Kunci Bangunan HPI

Paska keluarnya PP 38/2007 dan disahkannya UU Kepariwisataan 10/2009, asosiasi HPI belum maksimal menjawab sederet tantangan profesionalitas, yakni regenerasi pramuwisata, kualitas kompetensi, apatisme anggota terhadap HPI, standard etik pemanduan dan kebutuhan struktur kelembagaan di tingkat operasional. Berdirinya Dewan Pimpinan Cabang adalah amanat AD-ART Organisasi sekaligus penguatan struktur kelembagaan Himpunan Pramuwisata Indonesia di tingkat Kabupaten dalam mengisi kiprah pemberdayaan lini terdepan Pembangunan Kepariwisataan Daerah ini. DPC HPI siap berperan aktif menjadi patner agen pembangunan SDM kepariwisataan seperti lebih dari 150 Pemerintah Daerah dari 564 total jumlah Kabupaten / Kota nasional yang telah memiliki DPC HPI.

Multi peran Pramuwisata terpetakan dalam 12 Jejak Agen Pembangunan, seperti Guide sebagai pelayan informasi pariwisata, duta pariwisata nasional, sosok penghubung destinasi, juru penerang obyek daya tarik wisata, sebagai wartawan, pelaku budaya dari masyarakat plural yang ‘bhinneka’ dalam fakta tunggal ika Nusantara dan multi peran seterusnya. Pembelajaran Organisasi HPI dalam Musyawarah Cabang ini diharap menyumbang rumusan kesepakatan bersama yang memuat, menjelaskan dan mengamalkan sikap, ketrampilan dan pengetahuan Anggota yang teragendakan dalam program kerja bersama untuk mengharumkan profesi Guide legal, mengabarkan unggulan dan citra destinasi Sleman di forum global.

Dengan meningkatnya profesionalitas Guide HPI berdasarkan ketentuan Standar Operational Guiding dan Etika Pemanduan Wisata Global,diharapkan meningkat pula citra Pesona Wisata obyek destinasi setempat, akan membawa harkat dan martabat Daerah di hadapan pesaing wilayah lain serta tentu kesejahteraan Guide. Itulah soal dasar yang harus dituntaskan HPI, mengangkat derajat Profesi ke puncak hingga konsumen menghargainya sangat layak dan bermartabat sebagai profesional lain. Pengurus dan Anggota HPI perlu bersikap positif dalam urusan lisensi, penyegaran, sertifikasi profesi dan penataran hubungannya dengan kesejahteraan Guide termasuk urusan Asuransi / Jamsostek mengingat resiko berat tugas tanggung-jawab di lapangan (https://hpijogja.wordpress.com/page/6/).

KUALITAS GUIDE INTI DPC HPI

Dewan Pimpinan HPI perlu merumuskan usulan program perbaikan Perangkat Hukum yang mengatur, mengayomi dan menumbuhkan profesionalitas kerja serta menebar kemanfaatan HPI sejajar dengan profesi lain. Menyiapkan konsep kerja disini adalah memunculkan Sosok Pemimpin yang lebih berkarya nyata bagi Anggota di hadapan organ nasional maupun organ Pramuwisata Dunia WFTGA. Issue-issue internal Himpunan paling mendasar adalah soal kesejahteraan dan peningkatan kualitas standard layanan yang perlu terus dibangun dengan rewards bagi Anggota maupun Pengurus.

