Raperda Pramuwisata 2009

Dari sepuluh Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang penyelenggaraan kepariwisataan tahun 2002 yang akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh pembuat UU Kota,  dua perda bersinggungan dengan pemandu wisata yakni nomer 10/2002 tentang kompetensi guide dan 11/2002 tentang perizinan kepariwisataan yang akan segera digantikan dengan Rancangan Perda 2009. Pemda Kota merangkumnya hanya menjadi RaPerda Penyelenggaraan Kepariwisataan, yang roh utamanya soal perizinan Usaha Jasa Pariwisata, alias perlombaan meraih Penghasilan Asli Daerah dari industri pariwisata. Jika Perda Kota No 10 Tahun 2002 dicabut, maka Raperda baru tersebut tidak bisa menggantikan payung hukum bagi profesi Pramuwisata. Quo vadis layanan pariwisata Jogja… Bersatulah Guide Jogja!!

Semangat dagang Raperda ini mengingatkan betapa sektor pariwisata sangat menggiurkan pemerintah. Menurut satu sumber, pajak Kota dari hotel dan resto saja mencapai lebih 42 miliar rupiah (2009), naik dari 37 miliar rupiah dari total PAD Kota 100 miliar lebih (2008). Secara nasional tahun 2007 menunjukkan dampak positif bisnis jasa pariwisata berupa nilai produksi  total Rp 362,10 triliun, yang berarti 4,62 % dari total produksi nasional Rp 7.840,57 trilliun. Menghasilkan nilai tambah sektoral Rp 169,67 triliun, 4,29% dari PDB Indonesia yang bernilai Rp 3.957,40 trilliun. Mempekerjakan 5,22 juta orang sama dengan 5,22 % dari lapangan kerja nasional yang 99,93 juta orang.

Perda Kota No 10 Tahun 2002

Ada hal lain perlu dibaca dari dampak diabaikannya Perda tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata yang segera akan lewat di tahun-tahun mendatang. Beberapa permasalahan Kabupaten dan Kota dalam penanganan pramuwisata paska keluarnya Perda Kota Nomer 10 dan 11 Tahun 2002 kecuali Perda Kabupaten Sleman No 6 /2004 tentang Izin Pramuwisata setelah desentralisasi, yakni: adanya pramuwisata dengan klasifikasi pengantar wisata, yang jelas bertentangan dengan UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisatan. Terdapat penurunan syarat pendidikan dari minimal SMA/sederajat, serta standar tentang pendidikan dan pelatihan tidak jelas. Fakta kini, bahwa diklat untuk menjadi guide diselenggarakan Dinas Par Kab – Kota hanya selama 3 hari. Wajar muncul keluhan turis bahwa pramuwisata kurang menguasai budaya lokal (Kompas, 5/10/09).

Pemda/Kota dengan Rancangan Perda 2009 terkesan menutup penyelenggaraan pariwisata yang lebih baik, terutama keberpihakannya terhadap profesi ujung tombak. Dinas yang mengurusi lisensi pemandu wisata, harusnya menjadikan urusan guide lebih sempurna dengan Revisi Perda Kota tentang Pramuwisata. Malah membawa soal kordinasi 564 guide legal DIY di semua tingkat menjadi amat bermasalah dan cenderung mengorbankan layanan pada wisatawan. Beruntung Perda Propinsi DIY No 2 tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata masih berlaku hingga hari ini dan diperkuat Surat Keputusan Dirjenpar No 17 Tahun 1999 tentang Usaha Jasa Pramuwisata. Sekali lagi Raperda Kota sebaiknya memasukkan urusan guide ini selengkapnya agar penataan dan pembinaan mengikat semua pihak bekepentingan menjadi lebih baik.

Semangat UU No 10 Tahun 2009

Peran lebih luas pemerintah dalam pengembangan dan pembinaan pramuwisata, harusnya bisa dirujuk pada UU no 10 tahun 2009 tentang Pariwisata, terutama pasal 29 (b) bahwa pemerintah propinsi berwenang mengkordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya. Sedang pasal 30 (d) pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur penyelengaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya. Desentralisasi kewenangan bertentangan dengan semangat global, apalagi sifat industri pariwisata adalah tanpa batas ruang (borderless), meski ada batasan waktu. DPD HPI DIY mengusulkan dalam Peraturan Daerah tentang Kepramuwisataan meliputi; ketentuan umum pemandu wisata, penggolongan tugas dan ruang lingkup, syarat-syarat menjadi Pramuwisata sesuai penggolongannya, tata cara permohonan izin operasional (lisensi) Pramuwisata, hak dan kewajiban Pramuwisata, larangan, pembinaan dan pengawasan, pencabutan dan pembatalan izin operasional.

