MENGGAGAS HPI KE DEPAN

Dengan meningkatnya pembangunan kepariwisataan nasional, seharusnya eksistensi Himpunan Pramuwisata Indonesia lebih mengemuka, Dewan Pimpinan Pusat harus kian tanggap terhadap perubahan dan tuntutan permasalahan daerah. Masalah keberpihakan pada profesi, kebutuhan riel keluarnya produk hukum berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah beserta turunannya yang selanjutnya dapat menaungi profesionalitas kerja Pramuwisata di lapangan. DPP agar segera meneruskan aspirasi Anggota ini kepada Pemerintah yang berwenang.

guide rupane mesake !

UU tentang Kepariwisataan Nomer 10 Tahun 2009 di tingkat operasional membawa konsekuensi tidak menguntungkan bagi profesi Pramuwisata. Tidak adanya visi yang sama tentang pengembangan kepariwisataan secara umum termasuk pramuwisata. Menurunnya kualitas pelayanan pemanduan wisata oleh sebab pola recruitment yang tidak jelas dan pendidikan yang dipersingkat, terselenggara hanya selama 3 hari. Standard minimal diklat pramuwisata 110 jam tidak pernah terpenuhi disini, wajar muncul keluhan turis bahwa pramuwisata kurang menguasai budaya lokal (Kompas Yogya, 9/2009).

Tidak adanya koordinasi lintas wilayah mengenai eksistensi pramuwisata. Keberadaan Otonomi Daerah malah menyusahkan pramuwisata dalam pelayanan informasi kepada klien wisatawan. Kebijakan Otonomi merubah urusan lisensi pramuwisata, kurang memperhatikan syarat kompetensi yang diatur Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.Celakanya HPI tidak mampu menjawab tantangan profesi (regenerasi pramuwisata?), anggota yang apatis, perkembangan layanan kepemanduan sesuai syarat-syarat profesionalitas dan kebutuhan struktur kelembagaan di tingkat operasional.

PENAJAMAN KINERJA HPI

Beberapa kasus kepramuwisataan yang perlu dicermati untuk disampaikan dalam forum Rapat Kerja atau Musyawarah Nasional. Munculnya ratusan PENGANTAR WISATA di Kota Yogyakarta yang lahir dari uphoria Otonomi Daerah yakni lahirnya Perda Kota No 10 Tahun 2002 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata. Ini berakibat makin dikenalnya profesi Pemandu, namun sisi lain bermunculan Guide illegal tanpa kontrol pemerintah. Perda ini telah digantikan dengan berlakunya Perda Kota tentang Urusan Kepariwisataan; dimana pramuwisata hanya dilihat dari sisi Usaha Jasa, melupakan proses menjadi dan tugas Pramuwisata dalam melayani wisatawan, tidak mengindahkan klasifikasi dan syarat-syarat kompetensi Pramuwisata.

Menurut Perda baru ini, bahwa usaha pariwisata tidak lagi mengurus ijin dan terkena retrisbusi, seperti Pramuwisata cukup dengan mendaftar. Justru lahirnya perda ini melegitimasi Pengantar Wisata hasil Perda Kota No 10 Tahun 2002, siapa penanggung jawab pembinaan yang meningkatkan pendidikan Guide di bawah standard. Pasti kualitas Diklat menurun, sekaligus terabaikan program Sertifikasi Profesi dan merendahkan bargenning price seorang Guide ketika dipekerjakan oleh Biro Perjalanan Wisata dan seterusnya. Menurut sumber Dewan Kota, perda tentang pramuwisata sebaiknya ada di keluaran DPRD Provinsi Tingkat I.

Di tingkat lokal HPI, hal persiapan terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, menjelangi sidang Musyawarah Cabang telah disiapkan Formatur DPC. Bahwa keberadaan DPC bukan sekedar memenuhi UU hingga AD-ART HPI, namun lebih jauh demi menguatkan struktur DPD, melahirkan generasi pengganti yang terurus baik dan organisasi berjalan di atas program kegiatan nyata. Semangat DPC adalah ketentuan terbaik dan musyawarah Anggota dari jumlah kecil yang sejahtera, merekalah penentu masa depan organisasi.

Dengan meningkatnya profesionalitas Guide HPI diharapkan meningkat pula harkat dan martabat serta kesejahteraan mereka. DPD HPI DIY telah memiliki dasar berpijak, yakni amanat bidang kesejahteraan forum Musda 2009 ketentuan Fee Standart yang harus disosialisasikan kepada Biro Perjalanan Wisata selaku pengguna jasa pemanduan wisata. Maka pengurus HPI perlu mengambil sikap, termasuk bagaimana seharusnya penyegaran, sertfikasi dan penataran hubungannya dengan kesejahteraan Guide.

