PROPOSAL REVISI PERDA GUIDE

Proposal

Rencana Peraturan Daerah Pramuwisata

Kota Yogyakarta

BAB I   PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh World Economic Forum yang berkedudukan di Swiss, yang diberi nama Travel and Tourism Competitiveness Report 2009, Indonesia menempati peringkat dunia nomor 81. Ada kenaikan satu tingkat dari ranking tahun 2008 yaitu, 82. Negara-negara yang menduduki tiga besar top-ranking pariwisata dunia adalah Swiss, Austria dan Jerman. Negara tetangga kita Singapura berada pada peringkat 10, sementara Malaysia nomor 32, Thailand nomor 39 dan Brunei pada nomor 69. Negara-negara Asean yang berada dibawah peringkat Indonesia adalah Filipina nomor 86, Vietnam nomor 89 dan Kamboja nomor 108.

Kegiatan pariwisata sungguh memberi peranan berarti terhadap keseluruhan kinerja perekonomian Indonesia. Tahun 2007 menunjukkan dampaknya berupa nilai produksi  total Rp 362,10 triliun, yang berarti 4,62 persen dari total produksi nasional Rp 7.840,57 trilliun. Menghasilkan nilai tambah sektoral Rp 169,67 triliun atau 4,29 persen dari PDB Indonesia yang bernilai Rp 3.957,40 trilliun. Mempekerjakan 5,22 juta orang sama dengan 5,22 persen dari lapangan kerja nasional yang 99,93 juta orang.

Dunia kepariwisataan menyangkut kegiatan wisatawan dari mulai kedatangan di pintu masuk (bandara, terminal, atau stasiun), di obyek wisata, di hotel, di restoran, di toko cindera mata dsb. Kedatangan mereka ke Indonesia atau ke suatu kota itu salah satunya atas peran sebuah biro perjalanan sebagai pihak yang menjual program atau pihak yang punya tamu. Selanjutnya kegiatan wisatawan selama dalam masa liburannya banyak bersinggungan dengan seorang pemandu wisata. Disinilah peran sentral seorang pemandu wisata. Baik buruknya kesan wisatawan banyak ditentukan oleh peran seorang pemandu wisata.

Seorang pemandu wisata professional akan bisa membantu wisatawan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan. Dengan pengalamannya seorang pemandu wisata juga mampu untuk memberikan pelayanan, petunjuk, informasi dan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang wisatawan. Dengan pengalamannya dia juga merupakan sumber informasi penting tentang diri wisatawan, menyangkut kebutuhan keinginan dan standard pelayanan wisatawan yang akan sangat bermanfaat untuk pengembangan kepariwisataan di daerah maupun nasional.

Sebelum turunnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2002 tentang pramuwisata dan pengatur wisata, masalah pramuwisata ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tingkat I propinsi. Sesuai dengan isi Perda Kota 10/2002 tersebut, izin pramuwisata lalu ditangani oleh tingkat II / kabupaten dan kota. Nuansa dari perda pramuwisata lebih cenderung menyangkut izin operasional, yang cenderung terkotak-kotak. Masing-masing pemerintah daerah berlomba-lomba menaikkan Penghasilan Asli Daerah dan kurang mempedulikan kemampuan pemandu wisata.

Ada beberapa hal yang mengalami permasalahan dalam penanganan pramuwisata paska keluarnya Perda Kota 10/2002 atau setelah desentralisasi:

  • Adanya pramuwisata dengan klasifikasi pengantar wisata
  • Syarat pendidikan: dulu pendidikan minimal SMA/sederajat.
  • Standard tentang pendidikan dan pelatihan tidak jelas. Diklat untuk menjadipramuwiasata diselenggarakan hanya selama 3 hari. Adanya keluhan turis bahwa pramuwisata kurang menguasai budaya lokal (Kompas, 5/10/09)
  • Hilangnya Dinas yang mengurusi lisensi pemandu wisata di tingkat regional dan nasional. Konsekwensinya soal kordinasi di kedua tingkat tersebut menjadi amat bermasalah dan cenderung mengorbankan layanan wisatawan.
  • Kurangnya peran pemerintah dalam pengembangan dan pembinaan pramuwisata dalam skup yang lebih luas.
  • Desentralisasi kewenangan bertentangan dengan semangat global, apalagi sifat industri pariwisata adalah tanpa batas ruang (borderless).
  • Pemda/Kota terkesan tertutup tidak mau menerima perubahan yang lebih baik.
  • Kesimpulan Akhir Tahun 2009, bahwa posisi Jogja penting, namun wisatawan enggan datang karena minimnya inovasi dan perubahan (KR, 22/12).

