Usulan Mencabut Perda Kepariwisataan

Sedikitnya 119 Peraturan Daerah Propinsi DIY antara Tahun 1950 – 1997 yang mencakup 16 Bidang termasuk retribusi, usaha, ESDM dan pariwisata bakal dicabut secara bertahap. Sementara itu di Propinsi DIY masih ditemui Perda tentang Urusan Pramuwisata, yaitu Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2002 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata serta Perda Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2004 tentang Izin Pramuwisata yang keduanya harus menyesuaikan roh isi UU 10/2009 pasal 29 dan 30 tentang Kepariwisataan.

Menurut Ketua Pansus Pencabutan Perda Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DPRD DIY, Agus Mulyono (9/12); bahwa tahapan pencabutan ratusan Perda Prop DIY diatas berlaku pertama sejak Peraturan Daerah baru diundangkan, kedua menunggu penetapan Pemkab dan Pemkot se-DIY atas perundang-undangan yang akan berlaku. 119 Perda tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Peraturan daerah beserta pelaksanaannya. Juga tidak lagi menjadi urusan Pemprov DIY sebagaimana diatur PP No. 38 Tahun 2007 maupun Perda No. 7 Tahun 2007 yang mengatur kewenangan tentang Urusan Pemerintah DIY. (Radar Jogja, 10/12/2010).

Rancangan Perda Kota Yogyakarta 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan jika sah diundangkan, pelaksanaan di lapangan akan meringkas 11 Perda Kota tentang Kepariwisataan 2002, sekaligus membuat Perda Kota No 10 Tahun 2002 diatas tidak berlaku. Riset pengembangan usaha pariwisata disederhanakan dengan merubah kewajiban perijinan menjadi pendaftaran dan tidak dikenai retribusi. Perda hanya sanksi administrasi bagi pelanggaran terhadap kewajiban, tapi melupakan pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pramuwisata. Ini artinya tanggung-jawab hasil pelaksanaan selama 8 tahun Perda 10/2002 diputihkan, yakni soal pasal klasifikasi Pengantar Wisata yang diakui sah adanya dan keharusan pembinaan serta peningkatan kompetensi setelah itu dianggap masuk kompetensi Pramuwisata atau bahkan Pengatur Wisata (Tour Leader).

PRAKSIS USULAN PERDA DIY TENTANG PRAMUWISATA

Jika terjadi kekosongan Perda Propinsi tentang Pramuwisata dan disahkan Raperda Kota Yogyakarta 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan http://hpijogja.org/perda-penyelenggaraan-kepariwisataan.htm akan menyisakan hanya Perda Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2004 tentang Izin Pramuwisata. Selanjutnya akan meninggalkan tanggung-jawab Pemerintah Kota terkait urusan Pengantar Wisata yang jumlahnya ratusan dan terlahir dari Perda Kota No 10 Tahun 2002. Jaminan DPRD Kota, seperti diakui oleh Ketua Pokja saat pembahasan Raperda, bahwa Urusan Pramuwisata akan dibawa ke Raperda Propinsi DIY. Diharapkan ke depan ada naungan hukum profesi Pemandu Wisata di tingkat Propinsi, agar masuk ke dalam RIPPDA 2010 – 2025, minimal tahun 2011 akan disiapkan Program Legislasi Daerah, yakni sebuah Peraturan Daerah tentang Pramuwisata, Pengatur Wisata dan Usaha Jasa Pramuwisata.

Penguatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah DIY, dalam hal mekanisme internal Asosiasi HPI telah berhasil mengokohkan struktur Dewan Pimpinan Cabang HPI di Kota Yogyakarta dan DPC HPI Kabupaten Sleman pada Desember 2010 yang berkait dengan pelaksanaan pasal 29 dan 30 dari UU 10/2009 diatas. Bahwa tugas kewenangan perizinan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Diklat Pramuwisata terpetakan secara JELAS menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten – Kota Pemerintah Daerah Tingkat II, dan bukan kewenangan Propinsi seperti dahulu. Sedang proses perizinan dan perolehan lisensi berada di satu paket koordinasi kewenangan Pemda Tingkat I. Perlu dipikirkan praktek perizinan Pramuwisata tanpa mekanisme kontrol dan penertiban adalah pembodohan profesionalitas (https://hpijogja.wordpress.com/page/8/).

Disini Perda DIY tentang Pramuwisata, Pengatur Wisata dan Usaha Jasa Pramuwisata menurut PP 38 Tahun 2007 bisa mengatur prinsip umum tata kelola Pemanduan Wisata tanpa mengorbankan citra destinasi dan kualitas layanan kepramuwisataan kepada para Wisatawan yang datang. Pengalaman Perda Kota No 10 Tahun 2002 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata menjauhkan idealisme kualitas layanan dengan mensejajarkan kompetensi sebatas izin dan tanda pengenal di ujungnya bahkan menurunkan Citra Destinasi Yogyakarta. Praksis Peraturan ini di lapangan kepramuwisataan, bagi kami adalah dengan memaksimalkan fungsi Lembaga Diklat Profesi TC HPI yaitu menjalankan standard 110 jam Kursus Pramuwisata selama tiga bulan teori, diujung pelatihan Peserta diuji kompetensinya untuk bisa keluar Sertifikat BNSP melalui LSP Pariwisata maupun Izin Lisensi Guide oleh Dinas Pariwisata setempat. Sebaiknya Legislator membaca praksis ini dengan menerbitkan Perda yang menaungi profesi ujung tombak pariwisata.[]

*) Bersama artikel Melintasi Legalitas Pramuwisata judul ini disampaikan oleh Ketua DPD HPI DIY 13/12 untuk proses Pengambilan Keputusan di tingkat Propinsi DIY khususnya pada forum RIPPDA 2010 – 2025 di Hotel Grand Palaca Jln. Mangkuyudan Yk. Materi sama, dibawakan untuk forum SKPD 2011 hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. andi@hpijogja.org web: www.hpijogja.org

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s