramuwisata dengan klasifikasi pengantar wisata hanya dimiliki Kota Yogya, sebagai kreasi lokal era otonomi. Syarat pendidikan di era itu tidak ada ketentuan, sementara dahulu pendidikan minimal SMA/sederajat disyaratkan sebelum seseorang menjadi Guide. Standard tentang pendidikan dan pelatihan tidak jelas. Diklat untuk menjadi pramuwiasata diselenggarakan hanya selama 3 hari. Adanya keluhan turis bahwa pramuwisata kurang menguasai budaya lokal (Kompas, 5/10/09).

Hilangnya Dinas yang mengurusi lisensi pemandu wisata di tingkat regional dan nasional. Konsekwensinya soal kordinasi di kedua tingkat tersebut menjadi amat bermasalah dan cenderung mengorbankan layanan wisatawan. Problem ini kami siasati dengan pembentukan struktur Dewan Pimpinan Cabang HPI yang mewadahi amanat UU 10/2009 pasal 29 dan 30 hal kewenangan DPC sesuai fungsi Kabupaten/Kota dibanding tugas-tugas kordinasi Propinsi,  mengimbangi kurangnya peran Pemda Propinsi dalam pengembangan dan pembinaan pramuwisata  lebih luas. Desentralisasi kewenangan bertentangan dengan semangat global, apalagi sifat industri pariwisata adalah tanpa batas ruang (borderless). UU 10/2009 tentang Kepariwisataan mengatur masing-masing kewenangan di Kab/Kota maupun Pemprov, yaitu pasal 29 ayat (b) dalam urusan Kepariwisataan. Pemerintah yang membidangi Pramuwisata terkesan tertutup tidak mau menerima perubahan yang lebih baik.

Diskusi pariwisata Jogja Akhir Tahun 2009 menyimpulkan bahwa posisi destinasi Jogja penting, namun wisatawan enggan datang karena minimnya inovasi dan perubahan (KR, 22/12). Setiap kegiatan pemasaran dan travel dialog, muncul keluhan-keluhan wisatawan khususnya dari ekses guide-guide illegal yg terus saja beroperasi tanpa pendataan dan kontrol yg berwenang. Siapa berwenang atas urusan Pramuwisata dan Pengatur Wisata, minimal urusan lisensi, standar kompetensi dan pola pendidikan guide.

Permasalahan diatas tentu saja akan mempengaruhi standard kualitas seorang pemandu wisata. Setelah pelimpahan kewenangan ke Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten / Kota, kualitas Pemandu wisata yang dihasilkan dari 3 hari diklat menimbulkan krisis kepercayaan. Standard kemampuan bahasa jadi masalah besar seorang pemandu wisata dalam menjalankan tugasnya menginformasikan, membimbing dan memberi petunjuk tentang kepariwisataan Indonesia. Belum lagi soal penguasaan destinasi, teknik guiding, etika dan moralitas kerja. Kalau permasalahan ini dibiarkan tentunya akan berdampak buruk pada citra kepariwisataan daerah dan juga nasional. Kemajuan teknologi dan informasi, memungkinkan segala keluhan atau komplain wisatawan di suatu daerah atau Negara akan bisa didengar atau diketahui oleh calon wisatawan seluruh dunia.

Peta Urusan Guide. Pramuwisata merupakan salah satu sumber baru retribusi bagi pemerintah daerah tingkat II Kabupaten dan Kota. Untuk itu kewenangan tentang perizinan pramuwisata adalah salah satu yang dilimpahkan kepada pemerintah Tk II Kabupaten Kota. Pelimpahan kewenangan inilah yang menjadi salah satu awal permasalahan tentang kepramuwisataan. Penanganan tentang kepramuwisataan terkendala oleh tidak adanya koordinasi lintas wilayah mengenai eksistensi pramuwisata. Kedua; Pemerinth daerah terkesan hanya memikirkan daerahnya masing-masing. Tiga; tidak adanya visi yang sama tentang pengembangan  kepariwisataan secara umum termasuk pramuwisata. Keempat; kurang komunikasi antara Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan  asosiasi sebagai pelaku utama. Kelima; Tidak adanya Peraturan Daerah Propinsi yang mengatur urusan Pramuwisata  dan Usaha Jasa Pramuwisata

