Perlukah DPC HPI Dalam Struktur DPD

Dalam rapat koordinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan se-DIY 28 Jan 2010 terungkap kejujuran pemangku dan pelaku bisnis pariwisata melihat dampak Otonomi Daerah. Bahwa khusus urusan pramuwisata seperti diberitakan Bernas Jogja 30/01 maupun Kompas 29/01 bukannya membaik, malah koordinasi serta kompetensi guide kian memburuk dengan munculnya puluhan berklasifikasi pengantar wisata oleh Disparbud Kota Yogyakarta. Jumlah lisensi pengantar wisata selama tiga kepemimpinan Kepala Disparbud Kota terakhir tidak jelas, termasuk berapa jumlah mereka sesungguhnya yang sudah naik ke kategori lebih tinggi yakni pramuwisata muda dan madya.  Artikel opini Ketua DPD HPI yang juga diup-load soft edisi http://www.kr.com menyiratkan masalah penataan Pramuwisata Kota tiga generasi kepemimpinan Disparbud Kaota pasca pemberlakuan perda hasil Otonomi Daaerah.

Contoh terbaru urusan Lisensi Kota tahun 2009 lalu sebanyak 158 pramuwisata dinyatakan lulus dari 190 calon pendaftar. Pendidikan, penyegaran dan asesmen diadakan selama 2-3 hari oleh Jogja Tourism Training Center, sebagian diantara mereka melalui dua Assessor dinyatakan kompeten dan oleh Dinas berhak mendapat lisensi baru. Dari jumlah itu terdapat 30 Anggota HPI lulus ujian, yakni 22 klasifikasi Pramuwisata Madya, 6 guide Tingkat Muda dan 2 orang berlisensi Pengantar Wisata. Benar menurut Dinas bahwa diklat pramuwisata prinsipnya tidak mempersulit dan pula tidak mempermudah orang yang bekerja menjadi pramuwisata. Kerjasama dengan JTTC adalah dalam rangka sertifikasi kompetensi guide.

Alkisah jagad pariwisata DIY diramaikan dengan Guide tidak resmi, namun kemudian mereka dilegalisasi sebagai pramuwisata atau tepatnya Pengantar Wisata. Altar munculnya Pengantar wisata, menurut Pak Herman selaku mantan Dispar Kota periode lalu, beralasan untuk melegalkan kompetensi guide yang belum memiliki dasar dan syarat ideal (bahasa, ijazah SMU). Soal pengantar wisata ini karena teridentifikasi banyak guide Kota yang tak memiliki kompetensi yang cukup disyaratkan resmi peraturan (AD-ART HPI) sehingga Dinas Kota beralasan melindungi dan melegalkan mereka seperti adanya. Saat ini keberadaan pengantar wisata tersebut menjadi dilema maksimalisasi layanan, menyangkut wawasan, ketrampilan dan terutama sikap mereka dalam mengemban citra pariwisata DIY.

Dinaspun berdalih, skill guide bukan kewenangan Disparbud Kota, bahwa pelaksana tugas hanya berkewajiban meningkatkan wawasan mereka melalui program penyegaran pramuwisata, kilah seorang staf SDM Disparbud Kota dalam Rakor beberapa waktu lalu tersebut. Menurutnya Paguyuban resmi Guide Kota terdiri dari; P2WKS, Parwisan, Papta, BLK, Yayasan Kanthil, Paguyuban Guide Malioboro tanpa menyebut total jumlah sesungguhnya. Mereka memiliki pangsa pasar wisatawan tersendiri, meski ada diantaranya yang buta huruf menjadi pemandu. Inilah dampak riel Otda bagi citra pramuwisata Yogyakarta yang oleh HPI menjadi perhatian serius, minimal berusaha koordinasi lebih baik di waktu-waktu mendatang.

PERDA DIY tentang PRAMUWISATA dan Pengatur Wisata:

Dari diskusi Rakor Dispar se-DIY tersebut muncul kesadaran perlunya kajian Undang-undang dan Peraturan Daerah khusus Pramuwisata, Pengatur Wisata dan tentang Usaha Jasa Pramuwisata yang diisyaratkan UU 10/2009, diantaranya: Perda Prop DIY no 2 / 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata; Perda Kota no 10 dan no 11 tahun 2002; Perda Prop DIY no 8 tanggal 22 Nov 2005 tentang Retribusi; UU no 10 / 2004 tentang Pembuatan Perda. Aturan pembanding Perda Propinsi Bali no 5/2008 tentang Pramuwisata; serta Peraturan Gubernur Bali no 41/2009 tentang Tatacara Mendapatkan Sertifikat Pramuwisata, Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) dan Penggunaan Pakaian Adat Bali oleh Pramuwisata.

