Usulan Perda Pramuwisata dan Pengatur Wisata

Teman-teman semua,
Saya pengin urun rembug tentang Perda pramuwisata. Kita bisa bahas online. daripada rapat gak ada sing dateng. dan lagi Guide sekarang khan sudah tidak semua spt dulu. malah ada sing gak pernah luput laptop. Yo ra Bos?
Ditunggu masukannya nggih? Matur nuwun:
Usulan Perda Pramuwisata dan Pengatur Wisata
Kota Yogyakarta

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
c. Walikota adawalikota Yogyakarta.
d. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawan.
e. Pengatur wisata adalah seseorang yang bertugas memimpin dan mengurus perjalanan rombongan wisatawan

BAB II
Penggolongan Pramuwisata
Pasal 2
1). Yang dimaksud dengan Pramuwisata meliputi:
a. Pramuwisata Umum
b. Pramuwisata minat khusus

BAB III
Penggolongan, Tugas dan Ruang lingkup
Pasal 3
Tingkatan Pramuwisata Umum dan Wilayah kerja:
a. Pramuwisata Umum Muda
b. Pramuwisata Umum Madya
c. Pramuwisata Umum Utama.

Pasal 4
Penggolongan Pramuwisata minat khusus:
a. Pramuwisata Menyelam/Diving
b. Pramuwisata Selancar/surfing
c. Pramuwisata Naik gunung/trecking
d. Pramuwisata Jelajah Gua/caving

Pasal 5
Tugas Pramuwisata
a. Memberikan bimbingan kepada wisatawan baik rombongan maupun perorangan ke obyek wisata.
b. Memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan hal-hal penting yang berkaitan dengan program tour.
c. Memberikan penjelasan tentang daya tarik wisata yang akan dikunjungi dan budaya dan segala informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan.
d. Melayani dan menjaga keselamatan wisatawan dan barang-barang bawaan.

Pasal 6
Ruang Lingkup:
1. Pramuwisata Umum Muda bertugas di suatu obyek wisata atau dalam lingkup kota.
2. Pramuwisata Umum Madya bertugas di dalam wilayah propinsi dikeluarkannya ijin operasional.
3. Pramuwisata Umum Utama atau disebut juga Pengatur wisata bertugas di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh dunia.
4. Pramuwisata khusus Menyelam/diving bertugas memberikan bimbingan kepada wisatawan dalam kegiatan menyelam.
5. Pramuwisata khusus Selancar/surfing bertugas memberikan bimbingan kepada wisatawan dalam kegiatan berselancar.
6. Pramuwisata khusus naik gunung/trecking bertugas memberikan bimbingan kepada wisatawan dalam kegiatan. naik gunung/trecking
7. Pramuwisata khusus jelajah gua/caving bertugas memberikan bimbingan kepada wisatawan dalam kegiatan jelajah gua.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 5
1). Untuk menjadi Pramuwisata wajib memiliki sertifikat dari lembaga dan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan wilayah kerja.
2) Sertifikat berlaku untuk jangka yang tidak terbatas.
3) Tanda pengenal sebagai izin operasional berlaku selama 4 (empat) tahun dan wajib diperpanjang.
4) Bentuk dan ukuran tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat 3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

BAB V
SYARAT-SYARAT UMUM DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 6
Pramuwisata Umum Muda
1) Warga negara Indonesia
2) Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
3) Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
4) Berkelakuan Baik
5) Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
6) Memiliki ketrampilan membawa rombongan wisatawan.
7) Memiliki pengetahuan umum dan khusus sesuai dengan wilayah kerja.
8) Lulus ujian sertifikasi yang diadakan oleh lembaga terkait.
9) Mengajukan permohonan kepada Pemerintah daerah.

Pasal 7
Pramuwisata Umum Madya
1). Warga negara Indonesia
2). Umur sekurang-kurangnya 22 tahun
3). Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
4). Berkelakuan Baik
5). Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
6). Memiliki ketrampilan membawa rombongan wisatawan.
7). Memiliki pengetahuan umum dan khusus sesuai dengan wilayah kerja.
8). Lulus Ujian sertifikasi yang diadakan oleh lembaga terkait.
9). Mengajukan permohonan kepada Pemerintah daerah.