Permasalahan diatas tentu saja akan mempengaruhi standard kualitas seorang pemandu wisata. Pemandu wisata yang dihasilkan dari diklat selama 3 hari pasti akan menemui banyak kendala atau masalah. Belum standard kemampuan bahasa yang sangat kurang pasti akan menjadi masalah besar seorang pemandu wisata dalam menjalankan tugasnya sebagai seseorang yang tugasnya memberikan informasi bimbingan dan petunjuk tentang kepariwisataan dan informasi penting tentang Indonesia. Kalau permasalahan ini dibiarkan tentunya akan berdampak buruk pada citra kepariwisataan daerah dan juga nasional. Karena dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, segala keluhan atau komplain wisatawan di suatu daerah atau Negara akan bisa didengar atau diketahui oleh calon wisatawan seluruh dunia.

B. Permasalahan

Pramuwisata merupakan salah satu sumber baru retribusi bagi pemerintah daerah tingkat II Kabupaten dan Kota. Untuk itu kewenangan tentang perizinan pramuwisata adalah salah satu yang dilimpahkan kepada pemerintah Tk II Kabupaten Kota. Pelimpahan kewenangan inilah yang menjadi salah satu awal permasalahan tentang kepramuwisataan.

Penanganan tentang kepramuwisataan terkendala oleh:

1. Tidak adanya koordinasi lintas wilayah mengenai eksistensi pramuwisata.

2. Pemerinth daerah terkesan hanya memikirkan daerahnya masing-masing.

3. Tidak adanya visi yang sama tentang pengembangan kepariwisataan secara

umum termasuk pramuwisata.

4. Kurang komunikasi antara Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan

asosiasi sebagai pelaku utama.

C. Maksud dan Tujuan.

Perubahan Perda Kota 10/2002 tentang Pramuwisata dimaksudkan untuk:

  1. Mendukung program Pemerintah dalam bidang kepariwisataan
  2. Membantu Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk meningkatkan kunjungan wisata
  3. Meningkatkan standard kompetensi pramuwisata.
  4. Mengembangkan kompetensi pramuwisata sesuai dengan kondisi global.
  5. Meningkatkan koordinasi diantara para pendukung pariwisata dengan pemerintah kabupaten kota se-DIY.
  6. Membangun pemahaman bersama tentang kepariwisataan antar pemerintah Daerah se-Indonesia.
  7. Menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan.
  8. Menumbuhkan semangat persahabatan diantara para pemandu wisata nasional
  9. Menumbuhkan kecintaan kita kepada Negara Indonesia.

  10. Membangun dan menjaga citra Indonesia yang kadang kurang menguntungkan.

D. Rujukan Yuridis.

  1. Undang-Undang no 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.
  2. Perda 10/2002 Kota Yogyakarta tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata.
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912)
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78. Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 3427)
  6. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3114).
  7. Perda DIY no. 4 Th 1988 tentang Pengaturan Pramuwisata.
  8. Surat Keputusan Menparpostel No. KM.82/PW 102/MPPT-88 tentang eksistensi Himpunan Pramuwisata Indonesia sebagai wadah asosiasi pramuwisata nasional.
  9. Perda DIY no. 2 Th 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata.
  10. Surat Keputusan Dirjenpar No 17 Tahun 1999 tentang Usaha Jasa Pramuwisata

BAB II

MATERI YANG DIUSULKAN DI DALAM PERDA PRAMUWISATA.

Materi yang diusulkan di dalam peraturan daerah kepramuwisataan meliputi:

  1. Ketentuan umum
  2. Penggolongan tugas dan ruang lingkup
  3. Syarat-syarat menjadi Pramuwisata sesuai penggolongannya.

  4. Tata cara permohonan izin operasional (lisensi) Pramuwisata
  5. Hak dan kewajiban Pramuwisata.
  6. Larangan
  7. Pembinaan dan pengawasan.
  8. Pencabutan izin operasional.
  9. Pembatalan izin operasional.
  10. Penutup.