Sedang dinamika HPI terlihat dari tugas tanggung-jawab eksternal Anggota yang melintas wilayah kerja, terutama bagi 486 Pramuwisata berlisensi Madya dengan jumlah aktif 200-an Guide di lapangan pemanduan Kabupaten Sleman. Disamping kebutuhan jumlah Guide berbahasa tertentu, praksis penyimpangan yang menerabas batasan peraturan juga menegaskan dinamika profesi Pramuwisata. Anggota HPI yang aktif dan peduli profesi mengetahui perjalanan berpadunya knowledge – attitude – skill pemanduan wisata diatas problematik di masing-masing wilayah destinasi. Baik buruknya asososiasi menjadi tanggung-jawab bersama, bahwa soliditas dan kebanggaan terhadap organisasi akan mendorong kapasitas profesi, membangun kultur kerja, mengurangi ekses complain atas Penyimpangan Etika Profesi dan seterusnya; lihat https://hpijogja.wordpress.com/2010/11/19/penyebab-kematian-turis-asal-perancis/.

Disini idealnya muncul Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Pramuwisata, Pengatur Wisata dan Usaha Jasa Pramuwisata yang mempertemuakan PP 38 Tahun 2007 sebagai prinsip umum tata kelola Pemanduan Wisata dengan kewenangan yang diisyaratkan Pasal 29 dan Pasal 30 UU 10/2009 tentang Kepariwisataan. Pengalaman Perda Sleman No 6 Tahun 2004 tentang Izin Pramuwisata membingkai idealisme kualitas layanan wisata dengan mensejajarkan pentingnya kompetensi seorang Guide, izin profesi dan kontrol tanda pengenal serta pendataan dan pencatatan kualitas Guide secara berkala http://hpijogja.org/perda-penyelenggaraan-kepariwisataan.htm baca link facebook Hpi Yogyakarta http://hpijogja.org/legalitas-pramuwisata.htm.

Dari esensi perubahan kualitas Himpunan berawal dari individu Anggota diatas, DPD HPI DIY menjawab problematik akar rumput Guide dengan program2 yang jelas terukur, mengedepankan kesemestaan, kesetaraan, nasionalisme, keselamatan kerja, kesejahteraan dan kompetensi Anggota dari sistem yang berjalan. Sekali lagi inti kekuatan HPI adalah kualitas pribadi Guide, kompeten dalam bahasa – wawasan – materi – teknik guiding, itulah gagasan Lembaga Diklat TC HPI yg terlaksana melalui Kursus Guide HPI dengan out put standart SKKNI dan sekaligus Lisensi dari Dinas Pariwisata setempat.

Kepemimpinan DPC HPI layak membantu maksimal program2 kewilayahan, di Kabupaten Sleman misalnya pembangunan pariwisata paska erupsi Merapi, mendekatkan Anggota pada penguasaan informasi obyek2 wisata, menjawab kebutuhan pembangunan Komunitas Desa Wisata, pemberdayaan masyarakat terkait Sadar Wisata, Badan Promosi Pariwisata Sleman dan Sapta Pesona sehingga pengembangan kepariwisataan di lingkungan Kabupaten memperoleh tempat signifikan dalam pemasaran destinasi maupun sumbangan Penghasilan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari seluruh total kunjungan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasar hasil Konvensi I HPI di Bali 30/11 telah  menunggu agenda Musyawarah Nasional V HPI yang akan dilaksanakan bulan Juli 2011 di Nangro Aceh Darussalam diikuti alternatif tempat di Jakarta, serta Undangan pertemuan Guide se-Dunia melalui acara konvensi World Federation of Tourist Guides Associations atas Surat Undangan dari Estonia Tourist Guide Association kepada Member HPI yang akan berlangsung 30 Januari – 4 Februari 2011 di Tallin Estonia.

Sebuah prestasi besar perkumpulan Himpunan pada tataran global suatu organisasi profesi apapun dimulai dengan komitmen pengabdian besar Anggota dan kontrak kerja Pengurusnya di tingkat dasar, menengah lalu meningkat ke tataran Nasional. Semoga Musyawarah Cabang HPI Kabupaten Sleman I ini membawa gairah baru bagi perbaikan Asosiasi HPI.

* Materi disampaikan Ketua DPD HPI DIY pada Pembukaan Musyawarah Cabang I HPI Kabupaten Sleman, 18/12 di Aula Disbudpar Sleman.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s