Pasal 8
Pramuwisata Umum Utama/Pengatur wisata
1). Warga negara Indonesia
2). Umur sekurang-kurangnya 25 tahun
3). Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
4). Berkelakuan Baik
5). Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
6). Memiliki ketrampilan membawa rombongan wisatawan.
7). Memiliki pengetahuan umum dan khusus sesuai dengan wilayah kerja.
8) Memiliki sertifikat Pramuwisata Umum Madya sekurang-kurangnya 5tahun.
8). Lulus ujian sertifikasi yang diadakan oleh lembaga terkait.
9). Mengajukan permohonan kepada Kementrian Pariwisata.

Pasal 9
Pramuwisata khusus menyelam
1). Warga negara Indonesia
2). Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
3). Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
4). Berkelakuan Baik
5). Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
6). Memiliki ketrampilan membawa rombongan wisatawan.
7). Memiliki ketrampilan khusus menyelam.
8). Lulus ujian sertifikasi yang diadakan oleh lembaga terkait.
9). Mengajukan permohonan kepada Pemerintah daerah

Pasal 10
Pramuwisata Khusus Selancar
1). Warga negara Indonesia
2). Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
3). Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
4). Berkelakuan Baik
5). Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
6). Memiliki ketrampilan membawa rombongan wisatawan.
7). Memiliki ketrampilan khusus selancar
8). Lulus ujian sertifikasi yang diadakan oleh lembaga terkait.
9). Mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11
Pramuwisata Khusus Naik Gunung.
1). Warga negara Indonesia
2). Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
3). Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
4). Berkelakuan Baik
5). Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
6). Memiliki ketrampilan membawa rombongan wisatawan.
7). Memiliki ketrampilan khusus naik gunung.
8). Lulus ujian sertifikasi yang diadakan oleh lembaga terkait.
9). Mengajukan permohonan kepada Pemerintah daerah.

Pasal 12
Pramuwisata Khusus jelajah Gua.
1). Warga negara Indonesia
2). Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
3). Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
4). Berkelakuan Baik
5). Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
6). Memiliki ketrampilan membawa rombongan wisatawan.
7). Memiliki ketrampilan khusus jelajah gua.
8). Lulus ujian sertifikasi yang diadakan oleh lembaga terkait.
9). Mengajukan permohonan kepada Pemerintah daerah.

BAB VI
KEWAJIBAN PRAMUWISATA
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pramuwisata dan Pengatur wisata wajib:
a. Mentaati kode etik Profesi Pramuwisata.
b. Melayani dan menjaga keselamatan wisatawan beserta barang bawaannya.
c. Memakai tanda pengenal.
d. Bertingkah laku dan bertutur kata yang baik serta berpakaian sopan.
e. Membantu pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan.
f. Senantiasa memberikan informasi dan penjelasan yang baik dan benar.
g. Melaksanakan kewajiban atas pungutan Negara maupun pungutan daerah yang
ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
h. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
i. Ikut Menjaga keamanan dan ketertiban umum.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 14
1). Siapapun dilarang mempekerjakan pramuwisata yang tidak memiliki sertifikat
dan ijin operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
2). Pramuwisata dilarang:
a. Meminta uang atau barang secara paksa dari penjual atau orang lain yang
berkepentingan berkenaan dengan pembelian barang atau jasa lainnya oleh
wisatawan yang sedang diurus.
b. Memaksa wisatawan untuk menggunakan jasanya.
c. Melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh wisatawan diluar bidang tugas
kepariwisataan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu.
3) Dalam rangka pembianaan dan pengawasan,sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat.
4) Mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam keputusan walikota.

BAB IX
PENCABUTAN IZIN OPERAIONAL
Pasal 16
Sertifikat dan tanda pengenal Pramuwisata dapat dicabut dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.
b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata.
c. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata.