Sementara itu Peraturan Pemerintah no 25/2000 tentang Urusan Pariwisata tidak jelas-jelas mengatur kewenangan khusus Pramuwisata; demikian PP no 38 tahun 2008 tentang Urusan Pariwisata juga TIDAK JELAS menyebut hal Pramuwisata. Sedang PP, Permen yang mengatur tentang Pramuwisata entah kapan dikeluarkan yang berwenang. Maka UU no 10/2009 tentang Pariwisata dan usulan HPI untuk Perda Kota maupun Propinsi tentang Pramuwisata mendesak diprolegdakan. Dengan catatan bahwa semangat konversi urusan pariwisata yang melintas batas-batas wilayah (borderless) perlu diperhatikan serius di DIY; sangat lucu jika masing-masing Kabupaten-Kota di DIY mengatur sendiri-sendiri urusan pramuwisata. Untuk itulah koordinasi tata aturannya perlu disingkrunkan!!!

Keberadaan pengantar wisata, akhirnya disepakati perlu peningkatan kordinasi pembinaan di kemudian hari. Perlu diadakan KONTROL RUTIN alias sweeping guide resmi yang beroperasi di wilayah kerja DIY oleh pihak yang berwenang. Urusan penyelenggaraan pendidikan LISENSI pramuwisata di tingkat I Propinsi telah disepakati bersama dalam Rakor. Rakor akan menindak lanjuti kesepakatan bersama tersebut ke dalam realisasi program pembinaan. Diusulkan pertemuan lanjut di kesempatan mendatang.

SOLUSI DI TANGAN PRAMUWISATA JOGYA SENDIRI

Akhirnya urusan profesi ujung tombak ini mendapatkan momentum saat pembahasan Raperda Kota 2009 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; serta ketika Gathering Pramuwisata Kota di Gazebo Purawisata tanggal 10 Februari 2010 dengan usulan Kadisparbud Kota Yogyakarta perlunya Forum Pramuwisata Kota. Gayung bersambut, karena sejak beberapa waktu, Disparbud Kab. Sleman sebetulnya menghendaki pembinaan Guide yang ada di bawah wilayahnya. Mereka membutuhkan wadah Dewan Pimpinan Cabang HPI Sleman. Hanya saat itu sebaran formulir yang dibagikan kepada anggota HPI tidak meluluskannya, karena jumlah Guide ber-KTP Sleman mendominasi total anggota. Namun saat ini tidak lagi beralasan; DPD HPI DIY harus mengakomodasi berdirinya DPC di Kabupaten dan Kota dengan mekanisme yang telah diatur di dalam ketentuan AD-ART maupun Garis Besar Haluan Organisasi HPI.***

2 thoughts on “Perlukah DPC HPI Dalam Struktur DPD

  1. hari

    sepertinya syarat itu dah mencakup segalanya tapi juga harus di pertimbangkan dng wawasan yg luas ttg apa yg tlah di pelajari bagi para peserta karna ,gak semuanya mempunyai wawasan yg luas mencakup segalanya karena itu kami mohon adanya interview tentang sejarah budaya ,flora fauna ,kuliner dan apa yg telah anda sebutkan tadi bukan hanya tes tertulis ,bagaimanapun tes tertulis gak membentuk pribadi guide yg mumpuni karna mereka hanya akan menghapalkan aja dari referensi yg di dapat ,jadi gak ada perkrmbangan yg memadai ,karna guide dituntut berpandanagan yg luas dalam share each other bukan hanya cuman bawa tamu dapat duit n poya2 apalagi di tambah mabuk2an.mental sang guide juga perlu di didik agak gak kaya mental tempe agar para calon2 guide qualitasnya terangkat harus punya pengalaman dalam menghadapi segala hal dari masalah kecil aja ,banyakan wisatawan yg complain tapi guidenya gak bisa mengatasi masalah malah lari dari permasalahan n mau enaknya sendiri,jng hanya oriented ke shopping..aja .saya melihat dilapangan emang beda dng apa yg saya pelajari ,banyaknya guide yg asal cuap ,n bahasa minim tapi kok di terima jadi pemandu..iki trus piye pak.kita emang harus selectif dalam memilih mana calon guide dan bagaimana guide bisa mengangkat dan menjujung juga menjaga image assosianya ,ini akan mendapatkan poin tinggi dalam dunia kepariwisataan dan kita gak bakalan di pandang sebelah mata ,tamu asing yg menggunakan pemandu seperti ini ada kepuasan tersendiri n tidak kapok.yah ini adalah usulan saya ,makasih hidup hpi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s