Raperda RIPPD DIY

Wisatawan Dadakan melihat 3×2 M batu Merapi turun di Kali Putih Jumoyo, 17 km dari puncak. Hanya Guide yang memaknai kunjungan mereka memahami perlajaran dari fakta bencana..mengapa ini tak dilihat RIPPD DIY ?

Dasar hukum Peraturan Daerah DIY tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah adalah beberapa jabaran pembangunan berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No 26 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun profesi Pemandu Wisata disana tak muncul satu kalimatpun, mengisyaratkan bahwa Guide itu material bebatuan TIDAK POKOK dalam Bangunan Konsep RIPPD meski PENTING perannya dalam Pengembangan Pariwisata Daerah seperti disebut dalam UU 10/2009 tentang Kepariwisataan, dimana seharusnya UU ini lebih tinggi dari PP No 38 Tahun 2007.

Pelaksanaan pasal 29 dan 30 dari UU 10/2009, bahwa tugas kewenangan perizinan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan profesi Pramuwisata terpetakan secara JELAS menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten – Kota Pemerintah Daerah Tingkat II, dan bukan ranah kewenangan Propinsi seperti dahulu, namun proses perizinan dan perolehan lisensi berada di satu paket koordinasi kewenangan Pemda Propinsi Tingkat I. Apalagi soal kordinasi Guide antar wilayah berbeda di Indonesia..inilah keprihatinan profesi ujung tombak layanan ini..keruwetan Peraturan tentang Pengembangan Kepariwisataan Daerah disadari adanya namun tak pernah mendapat solusi pemecahan, dibiarkan berjalan tanpa arah yang jelas..

Sebagai contoh, praktek perizinan Pramuwisata di daerah yang tanpa mekanisme kontrol dan penertiban adalah pembodohan profesionalitas, menjauhkan instrumen bagi kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban seluruh pelaksanaan pengembangan pariwisata daerah. Pelaksanaan RIPPD malah bertabrakkan dengan sebuah Peraturan Pemerintah No. 38 / 2007 yang akan merusak layanan jasa pariwisata dalam arti luas seperti disebut tujuan idealnya dan malah bisa menurunkan kapasitas dan kompetensi SDM kepariwisataan (http://hpijogja.wordpress.com/page/8/).

Mari kita cermati bersama, bahwa maksud RIPPD diatas adalah rumusan pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah Yogyakarta yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. RIPPD DIY memiliki sebuah Rencana Detail Pengembangan Klaster Pariwisata yakni kebijakan pengelolaan pengembangan klaster kepariwisataan DIY yang berisi rencana alokasi pemanfaatan, struktur pemanfaatan, sistem prasarana dan sarana serta persyaratan teknik pengembangan klaster.

Selanjutnya RIPPD Prov DIY mengacu legal pada UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Ekosistem;  UU No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ; UU No 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya; UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah No 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; PP No 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Usaha Besar dan Menengah dengan Usaha Kecil;

Peraturan penting paling dirujuk adalah juga ketentuan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat ; InPres No 16 / 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia; Kep Menbudpar No KM.64/HK/201/MKP/04 tentang Pedoman Pengembangan Pariwisata Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; Perda Prov DIY No 11 / 2005  tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya; Perda Prov DIY No 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dari ragam ketentuan diatas terbaca dari RIPPD DIY sebuah Rencana Teknik Obyek Wisata yang selanjutnya disingkat RTOW yaitu rencana operasional pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang berisi rencana tapak/tata letak bangunan, prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitas umum. Cukup menyeluruh dasar-dasar Draft Raperda diatas, namun sangat fatal ketika tanpa menyinggung kesejarahan ujung tombak layanan dan penghubung industri pariwisata, yaitu profesi Pemandu Wisata, dimana draft RIPPD Propinsi tersebut TIDAK MEANCANTUMKAN altar pertimbangan HUKUM profesi Pramuwisata dalam pembangunan kepariwisataan DIY. Silahkan para Guide mengatur langkah terbaik, atau Asosiasi mengajukan usulan legal agar Pramuwisata menjadi berharga dan bermartabat.***

Sumber Stimulan: Materi Pembahasan RIPPD DIY di Hotel Grand Palace Yk, tanggal 8 des 2010 yang dihadiri stakeholder Pariwisata Prov DIY.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s