Keterangan: Penjelasan lengkap mengenai usulan perda ini kami sertakan pada lampiran berikut.

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan
  1. Perda Kota Yogyakarta no 10 Tahun 2002 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata menyimpang dari ketentuan UU tentang Pramuwisata yang lebih tinggi.
  2. Proposal ini dibuat sebagai suatu pilot project nasional, yakni gagasan mengenai peningkatan profesionalisme seorang pemandu wisata.
  3. Mampu mengolah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif pemandu wisata di era global.
  1. Saran-Saran:
  1. Perda tentang pemandu wisata sangat strategis dalam pembangunan pariwisata dan seyogyanya beraspirasi dari asosiasi resmi Himpunan Pramuwisata Indonesia.
  2. Perda tentang pramuwisata seyogyanya tidak bertentangan dengan peraturan UU yang lebih tinggi.
  3. Hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya dikoordinasikan secara integral oleh pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun pemangku kepentingan yang melingkupi.

Yogyakarta, 22 Januari 2010

Dewan Pimpinan Daerah

Himpunan Pramuwisata Indonesia

Daerah Istimewa Yogyakarta

Isi Usulan PENGGANTI Perda Pramuwisata

Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2002

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
  3. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawan.

BAB II

PENGGOLONGAN, TUGAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penggolongan Pramuwisata

Pramuwisata meliputi:

a. Pramuwisata Khusus

1. Pramuwisata khusus lokal

2. Pramuwisata khusus dengan keahlian khusus

b. Pramuwisata Umum

c. Pengatur Wisata (Tour Leader)

Pasal 3

Tugas dan Ruang Lingkup

(1):Pramuwisata Khusus

  1. Pramuwisata khusus Lokal Adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjukan di suatu objek wisata tertentu.
  2. Pramuwisata khusus dengan keahlian khusus adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk di suatu obyek wisata tertentu dengan aktifitas yang membutuhkan keahlian khusus.
  1. Pramuwisata Umum adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan di suatu wilayah tertentu dan atau di seluruh wilayah Indonesia.
  1. Pengatur Wisata (Tour Leader) adalah seseorang yang bertugas mengatur memimpin perjalanan rombongan wisatawan di suatu wilayah tertentu, nasianal dan internasional.

BAB III

SYARAT-SYARAT

Pasal 4

Syarat-syarat Pramuwisata khusus Lokal

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Sehat jasmani dan rohani
  3. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
  4. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
  5. Berkelakuan Baik dengan disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  6. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
  7. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata khusus Lokal obyek wisata tertentu.
  8. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata khusus Lokal obyek wisata tertentu yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi profesi bidang Pramuwisata.
  9. Setelah syarat-syarat 1-8 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan ijin

untuk mendapatkan lisensi dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya

kota Yogyakarta.

Pasal 5

Syarat-syarat Pramuwisata Khusus dengan keahlian khusus

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Sehat jasmani rohani
  3. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
  4. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
  5. Berkelakuan Baik dengan disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  6. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
  7. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata dengan keahlian khusus sesuai dengan spesifikasinya
  8. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata khusus dengan keahlian khusus sesuai spesifikasinya yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi profesi bidang Pramuwisata.
  9. Setelah syarat-syarat 1-8 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan ijin untuk mendapatkan lisensi pramuwisata khusus dengan keahlian khusus sesuai spesifikasinya yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kota.

Pasal 6

Syarat-syarat Pramuwisata Umum

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Sehat jasmani rohani.
  3. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
  4. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
  5. Berkelakuan Baik dengan disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  6. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
  7. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata umum
  8. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata umum yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pramuwisata.
  9. Setelah syarat-syarat 1-8 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan lisensi Sebagai Pramuwisata Umum yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata dan Budaya kota..