Pasal 17
a. Pencabutan sertifikat dan tanda pengenal pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a dan c Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
b. Pemberian peringatan atau pencabutan sertifikat dan ijin operasional dilaksanakan oleh waliota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PEMBATALAN IZIN OPERASIONAL
Pasal 18
Izin Operasional Pramuwisata dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut:
a. Pemegang izin meninggal dunia.
b. Tidak memenuhi kewajiban daftar ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3).
c. Alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk meneruskan tugasnya dengan baik.
d. Pernyataan tidak berlakunya izin pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini, tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 20
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal:
WALIKOTA YOGYAKARTA

13 thoughts on “Usulan Perda Pramuwisata dan Pengatur Wisata

  1. hpijogja Penulis Tulisan

    Bab II pasal 4 c. Pramuwisata Jelajah Gunung
    (istilah naik gunung pada pasal-pasal lanjutan diganti dg ‘jelajah gunung’)

    Bab VI pasal 13 i. Ikut menjaga budaya bangsa, keamanan dan ketertiban umum.

    Perlu dipikirkan pada Bab VII pasal 14 ayat 2b. Memaksa wisatawan untuk menggunakan jasanya DI LUAR USAHA JASA PRMUWISATA.

    thnk u so

    modin

  2. VSO

    BAB 99 PASAL 999 AYAT 9999

    Pramuwisata wajib mengurangi pengangguran
    jadi gak usah banyak aturan yg ndakik ndakik terlalu ilmiah, intinya, HABLU MINANAS< Pramuwisata maupn Pengatur Wisata , di wajibkan, mengurangi pengangguran secara HALAL TOYIBAN dan menguntungkan semua pihak, tidak merugikan semua pihak, singkat kata, tujuan umum pembangunan pariwisata adalah MAKE EVERYBODY HAPPY

    ada yg tidak setuju?

    sebab, dalam praktek di lapangan, banyak kasus yg terjadi, bahwa Pramuwisata merangkap sekaligus Pengatur Wisata , yg lebih luas lagi, juga merangkap ORGANIZER ( ngurus semua lini, tiket pesawat, hotel reservasi,restaurant reservasi, transport provider, menjelaskan sendiri semua obyek, ibarat SUPERMAN, mrantasi semuanya.
    itu sebabnyam tuntuannta adalah mengurangi Pengangguran

  3. rahman maduro

    Mas-mas Yth…
    Rancangan Undang-undang tersebut kalau di perhatikan tidak menguntungkan guide sama sekali, karena berisi larangan untuk tour guide saja, dan sama sekali tidak menyebutkan hak-hak seorang guide yang meliputi antara lain:

    1. Tour Guide berhak menerima guide fee yang layak, minimal………
    2. Tour Guide berhak mandapatkan perlindungan sosial ketika memandu tourist
    3. Tour Guide berhak mendapat perlindungan hukum ketika sedang memandu.
    4. Tour guide berhak mendapatkan guide fee…..yang baik
    5. Tour Guide berhak mendapatkan penghargaan ……. jenjang karir tour guide…..
    7. Tour Guide berhak kerja dari…. jam sampai dengan….
    8. Tour Guide berhak menjual jasa kemana saja…. kapan saja………. tidak dibatasi
    9. Tour Guide berhak mendapat bagian komisi….% dari pembelian tamu sehingga apabila artshop nakal guide berhak nuntut…..
    9. 10 s/d 100 dst adalah hak-hak seorang tour yang lain yang perlu didapatkan….

    Lagipula, undang-undang itu mengajarkan tindakan munafik yang jelas bertentangan dengan Pancasila terutama sila ke satu, karena pada kenyataannya dan tidak perlu ditutup bahwa di dalam pariwisata sebenarnya yang ada hanya komisi, mulai komisi dari hotel, transport, artshop, ramayana, pedagang asongan, bahkan tukang foto, komisi dari jualan tiket boro and pramb, tempat-tempat pijet, salon dan palonten lainnya,….. loh kok dilarang.

    Yang perlu dilarang misalnya:
    1. Tour Guide yang ngelek-elek kancane ben kancane jatuh pamore dan dia menjadi tour guide yang diutamakan….
    2. Tour Guide yang yembah-nyembah yang mbagi tamu, agar dia disebut tour guide yang loyal.
    3. Tour guide dilarang menghimbau dan mengajak teman seprofesi untuk mogok … tapi kemudian…..dia sendiri tidak mogok….
    4. Tour guide dilarang mengumpulkan uang dengan alasan untuk promosi tour guide melalu brosur dll ….dan kemudian uang ditilep…. dengan alasan yang tidak jelas…
    5. Tour guide dilarang memark-up uang expend….
    6 s/d 100 guide dilarang ……. yang lain.