Usulan Perda Propinsi DIY tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata dimaksudkan untuk: Mendukung program Pemerintah dalam bidang kepariwisataan; untuk meningkatkan kunjungan wisata; Meningkatkan standard kompetensi pramuwisata; Mengembangkan kompetensi pramuwisata sesuai dengan kondisi global; Meningkatkan koordinasi diantara para pendukung pariwisata dengan pemerintah kabupaten kota se-DIY; Membangun pemahaman bersama tentang kepariwisataan antar pemerintah Daerah se-Indonesia; Menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan; Menumbuhkan semangat persahabatan diantara para pemandu wisata nasional; Menumbuhkan kecintaan kita kepada Negara Indonesia; Membangun dan menjaga citra Indonesia yang kadang kurang menguntungkan.

Rujukan Yuridis. Undang-Undang no 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata; UU Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan; UU Nomor  5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Di Daerah; UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisatan; Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I; Perda Propinsi DIY no. 4 Th 1988 tentang Pengaturan Pramuwisata; Surat Keputusan Menparpostel No. KM.82/PW 102/MPPT-88 tentang eksistensi Himpunan Pramuwisata Indonesia sebagai wadah asosiasi pramuwisata nasional; Perda DIY no. 2 Th 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata; Surat Keputusan Dirjenpar No 17 Tahun 1999 tentang Usaha Jasa Pramuwisata; Perda 10/2002 Kota Yogyakarta tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata; Perda Kab Sleman No 6/2004 tentang Izin Pramuwisata.

Materi yang diusulkan di dalam Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Pramuwisata, Pengatur Wisata dan Usaha Jasa Pramuwisata meliputi: Pengertian; Ketentuan umum; Penggolongan tugas dan ruang lingkup; Syarat-syarat menjadi Pramuwisata sesuai penggolongannya; Tata cara permohonan izin operasional (lisensi) Pramuwisata; Hak dan kewajiban Pramuwisata; Larangan; Pembinaan dan pengawasan; Pencabutan izin operasional; Pembatalan izin operasional; Penutup.

Kesimpulan proposal ini, bahwa Perda Kota Yogyakarta no 10 Tahun 2002 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata menyimpang dari ketentuan UU tentang Pramuwisata yang lebih tinggi. Ketika diperdakan Urusan Kepariwisataan Kota yg bisa saja segera diberlakukan 2011, maka hasil produk Perda no 10-11 Tahun 2002 menjadi diputihkan; siapa yg bertanggung jawab atas 100an lebih Pengantar Wisata, bagaimana peningkatan kompetensi non-standart guide Kota ini. Selanjutnya pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman no 6 Tahun 2004 tentang Izin Pramuwisata yg juga menurunkan kualitas layanan jasa pramuwisata di Daerah Provinsi DIY diharap memunculkan Perda baru disana yg lebih menjawab kebutuhan kewilayahan paska Otonomi.

Proposal Raperda Pramuwisata DIY ini dibuat sebagai suatu pilot project nasional, yakni gagasan mengenai peningkatan profesionalisme kerja Pemandu Wisata yang diatur khusus di tingkat Provinsi. Meningkatkan sistem pengelolaan di daerah dalam urusan Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata, diharap mampu mengolah keunggulan komparatif Guide Jogja menjadi keunggulan kompetitif pemandu wisata di era global.

HPI DIY berangan agar dunia pariwisata JOGJA ke depan lebih baik. Setelah terbitnya UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu diwujudkan adanya Perda Propinsi DIY tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata. Perda tentang pemandu wisata sangat strategis dalam pembangunan pariwisata dan seyogyanya beraspirasi dari asosiasi resmi Himpunan Pramuwisata Indonesia. Perda tentang pramuwisata seyogyanya tidak bertentangan dengan peraturan UU yang lebih tinggi. Hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya dikoordinasikan secara integral oleh pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun pemangku kepentingan yang melingkupi.**[]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s