RAPERDA PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Dalam sebuah kajian rutin internal HPI soal penyelenggaraan kepariwisataan DIY di sekretariat muncul fakta-fakta bahwa; PP no 25 / 2000 menyebut kewenangan urusan Pariwisata menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; PP no 38 tahun 2008 tentang kewenangan itu TIDAK JELAS. Sementara UU No. 10 Tahun 2009 pasal 29 (b) menyebut bahwa Pemerintah Provinsi berwenang mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya. Sedang pasal 30 (e), pemerintah Kab./Kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya. Terungkap adanya Perda Propinsi DIY No. 2 tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata; dan Perda Prop DIY no 8/2005 tentang Retribusi; lahirnya Perda Kab Sleman nomer 6/2004 tentang Izin Pramuwisata; serta Perda Kota Yogyakarta no 10 dan no 11 tahun 2002. Ada persoalan serius ketika ringkasan Raperda Kota 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan akan menafikan isi 10 Perda Tahun 2002 soal Pengantar Wisata.

BERAPA JUMLAH  PENGANTAR WISATA

Perda Kota Nomer 10/2002 meninggalkan noktah hitam SDM Pramuwisata DIY; yaitu penyelenggaraan izin Pramuwisata yang menyalahi prinsip profesionalitas kerja Guide, yakni lahirnya kategori lisensi Pengantar Wisata. Sebelum era otonomi pelaksanaan izin lisensi diselenggarakan di tingkat provinsi, baik bagi pramuwisata muda, pramuwisata madya ataupun pengatur wisata. Standard tentang pendidikan dan pelatihan tidak jelas. Diklat untuk menjadi guide diselenggarakan hanya selama 3 hari. Adanya keluhan turis bahwa pramuwisata kurang menguasai budaya lokal (Kompas, 5/10/09).

Urusan Lisensi Kota (2009) misalnya, sebanyak 158 pramuwisata dinyatakan lulus dari 190 calon pendaftar. Pendidikan, penyegaran dan asesmen diadakan selama 2-3 hari oleh Jogja Tourism Training Center, diantara mereka melalui dua Assessor dinyatakan kompeten dan oleh Dinas Budpar Kota berhak mendapat lisensi baru. Sejumlah 30 Anggota HPI lulus ujian, yakni 22 klasifikasi Pramuwisata Madya, 6 guide Tingkat Muda dan 2 orang berlisensi Pengantar Wisata. Dinas beralasan bahwa diklat pramuwisata prinsipnya tidak mempersulit dan pula tidak mempermudah orang yang bekerja menjadi pramuwisata. Kerjasama dengan JTTC adalah dalam rangka sertifikasi kompetensi guide. Total pengantar wisata ratusan, tepatnya Disbudpar Kota yang tahu, celakanya tidak ditingkatkan menjadi lebih kompeten.

Raperda Kota 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Ketika dialog awal Rancangan Perda muncul beragam keberatan, salah satunya tidak mengakomodasi kepentingan Pramuwisata. Lalu bulan Juni 2010 kita baca perbaikan Raperda yang mencantumkan Bab VI Usaha Pariwisata tertera hanya 1 pasal urusan kepramuwisataan di Bagian Kesebelas berjudul Usaha Jasa Pramuwisata, yakni Pasal 26;

  1. Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k adalah usaha yang menyediakan jasa atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
  2. Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
  3. Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Usaha Jasa Pramuwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV), atau Perorangan.

Pada Bab VI Kewajiban (mungkin maksudnya Bab VII), Pasal 29 tertulis; Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban, pada huruf (e); menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata. Jelas disini semagat Raperda hanya memfokuskan IZIN Penyelenggaraan Kepariwisataan, sehingga urusan pelatihan SDM dibiarkan terbuka tergantung kebijakan pejabar terkait. Pada Pasal 32 malah dibebankan kepada Pengusaha Pariwisata; Ayat (1) huruf h pengusaha berkewajiban meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; huruf n menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain fokus pada perizinan Pramuwisata, soal yang menggantung adalah Jenis & Prosedur Lisensi Pramuwisata tidak ditentukan pasti. Rancangan Perda 2010 juga tidak menyinggung kategori Pramuwisata misalnya Muda – Madya – Pengatur Wisata. Yang ditekankan adalah IZIN USAHA PRAMUWISATA. Nampaknya Legislatif perlu menghitung kemampuan eksekutif meningkatkan kompetensi dari Pramuwisata Muda ke tingkat Madya dan Pengatur Wisata, termasuk bagaimana dengan ratusan Pengantar Wisata yang terlahir dari Perda Kota Nomer 10/2002; apakah diputihkan atau dikemanakan?

UU no 10 / 2004 tentang Pembuatan Peraturan Daerah

Seperti disebut diatas, bahwa keberadaan Pramuwisata (illegal-uncompetence) jelas akan mempengaruhi citra kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta. Inilah saatnya Dinas Pariwisata Propinsi perlu menggunakan haknya UU No. 10 Tahun 2009 pasal 29 (b) yakni kewenangan mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya, dengan menindak-lanjuti Rakor antar Pimpinan Dinas Pariwisata se-DIY di Kantor Dinas Pariwisata Propinsi pada hari Kamis, 28 Januari 2010 bertekad, bahwa hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya dikoordinasikan secara integral oleh pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun pemangku kepentingan yang melingkupi. Urusan penyelenggaraan pendidikan LISENSI pramuwisata di tingkat I Propinsi telah disepakati bersama.

Disparda DIY perlu mengakomodasi munculnya Peraturan Daerah tentang Urusan Kepariwisataan, atau lebih khusus DPRD Propinsi DIY melahirkan adanya Perda Propinsi tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata. Hal ini bertujuan meningkatkan kompetensi pramuwisata sesuai dengan kondisi global; meningkatkan koordinasi diantara para pendukung pariwisata dengan pemerintah kabupaten kota dalam tugas pemanduan melewati batas-batas wilayah (borderless) tanpa mengurangi hak pemerintah kb./Kota. Apalagi sejak Juni ini muncul kebijakan Wajib Transfer Guide di Candi Borobudur, hal yang menyalahi prinsip manasuka jasa layanan kepemanduan global. Terakhir menumbuhkan semangat persahabatan diantara para guide, sesuai Keputusan Menparpostel No. KM.82/PW 102/MPPT-88 tentang eksistensi Himpunan Pramuwisata Indonesia sebagai wadah asosiasi pramuwisata nasional. ***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s