    Dalam UU tsb, meminta tip dari tamu pun juga tidak diperkenankan, tapi di luar negeri budaya dan adat istiadat yang mewajibkan tamu memberikan tip dibaca keras-keras sebagai peraturan untuk sebuah perjalanan wisata, oleh sebab itu sebelum membuat UU itu perlu study komparasi dulu dengan adat tata cara kerja guide di luar negeri. Coba saja sampeyan dadi guide tapi bar guiding nek gak ditip mbengok-mbengok, trus ngelek-elek tamune, bukankah penilaian tour guide terhadap tamu, elek dan apik hanya digambarkan oleh jumlah tip yang diterima oleh tour guide !

    Guide wajib memenuhi aturan tersebut okey lah, apabila guide digaji dan dijamin oleh pemerintan atau digaji oleh HPI, lah sampeyan lihat kenyataan guide itu bukan pegawai TRAVEL BIRO, bukan pula PEGAWAI NEGERI yang dibayar Pemda, bukan jongos lembaga usaha atau lembaga tertentu, loh kok diwajibkan memenuhi peraturan yang tertulis di rancangan UU, apa tidak berati guide memenjarakan diri dengan peraturan, yang menjauhkan tujuan tour guide bekerja yakni mendapatkan kesejahteraan.

    Mas Herry yth …… jadi guide resmi kok ribet banyak aturan yang merugikan, mendingan jadi guide tidak resmi saja, tidak ada lisensi pun tidak mengapa, yang penting merdeka lahir bathin. Lihat saja, Kabul, Shelly dll, tidak perlu mematuhi undang-undang atau menjadi jadi guide resmi dulu untuk menjadi orang kaya, malah sekarang beliau dapat membuat undang-undang tidak tertulis yang dapat menjadikan guide resmi patuh, tunduk munduk-munduk, ndungkluk njilat-njilat sebagai pekerja marketing free lance, serta keweden dengan beliau-beliau. Ingat mas profesi tour guide itu seperti tukang becak, order selesai dibayar habis itu, putus hubungan kerja.

    …..yang perlu menjadi catatan “tour guide” juga manusia yang berhak sama seperti yang lain untuk menjadi orang kaya yang dapat membeli Fortuner, guide berhak menjadi pengusaha kaya, berhak mendapatkan kridit mobil, kridit omah, mbojo loro seperti Imm WDD, BD RHY, dsb jadi jangan mengusulkan UU yang sesat, yang malah menyimpang dari dari kaidah tujuan utama seorang pekerja yakni mendapatkan kesejahteraan. Bukankah tour guide sudah punya kode etik, yang sudah dibuat tetapi tidak pernah dijalankan, mengapa mesti repot-repot bikin rancangan UU saja, kurang gawean… saja mas Herry.

    Kalau rangcangan UU tersebut, baru menjadi rancangan saja sudah berpihak ke pemberi order guide, birokrat dengan mengorbankan hak-hak seorang guide maka dapat disimpulkan bahwa konsep UU tersebut adalah rancangan orang yang Kiss Ass main mata dengan pengusaha jasa pariwisata, birokrat karena yang membuat rancangan ketakutan tidak diberi order, dari travel biro dan pemda.

    Bikin rancangan UU yang simpel saja lah mas, seperti lampu “abang ijo”… gampang aturane “nek abang mandeg nek ijo jalan”, intinya guide sejahtera tidak dijajah oleh birokrator dan pengusaha, atau guide lainnya.

    Saiki nek arap gawe rancangan UU pramuwista, perlu dipikirkan matang-matang apakah komponen yang lain juga memikirkan rancangan UU-nya , seperti rancangan UU Artshop, Rancangan UU sopir, rancangan UU pedagang asongan, rancangan UU pembagi order,……………….. ?