Pasal 7

Syarat-syarat Pengatur Wisata (Tour Leader)

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Sehat jasmani rohani
  3. Umur sekurang-kurangnya 25 tahun
  4. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3
  5. Berkelakuan Baik dengan disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  6. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
  7. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pengatur Wisata
  8. Wajib memiliki lisensi pramuwisata umum yang masih berlaku.
  9. Memiliki Sertifikat profesi Pengatur Wisata yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pramuwisata.
  10. Setelah syarat-syarat 1-9 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan lisensi sebagai Pengatur Wisata (Tour Leader) yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata dan budaya kota.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN LISENSI

Pasal 8

  1. Mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
  2. Persetujuan atau penolakan permohonan untuk menjadi pramuwisata dikeluarkan paling lama 15 hari kerja.
  3. Apabila waktu yang dimaksud pada pasal 8 ayat b terlampaui maka permohonan dikabulkan.
  4. Syarat-syarat menjadi pramuwisata diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 9

  1. Untuk mendapatkan lisensi sebagai ijin operasional Pramuwisata, seseorang wajib memiliki sertifikat profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pramuwisata.
  2. Sertifikat berlaku untuk jangka yang tidak terbatas.
  3. Tanda pengenal sebagai izin operasional berlaku selama 5 (Lima) tahun dan wajib diperpanjang.
  4. Bentuk dan ukuran lisensi adalah sebagai berikut (Penjelasan terlampir)

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PRAMUWISATA

Pasal 10

Hak Pramuwisata

  1. Pramuwisata berhak mendapatkan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pramuwisata berhak mendapatkan jaminan asuransi kerja.
  3. Pramuwisata berhak mendapatkan gaji dengan ikatan kerja yang telah disepakati.

Pasal 11

Kewajiban Pramuwisata

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pramuwisata wajib:

  1. Mentaati kode etik profesi Pramuwisata
  2. Melayani dan menjaga keselamatan wisatawan beserta barang bawaannya.
  3. Membantu pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan.
  4. Senantiasa memberikan informasi dan penjelasan yang baik dan benar.
  5. Melaksanakan kewajiban atas pungutan Negara maupun pungutan daerah yang

ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Ikut menjaga keamanan dan ketertiban umum.
  2. Setiap Pramuwisata yang telah mempunyai lisensi harus bergabung dengan organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 12

1). Siapapun dilarang mempekerjakan pramuwisata yang tidak memiliki izin.

2). Pramuwisata dilarang:

a. Meminta uang atau barang secara paksa dari penjual atau orang lain yang

berkepentingan berkenaan dengan pembelian barang atau jasa lainnya oleh

wisatawan yang sedang diurus.

b. Memaksa wisatawan atau pihak manapun untuk menggunakan jasanya.

c. Melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh wisatawan diluar bidang tugas

kepariwisataan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

  1. Pembinaan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan Pramuwisata
  2. Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
  3. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu.
  4. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat.
  5. Mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam keputusan walikota.

BAB IX

PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL

Pasal 14

Izin Pramuwisata dapat dicabut dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini.
  2. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata.
  3. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata.

Pasal 15

  1. Pencabutan izin pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
  2. Pemberian peringatan atau pencabutan izin operasional dilaksanakan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PEMBATALAN IJIN OPERASIONAL

Pasal 16

Izin Operasional Pramuwisata dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal berikut:

  1. Pemegang izin meninggal dunia.
  2. Tidak memenuhi kewajiban daftar ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (c).
  3. Alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk meneruskan tugasnya dengan baik.
  4. Pernyataan tidak berlakunya ijin pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini, tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

9 thoughts on “PROPOSAL REVISI PERDA GUIDE

  1. seh bela belu

    Prof guide masih diperlukan.guide memberikan kontribusi devisa kpd neg ato at least dlm area regional ya meningkatkan PAD. bahkan di neg eropa guide jg sbg ambasadobg negaranya krn bertugas menjelaskan sesuatu mengenai negara kususnya wisatawan asing. jd mestinya para guide menuntut kpd yg berwenang untuk bisa menignkatan mutu dan mencipatakan stqandard guid yg profesional.

  2. pak raden

    kata satu sumber, rancangan perda kota 2009 ini akan mereduksi 10 perda ttg kepariwisataan th 2002, termasuk perda no 10 th 2002 yg dibahas di webblog ini…

    ktnya jika diketok, artinya ke-10 perda 2002 ts ga lagi berlaku dan digantikan raperda 2009 ttg penyelenggaraan kepariwisataan; di dlmnya gak bersinggungan sama sekali dg klasifikasi, syarat mendptkan lisensi dst. Hnya soal izin mendptkan lisensi saja, tnpa prosedur yg diinginkan hpi, bhwa syarat kompetensi tuh wajib lewat pendidikan guide, baru di asses lembaga SP Par lalu merujuk dinas utk diurus lisensinya.

