MENGATASI COMPLAIN WISATAWAN

Beragam keluhan layanan wisata (complain) mewarnai tugas Pemandu Wisata di lapangan, baik complain itu berasal dari program wisata (ininerary) yang dibuat tour operator,dari prilaku wisatawan, masalah berawal dari kenyamanan moda transportasi, atau berasal dari Guide sendiri. Contoh ekstrem kita baca pengalaman senior guide Suseno Hadiparwono, yang Dodge-nya diminati tamu Perancis tapi kemudian mobil itu nabrak pohon saat tour, Seno diklaim kedutaan Perancis. Sosok Kompas hari Selasa 12/01/10 yang nekad menjual Solo (2003) ke dunia dengan modal Rp10 juta melalui World Guide Book itu malah memperoleh pelajaran dari complain tamu, dia mengatakan:‘…Gara-gara kasus Dodge itu lahir kemudian asuransi kendaraan wisata’. www.kompas.com. Mencari solusi dari complain lebih utama dari sekedar mengumpat, coba dan coba lagi guiding, yang penting jangan ulangi kesalahan!

Pertama; Mengatasi complain harus dikenali terlebih dahulu apa masalahnya. Kejelasan identifikasi complain memudahkan Pemandu Wisata menentukan sikap atas sangsi sepihak yang mungkin diterimanya. Sangsi itu bisa berupa isolasi Biro Perjalanan Wisata, artinya kapok menggunakan jasa Guide terkena complain, bisa pula dari Asosiasi terkait, bahkan dari pemerintah dengan mencabut izin (lisensi). Namun jika Guide mensikapinya dengan jujur, akan ketemu jalan damai, klarifikasi complain atau introspeksi kesalahan ada dimana untuk tidak lagi mengulang di kemudian hari. Toh Pemandu Wisata tak dibedakan dalam jatah fee, hanya terbedakan dalam pengalaman teknis dan kompetensi, justru complain harusnya memicu seorang Guide berubah menjadi professional.

Pendekatan kedua, tentunya kerjaan Asosiasi Guide menjadi bertambah-tambah, terutama Sie Etika Organisasi HPI. Sebetulnya complain hanyalah rangkaian akibat karena proses pendidikan Guide maupun prosedur memperoleh Lisensi Guide yang amburadul, sekaligus juga Perda tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata dianggap hanya sekedar soal retribusi bukan soal kompetensi. Bagaimana mungkin 2-4 hari pendidikan Guide lalu dianggap cukup dengan Ujian yang disiapkan Dinas Par Kab-Kota itu untuk prasyarat sebuah Lisensi Madya, bukan Muda. Malah Dinas Parbud Yogyakarta bertahun mengeluarkan lisensi Pengantar Wisata, tapi pemilik lisensi itu legal mengampu tugas-tugas Pengatur Wisata (tour leader) dari satu Kota pemberangkatan ke ujung seberang Pulau tujuan. Sungguh pintu-pintu complain itu terbuka lebar oleh kehendak sendiri…mau dibawa kemana nasib Pramuwisata.

Solusi ketiga mengatasi complain harusnya berasal dari keinginan pembelajaran, ya tentu roh Perda diatas harus diganti yang lebih baik. Maka perhatikan issue-issue krusial dalam Perda Kota Yogyakarta No. 10 dan 11 / Tahun 2002! Difinisi dan klasifikasi tentang Pramuwisata tidak jelas. Ketentuan awal klasifikasi Pramuwisata yang terbagi ke dalam: Pramuwisata Muda – Pramuwisata Madya – PENGATUR WISATA, tahu-tahu pada Bab II Pasal 2 misalnya muncul istilah baru, yaitu PENGANTAR WISATA. Disamping pembelokan makna dan pengkaburan fungsi tugas Pramuwisata, istilah ini menyalahi substansi Peraturan yang lebih tinggi KM 82/PW.102/MPPT/88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata.

Semangat perda seperti tertulis di judulnya, yakni Tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha Bidang Pariwisata, malah ada kemungkinan Perda Kota ini akan disatukan menjadi Perda Perizinan, so penyempitan Peraturan versi Kota akan menempatkan Pramuwisata benar-benar sebatas IZIN USAHA JASA PRAMUWISATA, ga peduli Guide belajar ataukah tidak. Selanjutnya perhatikan pasal berikut. Bab II Pasal 3 huruf (i) perizinan Pengaturan Pramuwisata dan Pengatur Wisata, pasal pembinaan hanya dimaksudkan konsentrasi pada penarikan Retribusi.