Dari kesimpulan diskusi pariwisata Akhir Tahun 2009, bahwa posisi Jogja penting, namun wisatawan enggan datang karena minimnya inovasi dan perubahan, yaitu kurangnya dorongan belajar pelaku bisnis mengikuti minat pasar wisatawan (KR, 22/12). Bahwa memandu wisatawan domestik tidak lebih memudahkan syarat dibandingkan melayani turis mancanegara. Peran sentral guide bisa diketahui sejak wisatawan meninggalkan daerah asal dan memasuki gerbang destinasi di terminal bandara, di hotel, di obyek wisata, bahkan di seluruh kebutuhan wisatawan selama berada di suatu destinasi dan bisnis lainnya. Ya, pramuwisata adalah penghubung utama wisatawan dengan seluruh pemangku kepentingan tersebut.

Dari sini diketahui penanganan tentang kepramuwisataan nasional hingga obyek akhir destinasi lokal, turis terkendala oleh tidak adanya koordinasi lintas wilayah mengenai eksistensi pramuwisata. Pemerinth daerah terkesan hanya memikirkan daerahnya masing-masing. Tidak adanya visi yang sama tentang pengembangan kepariwisataan secara umum termasuk pramuwisata. Kurang komunikasi antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan asosiasi sebagai pelaku utama. Lahirnya Perda Kota yang mengatur Pramuwisata dan Pengatur Wisata mutlak adanya, minimal memasukkan substansi ideal Perda Kota nomer 10/2002 ke dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Harapan Asosiasi Guide HPI

Rapat kordinasi pejabat Dinas Par Kabupaten-Kota se-DIY di kantor Disparda Kamis 28/1 melahirkan kesepakatan kunci; Pramuwisata Dibina di Provinsi. Urusan lisensi dan pendidikan guide dikordinasi bersama di Tingkat I yakni Dinas Pariwisata propinsi DIY, tanpa mengurangi hak retribusi maupun tanggung jawab serta kewenangan masing-masing. Juga disepakati perlunya penataan Guide Legal agar menjadi lebih professional, minimal calon pramuwisata harus melalui pendidikan yang cukup bukan dalam hitungan hari lantas lisensi dikeluarkan Dinas Perizinan atau Dinas Pariwisata (Kompas, 29/01/10). Sebab jika terus tanpa kordinasi, citra ideal pariwisata DIY menjadi taruhan. HPI, ASITA, PHRI dan asosiasi penting lain yang bersinggungan dengan Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan mutlak diajak menyusun Rancangan Perda ini jika menginginkan hasil optimal.

Berdasar SK Menparpostel No. KM.82/PW 102/MPPT-88 tentang eksistensi Himpunan Pramuwisata Indonesia masih resmi diakui sebagai wadah pramuwisata nasional. Kekuatan asosiasi ini adalah bagian dari 46 negara tergabung dalam World Federation of Tourist Guides Association, dimana Ketua Umum HPI menjadi board leader dari South East Asia of Tourist Guides Association. Kode Etik Pramuwisata Indonesia yang diajarkan dalam Kursus Guide HPI telah diratifikasi menurut etika kepemanduan internasional. Himbauan akhir, seseorang pekerja Pramuwisata harus dipikirkan oleh substansi Peraturan Daerah manapun yang bisa mengikat pelaksana bahwa urusan guide sepenting nilai devisa untuk kesejahteraan bersama.***

*) Ketua DPD HPI DIY 2009-2013; Lulus S1 Bhs Jerman FPBS UNESA Sby, 1988. Lisensi 472/DIY/94-556/06/2007. Email andimhd@yahoo.com Blog http://dtur88.wordpress.com Tulisan dimuat di Kedaulatan Rakyat edisi Selasa 02/02/2010.

One thought on “Raperda Pramuwisata 2009

  1. Soewardi soekotjo

    Menurut saya ditanya dulu apa mereka sebelumnya sudah ditraining, karena setau saya ketua masing-masing himpunan diundang oleh dinas dan ditanya apa sudah training, dan jangan lupa para pemohon baru banya yg sudah pengalaman guiding. Mungkin klarifikasi siapa saja yg merasa tercederai…jangan pukul rata. Yang penting menurut hemat saya adalah siap kerja bukan siap dapat lisensi. Punya lisensi tapi gak bisa kerja malah lebih parah. Bukankah yg lebih penting memikirkan kepentingan pariwisata secara umum daripada kepentingan organisasi. Tanya hati anda terdalam ini tentang apa? Semoga kita semua sadar bahwa tidak seorangpun akan keluar dari kehidupan ini secara hidup-hidup.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s