    So, bener syech…Jogja amat butuh prof guide, citra jogja akan dipertaruhkan tanpa guide prof, yg ada sekelas pengantar wisata, atau jika tdk malah “penginthil” tamu saja… kasiman, nasibmu…guide…bkl
    kehilangan payung hukum dlm waktu tak tentu.

    Saranlah…guide yg duduk di pengurus dho, mikirkan ini…bantu mas Andi, bantu mas Heri…ayo rame-rame datangi dprd kota…!
    bawa aspirasimu secara tertulis..rapi…

  3. Anak Jogja

    Lihat usulan perda, saya jadi heran, katanya HPI levelnya propinsi … lah kok malah nyokong ..mbantu nyusun perda sing levelnya lehih rendah… Mas bukankah perda itu levelnya lebih rendah dari Propinsi??. Katanya Kabupaten mengeluarkan lisensi menyalahi aturan… lah sekarang Pemkot selevel kabupatan .. kok tidak diingatkan bahwa peraturan yang berlaku adalah peraturan yang lebih.. tinggi.. Gimana sampeyan itu bung ??? Mbok.. yo konsisten.
    Bahwa usulah secara bahasa hukum masih banyak pelanggaran ..baru garis besarnya sudah melanggar hak aszi manusia dan peraturan itu sangat dapat dieyeli orang…mana ada di Jogja ada .. wista laut?? masih sangat tidak lengkap… apa yang dimaksud lisensi.. apa yang disebut sangsi………
    Pasal 12 1). Siapapun dilarang mempekerjakan pramuwisata yang tidak memiliki izin. Siapa yang dimaksud pramuwisata disini bung dan itu
    pelanggaran hak azasi manusia karena setiap orang sejak lahir berhak mendapatkan udara untuk bernafas.. begitu juga setiap orang sejah dilahirkan berhak mendapatkan pekerjaan.. Loh itu kok dilarang.. Gusti Allah hanya melarang manusia untuk syirik..berbuat negatif, jadi orang jadi guide tanpa lisensi apa nyalahi aturan.. jangan disamakan seperti SIM buat motor orang yang tidak dapat naik motor .. kalau berjalan di jalan umum sangat membahayakan.. orang lain…nah kalau guiding tidak berlisensi apa bersalah, apa membahayakan orang buanyak..?? terterkena dampaknya yo guide kayo sampeyan yang menggantungkan profesi guide sebagi satu-satunya profesi.. jadi jangan menyalahkan orang lain…loh mas. Ingat Pembukaan UUD 45 menyatakan ” kemerdekaan adalah hak segala bangsa….

    Larangan memperkerjakan guide yang anda tulis tidak menyebutkan batas wilayah… lah kalau lewat pemkot Yogya terus bagaimana… ini juga nyalahi aturan.. barangkali kalau, yang jadi guide simbahnya dulu jaman Janur Kuning telah berperang melawan .. kompeni. Lah saiki jaman merdeka sampeyan guide2 yang kebayakan pendatang kok ngusulke sing neko-neko.. simbahnya sampeyan dulu tidak ada kontribusinya apa 2 buat Jogja.. lah kok melarang anaknya orang Jogja mencari uang dinegerinya sendiri …sampeyan teko neng Jogja jadi abnak kost, itupun nbayare nyicil … trus gawe KTP jogja mung nembak…kok arep aneh2 ..Kita itu anak cucunya orang 2 yang telah berjasa untuk Republik ini.. tahu diri dong mas… di sini anak Jogja dilahirkan dan disini juga pula Anak Jogja mencari sesuap nasi.. mohon kita tidak dipersulit untuk cari duit di halaman kita sendiri…. hak kita sama, sebagai warga dan hak secara historis kita anak Jogja lebih tinggi drajatnya dari sampeyan… karena simbahku telah sedikit banyak berkorban harta ataupun jiwa untuk negeri ini… loh kok dijegal ?? Wes nekat yo sampeyan..!
    Eling mas.. saiki wong pencandu narkoba ora dipenjara kok.. malah direhabilatasi.. lah nek wong Jogja mlarat, wong tuwane ora kuwat nyekolahke SMA ora iso ndaftar dadi guide.. barang dewasa …golek pegawean kok diangel-angel. Sampeyan wong sing terhormat mungkin.. hatinya trenyuh ndelok sepanjang jalan malioboro kok anane pedagang saka Sumatra… setelah di birokrat dikuasai orang yang tidak dapat berbahasa jawa ..saiki neng dunia pariwisata.. sampeyen juga mau seperti itu….mentang-mentang ??? Coba camkan …tindakan itu akan kami jegal.. akan kami lawan…
    Indonesia negara demokratis .. mas setiap orang berhak memilih assosiasi/partai apa saja, memonopoli sebuah kegiatan atau usaha dapat diajukan ke mahkamah konstitusi.. mas, sehingga sampeyan tidak berhak ngomong nek sampeyan adalah satu-satunya assosiasi di Indonesia… Tidak bisa.. apapun bentuknya .. kami dalah anak bangsa.. berhak seperti sampeyan berkumpul berserikat.. mengeluarkan pendapat baik tertulis maupun lesan… mau ikut Papta atau apaun yang lain itu hak kami.