Bab III Pasal 3 ayat (1) berbunyi ‚’………… sedangkan klasifikasi PENGANTAR WISATA hanya wajib memiliki Tanda Pengenal. ’ Apakah maksudnya tidak wajib mengurus Lisensi, dan apakah kategori lisensi Pengantar Wisata dianggap sama dengan Pramuwisata Muda? Atau Pengatur Wisata?

Perda Kab Sleman No 6 Thn 2004 masih mengindahkan KM.82/PW.102/MPPT/88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata, karena tanpa menyentuh substansi tour leader seperti Perda Kota No 10 Thn 2002 diatas.

Keempat; Mengatasi complain dengan mencermin muasal Peraturan saja juga belum menyelesaikan masalah, jika Asosiasi tidak berfungsi apalagi Guide memandang profesinya sendiri dengan miring; yakni berorientasi materi (shopping), malas baca menambah wawasan, tidak mementingkan kualitas guiding tapi kuantitas income, buta informasi teknologi, apalagi punya blog web pribadi, tidak memungkinkan bisa menjual potensi dirinya alias hidup tergantung orang lain. Data Guide yang bergabung mau bayar iuran HPI hanya separuh dari 426 Guide berlisensi, dari jumlah itu hanya itungan jari yang aktif melek IT dengan email, fb, blog maupun kantor website sendiri. Ingat sekarang era pemberdayaan pekerja…

Kelima; Agenda terdekat HPI DIY terkait problematik diatas, awak Media akan meningkatkan newsletter Cendrawasih menjadi majalah nasional pariwisata. Untuk itu 50 Anggota HPI akan mengikuti latihan informasi teknologi – jurnalistik dan entepreneurship memberdayakan potensi bulan Februari; juga bagi yang merasa masih Muda – Madya juga akan ada Ruang Share Sehari bagaimana mengatasi Complain Wisatawan oleh Guide yang masih peduli dengan profesi maupun asosiasinya. Pemandu Wisata berharap agar pembaca dan stakeholder sudi menyumbangkan pikiran baik yang berorientasi solusi baik atas banyaknya complain wisatawan dari waktu ke waktu, bahkan jika itu berasal dari internal Anggota sendiri. Semuanya demi menjaga citra Himpunan dan sekaligus menaikkan posisi Profesi Ujung Tombak pariwisata kepada harkat kesejahteraan yang sebenar-benarnya.***

One thought on “MENGATASI COMPLAIN WISATAWAN

  1. hari

    lha kalo komplain soal mahalnya barang2 souvenir yg di beli gimana pak penanganannya ,kan banyakan di malioboro,kraton taman sari ato manapunlah kebanyakan yg di komplain masalah harga .. ada beberapa tamu yg pernah saya bawa ke kabul dan juga hs kotagede,ternyata setelah mereka belanja di sana sehari kemudian mereka komplain ke sana katanya kita2 kok di bawa tempat yg mahal lain sama yg di pasar ato malioboro,saya udah menjelaskan kalo yg di pasar ,atopun di malioboro kualitasnya biasa [bukan gak bagus gak enak ngomongin hal ini, ntar ama komunity pedagang malioboro pada marah] tapi mereka masa bodoh dng hal tsb bagaimana mengatasinya ini ,mungkin dari banyak guide juga pernah mengalami seperti ini cuman di diamkan aja ,emang gw pikirin itu ungkapanya,nah yg mau saya tanyakan yg kaya di atas tadi pak ,biar citra pariwisata gak tercoreng hanya karna hal sepele begini.gimana mengatasinya.gampangane kalo kita belanja kemahalan ..eh tau ada yg murah kan kita jadi gak percaya ama guidenya tho…wong meh ngirit kok malah di beleh[bagi traveler ato yg minim dananya,nek sing sugih sih masa bodoh mau mahal kek mau murah uang gw banyak ntah dr korupsi ato gak ,gak sempat dia mikirin]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s