Legalitas Pramuwisata

Sebelum lahir Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, terdapat beberap rujukan HUKUM terkait profesi kerja Pemandu Wisata di Indonesia, antara lain :

  1. UU Nomer 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan
  2. UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Th 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037)
  3. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I.
  4. Perda DIY No. 4 Th 1988 tentang Pengaturan Pramuwisata.
  5. Surat Keputusan Menparpostel No. KM.82/PW 102/MPPT-88 tentang eksistensi Himpunan Pramuwisata Indonesia sebagai wadah asosiasi pemandu wisata nasional.
  6. Perda Propinsi Jawa Timur Nomer 6 Tahun 1994 tentang Pengaturan Pramuwisata
  7. Perda DIY No. 2 Th 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata.
  8. Surat Keputusan Dirjenpar No 17 Tahun 1999 tentang Usaha Jasa Pramuwisata.
  9. Perda Kota Yogyakarta Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
  10. Perda Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2004 tentang Izin Pramuwisata
  11. Perda Propinsi Bali Nomer 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata
  12. Peraturan Gubernur Bali Nomer 41 Tahun 2009 tentang Sertifikat Pramuwisata, KTPP dan Penggunaan Pakaian Adat oleh Pramuwisata.
  13. AD-ART Himpunan Pramuwisata Indonesia hasil Munas IV Banten, 26 Juli 2006.
  14. Peraturan Organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia hasil Munas Banten.

Setelah Himpunan Pramuwisata Indonesia diaktakan di hadapan Notaris dengan daftar Bapepam Nomer 515/PM/STTD-2/2002 diikuti keluarnya UU Kepariwisataan 10/2009, perkembangan Pariwisata global cepat terjadi dan dibutuhkan perubahan Perda serta  amandemen Peraturan Organisasi yang melandasi kinerja usaha mencapai tujuan, termasuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pramuwisata, dibahas menyeluruh dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta 2010 – 2025.

Secara internal penguatan struktur eksistensi HPI terlacak dari Musyawarah Nasional I tanggal 5 Oktober 1988 di Palembang yang melahirkan kesepakatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi. Selanjutnya pergantian kepemimpinan terjadi pada Munas II, 5 September 1993 di Semarang dan penyempurnaan AD-ART pada Munas III Surabaya, tanggal 4 Mei 2001 terpilihnya I Nyoman Kandia memimpin DPP. Sedangkan penguatan dasar-dasar organisasi, penetapan program kerja, peraturan organisasi serta perubahan amandemen Konstitusi HPI yakni pada Munas Banten, Juli 2006. Di luar Munas terdapat sepuluh kali Rapat-rapat Kerja Nasional, paling akhir Rakernas X yang dilaksanakan 23 – 26 November 2009 di Jayapura, Papua.

Saat ini HPI menyasar masing-masing DPD regulasi Perda termasuk, pada Munas V bulan Juli 2011 dibutuhkan amandemen AD-ART dan Peraturan Organisasi. Semua itu bertujuan penguatan Struktur Kelembagaan Daerah yang berbasis pada Kesejahteraan Masyarakat dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Maka sebaiknya Rancangan Perda Propinsi tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata mengindahkan pasal 29 ayat (b) UU Kepariwisataan 10/2009 tersebut, bahwa Pemerintah Propinsi berwenang mengkordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya. Hak Otonomi Daerah Kabupaten / Kota hal urusan Pramuwisata, pasal 30 ayat (e) adalah mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan, dan ayat (d) membatasi kewenangan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, termasuk disini urusan Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata.

Usulan Mencabut Perda Pramuwisata cukup berkonsekuensi serius. Sedang fakta memperjuangkannya selama ini terganjal euphoria aturan Otonomi Daerah yaitu benturan aneka peraturan yang meliputi penyerahan kewenangan termasuk urusan Pramuwisata ke Kabupaten / Kota. Sebaiknya seperti amanat hasil Rakor 27/10/2010 di Kepatihan menindak-lanjuti Rapat Internal bersama Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum dan Disparda serta Biro Administrasi Pembangunan tanggal 31/8/2010 untuk menjawab usulan HPI; bahwa RIPPDA Propinsi bisa memasukkan Usulan Perda tentang Pramuwisata, Pengatur Wisata dan Usaha Jasa Pramuwisata, sebanding surat usulan DPD HPI kepada Gubernur DIY sebelumnya berisi draft revisi Perda tentang Pramuwisata, Pengatur Wisata dan Usaha Jasa Pramuwisata (https://hpijogja.wordpress.com/2010/05/21/perda-pramuwisata-diy/)

BERSAMBUNG !

One thought on “Legalitas Pramuwisata

  1. Ping balik: Kunci Bangunan HPI « HPI JOGJA-Himpunan Pramuwisata Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s