    Mohon dipertimbangkan lagi usulan anda..bung kalu tidak ingin berbenturan dengan anak-anak Jogja.

  4. seh bela belu

    Kula nuwun,
    nanggapi pendapatipun “anak Jogja”
    Nak… punika naminupun usulan, saged dipun revisi, ampun dados gundah penggalihipun. Langkung-langkung ngangge ngancam-ngancam badhe pipun lawan kalian anak jogja.
    Pemanggih kula anak jogja ingkang pundi?
    Anak jogja punika tuturbahasanipun alus kalem nggih mboten mboten rasialis kados sampean.
    Kados nyebut “sumatra, tiang njawi lan sanesipun.
    Pemanggih kula malah sampean punika ngecap anak jogja ingkang mboten njogjani, uger malah panci tiang Njawi jogja ingkang ngaku-ngaku jogja.

    Nuwun gung ing pangaksami mugi ingkang maha kuwaos tansah mariring keselamatan, anjebaraken penggalihipun, dadosna tiyang ingkang sabar lan wicaksana.

    tiyang njawi ingkang lenggah wonten jogja.

  5. Heri

    Yth Mas Anak Jogja,
    Menurut saya Perda inikan baru dalam bentuk Draft yg masih memungkinkan untuk Revisi. Jika ada point-point yg menurut Anda membatasi gerak Anak Jogja, mohon dapat disampaikan dgn segera hadir ke kantor HPI untuk dibahas secara baik-baik, sesuai dgn pendapat anda dimana Indonesia negara demokratis, utarakanlah baik2 sesuai budaya warisan leluhur asli Yogyakarta. Apalagi Anda sebagai penerus generasi penduduk asli Jogja, bukan dengan cara emosi dan “Jegal Menjegal”

    Selain itu mungkin ada baiknya sebagai seorang yang berniat baik untuk mencari solusi, mohon Anda dapat menyebutkan identitas diri yg jelas.

    Rancangan perda ini sangat mendesak akan akan segera diadakan pendalaman materi oleh dewan minggu depan.
    Makasih sebelumnya kl sudah menyinggung perasaan anda.