USULAN KE DEPAN

DPP perlu mendesakkan mekanisme urusan pendidikan dan pelatihan pramuwisata, sertifikasi profesi dan lisensi pramuwisata menjadi sebuah Peraturan Pemerintah dan seterusnya menjadi Peraturan Daerah di tingkat operasional yang mengatur urusan Pramuwisata. Disamping fungsi koordinator kewilayahan di dalam struktur HPI, perlu dirumuskan klasifikasi guide seperti Pramuwisata Muda, Pramuwisata Madya dan Pengatur Wisata yang dahulu pernah berjalan dengan ditambahkan Pramuwisata Utama.

Setelah landasan HPI diaktakan di hadapan notaris dengan daftar Bapepam Nomer 515/PM/STTD-2/2002 dan keluarnya UU Kepariwisataan No 10 Tahun 2009 tersebut perkembangan cepat di atas, amatlah dibutuhkan HPI yaitu amandemen peraturan organisasi yang melandasi kinerja usaha mencapai tujuan.

SIKAP maupun konsepsi DPP HPI tentang masa depan profesi Pramuwisata amat ditunggu. Perlu diusulkan amandemen pasal-pasal AD-ART tentang syarat keanggotaan HPI, batasan usia pemandu wisata dan tentu soal klasifikasi pramuwisata. Semisal di beberapa destinasi, jumlah turis domestik jauh lebih banyak daripada wisatawan asing, sebab itu syarat seorang Pramuwisata wajib berbahasa Indonesia dengan baik dan atau mampu berbahasa Inggris.

Dalam hal Dewan Pimpinan Cabang HPI amat berhubungan dengan isi UU 10/2009 pasal 29 dan 30, dimana tugas kewenangan perizinan dengan pelaksanaan Diklat terpetakan secara JELAS di Pemerintah Daerah Tingkat II, kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten – Kota dan bukan kewenangan Propinsi seperti dahulu. Sebaiknya proses perizinan dan perolehan lisensi berada di satu paket koordinasi kewenangan Pemda Tingkat I (pasal 29 huruf b); hanya Perda yang muncul tidak semudah membalik tangan. Faktanya terganjal euphoria aturan Otonomi Daerah yaitu benturan aneka peraturan yang meliputi penyerahan kewenangan termasuk urusan Pramuwisata ke Kabupaten / Kota.

GUIDE-LAH TIM INTI HPI

DPP HPI harus merumuskan ulang dan mendesakkan usulan-usulan perbaikan Undang-Undang RI yang mengatur, mengayomi dan menumbuhkan profesionalitas kerja Guide, hingga sejajar dengan profesi dokter, notaris maupun jurnalis. Guide perlu menyiapkan materi perubahan dalam Musyawarah Nasional, demi munculnya Kepemimpinan HPI yang lebih berkarya nyata jangka panjang bagi 12.000 lebih Anggota di hadapan organ Pramuwisata dunia WFTGA. DPP harus mengambil sikap tentang issue-issue internal sekaligus eksternal Himpunan dan membawa hasil keputusan bersama tersebut sesuai mekanisme organisasi.

Dinamika organisasi di tingkat DPD, terutama di wilayah DIY yang beranggotakan Pramuwisata 486 berlisensi Madya dengan jumlah aktif 260 orang di lapangan pemanduan begitu terasa di pentas nasional. Data ini punya konsekwensi luas, disamping menerabas batasan peraturan juga menegaskan substansi profesi ujung tombak layanan wisata. Hanya anggota HPI yang aktif dan peduli organisasi mengetahui perjalanan berpadunya knowledge – attitude – skill pemanduan wisata plus aneka problematik regenerasi profesi di masing-masing wilayah destinasi.

Yang pasti produk aturan Otonomi amat liar memproduksi KETIDAKPASTIAN di luar main stream kualitas Guide HPI. Kita semua tidak rela nasib Pramuwisata berada di pihak lain yang tak memahami, akibatnya profesi ini dianggap penting, namun tidak memperoleh penghargaan profesional yang sepantasnya, bahkan oleh Guide sendiri. Benarkah demikian, anda lebih tahu jawabannya! ***

One thought on “MENGGAGAS HPI KE DEPAN

  1. andi

    Tulisan miris..melanjutkan dialog lama setahun lalu diantara bbrp guide jogja, lahir artikel diadaptasi note FB HPI Yogyakarta Quo Vadis Nasib Guide..lalu ditanggapi sana-sini

    Bahwa gema http://www.facebook.com/home.php?#!/notes/hpi-yogyakarta/quo-vadis-nasib-guide/154418324596867 menyebar juga agar ada keberpihakan Pemda Prop di Bandung, menjadi bahan diskusi wall facebook agar ada penertiban guide ilegal
    yang ber7an sama menggagas nasib guide di masa depan..

    Seperti tulisan ber-comment 30 guide ini http://www.facebook.com/home.php?#!/notes/himpunan-pramuwisata-indonesia-jabar/pemandu-wisata-liar-di-jabar-harus-ditertibkan/448842464334

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s