  6. Kang Kromo

    Mas Jogja,
    Guide itu adalah suatu profesi yang terhormat yang mestinya tidak dicemari oleh perilaku yang tidak mengedepankan sisi intelektual. apa yang anda sampaikan tidak lebih ungkapan emosional semata. Kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak tanpa aturan. kita ini hidup bertetangga dengan orang lain dengan kota lain di kampung Indonesia. Apa yang anda sampaikan tidak mencerminkan kl anda seorang demokrat sejati. Demokarsi adalah menghargai perbedaan pendapat dan tidak ada pemaksaan apa lagi ancaman akan menggeruduk! wah itu mah dah preman bukan Guide.. Nggih mboten?
    Guide itu sama dengan profesi lainnya. mau kerja ditravel aja sudah mesti lulusan Kuliah. Dan ini bukan untuk alasan membatasi tapi karena tuntutan pasar.
    Mas pasti wis pernah guiding domestik? Turis yang datang ke Jogja itu bukan simbah-simbah ompong peot yang gak tahu ABC- Z. Mereka juga bukan orang yang kere kaya mbahku juga. Mereka itu orang yang wis maju. Masak Guide kok masih SMA terus. Yang skrg emang sdh jadi Guide gak masalah, tp kedepan harus dirubah. Ingat mas, Tugas Guide itu membutuhkan kematangan, kedewasaan berpikir kecuali pasti butuh pengetahuan yang memadai. Kl pola pikir kaya sampeyan yang maaf….Kita butuh perubahan. Kang Darno sing asli Bantul berhak jadi guide. tapi ya harus punya syarat sing dibutuhkan. Ini dunia maju bukan lagi kondiisi jaman mbah buyutku dulu. wong aku sing asli jogja wae ra alergi. Yuk kita sama-sama duduk bicara.
    sy setuju sama mas Heri, yen sampeyan punya niat baik, pakailah nama yang bener, nek perlu nomer telpon atau alamat. lah nek nama wae samaran… sami mawon sampeyan gak tanggung jawab Kang?
    Kang, Yen sampeyan kuwi ngikuti perkembangan mestine tahu yen ono Permen tentang pelimpahan kewenangan ke Kabupaten. Tlg dicari dan dibaca dan diikuti..
    Cermati.. kedepan Pemerintah hanya kasih lisensi saja. Calon Guide harus ikut Diklat Guide dan harus punya sertifikat Guide. Kaya sertifikat Guru kae lho Mas. Baca Travel Magazin 2009, Sertifikasi Pramuwisata semakin dibutuhkan.
    HPI itu identik dengan ITGA (Indonsien Tourist Guide Asociation) yang merupakan bagian dari International Tourist Guide.
    Piye .. wis rada mudeng rung Kang?
    Terus Guide umum diusulkan untuk seluruh wil Indonesia. masak selawase dadi guide kandang. ngertine mung Borobudur and Prambanan. Guide Bali malah kondo yen candi Borobudur lan Ptrambana wis rusak. Ini parah… coba sekali-sekali guide keluar jogja or Java. Indonesia itu Indah Bung. Kita kaya. tp pengotakan /pembatasan Guide Umum membunuh keilmuan kita. Guide ra sah terlalu dibatasi, sing penting Guide disangoni ilmu plus fulus sing cukup.
    Sampeyan punya Hak 100%bahkan 100000% untuk tidak setuju. tp sampeyan juga harus tahu kl aku jg duwe hak ra sependapat karo Panjenengan ingsun. itu jenenge demokratis! ora perlu ancam main Grudug…..
    Wis yen wis adem, yuk bareng omong apik2 ning kantor. Ning kudu cepat minggu depan usulan perda harus wis maton!
    C U

  7. wasto

    @kang kromo koyone yo ora fair…
    arep ngusulke syarat jdi guide kudu Sarjana?
    opo rasah Sarjana maksude piye, arep demokratis gaya hpi yo dirembug bageng… mgkin kuwi arti tulisan mas Heri..yen perlu teko ning sekretariat hpi usulanmu opo kang!
    1. kudu sarjana (S1 atau!)
    2. matang dlm berpikir / dewasa (usia?)
    3. wawasan luas
    4. menghargai pendapat org lain (demokratis?)

    Yen aku usul syarat yo wis apek koyo draft
    hpi, mung ditambah siji war:
    – syarat minimal berpendidikan D3

    salam yo Gd kabeh wong jogja sing bagus!!

  8. darto

    Wah…
    ya guide kasihan ya di kuya-kuya karo perda
    kayaknya uu terbaru 2009 juga blm ada pp – peraturan menteri palagi perda propinsi
    terus usulan perda kota itu apa dah pas?
    apa gak sbaiknya diusulke wae
    di dprd prop diy
    lebih mengikat kesemua kab-kota di diy
    gitu usul saya sbg mhsiswa par
    mgkin saya akan ikut menjadi guide
    kayaknya enak dan bnyak pengetahuan
    palagi di jogja pariwisata dah maju skali
    penataan sdm-nya
    juga pusat-pusat wisatanya…

    salam yo Gd jogja…saluuutttt

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s