  4. heri

    Terus terang saya kecewa dengan teman2. tapi kecewaku ra itu bukannya aku alergi kritik malah sebalike… ternyata masih banyak orang sing peduli HPI or Guide. kenapa usulan itu gak dari dulu2? selamat konco2 semua yang sudah kasih tanggapan. jane aku seneng tenan Kok Mas. Sampeyan podo punya fisi jauh ke depan.
    Tanggapan teman teman masih terus dinanti2 dan awal tahun kita akan buat pertemuan untuk yg concern tentang perda karena ini sangat penting juga. Insya Allah kita ketemu duduk bersama bahas bersama sekitar tgl 10 Januari. nek ada yang mau masuk team silakan kasih masukan juga biar aturan itu baik untuk kita. dan kita tidak terpenjara oleh aturan. Amin.
    Terima kasih semuanya.

  5. Heri

    HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA
    DEWAN PIMPINAN DAERAH
    DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
    Jl. Adisucipto Km 7, Santan Maguwoharjo Yogyakarta Telp/Fax: (0274) 487650
    Website: hpijogja.wordpress.com Email: hpi_jogja@yahoo.com

    Usulan
    Perda Pramuwisata dan Pengatur Wisata
    Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

    BAB 1
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1
    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
    a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
    b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
    c. Walikota adawalikota Yogyakarta.
    d. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawan.
    e. Pengatur wisata adalah seseorang yang bertugas memimpin, mengatur dan mengurus perjalanan rombongan wisatawan.

    BAB II
    Penggolongan
    Pasal 2
    1). Yang dimaksud dengan Pramuwisata meliputi:
    a. Pramuwisata Umum
    b. Pramuwisata khusus, meliputi:
    1. Pramuwisata lokal.
    2. Pramuwisata minat khusus, meliputi:
    a. Pramuwisata snorkeling
    b. Pramuwisata diving
    c. Pramuwisata surfing
    d. Pramuwisata caving
    e. Pramuwisata treking
    c. Tour Leader (Pengatur Wisata)

    BAB III
    TUGAS DAN RUANG LINGKUP
    Pasal 3
    Pramuwisata Umum
    Pramuwisata umum adalah seorang pemandu wisata yang telah memiliki tanda pengenal yang bertugas memandu wisatawan secara umum di seluruh wilayah Indonesia.

    Pasal 4
    Pramuwisata Lokal
    Pramuwisata lokal adalah seorang pemandu wisata yang telah memiliki tanda pengenal yang bertugas memandu wisatawan secara khusus disuatu obyek wisata tertentu.

    Pasal 5
    Pramuwisata Snorkeling
    Pramuwisata snorkeling adalah seorang pemandu wisata yang telah memiliki tanda pengenal yang bertugas memandu wisatawan minat khusus snorkeling.

    Pasal 6
    Pramuwisata Diving
    Pramuwisata diving adalah seorang pemandu wisata yang telah memiliki tanda pengenal yang bertugas memandu wisatawan minat khusus diving.

    Pasal 7
    Pramuwisata Surfing
    Pramuwisata Surfing adalah seorang pemandu wisata yang telah memiliki tanda pengenal yang bertugas memandu wisatawan minat khusus Surfing

    Pasal 8

    Pramuwisata Caving
    Pramuwisata caving adalah seorang pemandu wisata yang telah memiliki tanda pengenal yang bertugas memandu wisatawan minat khusus caving.

    Pasal 9
    Pramuwisata Treking
    Pramuwisata Treking adalah seorang pemandu wisata yang telah memiliki tanda pengenal yang bertugas memandu wisatawan minat khusus Treking.

    Pasal 10
    Tour Leader (Pengatur Wisata)
    Tour Leader (Pengatur wisata) adalah seseorang yang telah memiliki tanda pengenal yang bertugas mengatur perjalanan rombongan wisatawan dan berlaku secara internasional.

    BAB IV
    SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

    Pasal 11
    Pramuwisata Umum
    1. Warga negara Indonesia
    2. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
    3. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
    4. Berkelakuan Baik
    5. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    6. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata umum
    7. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata umum yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pramuwisata.
    8. Setelah syarat-syarat 1-7 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata kabupaten Kota.

    Pasal 12
    Pramuwisata Lokal
    1. Warga negara Indonesia
    2. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
    3. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
    4. Berkelakuan Baik
    5. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    6. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata Lokal
    7. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata lokal yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pramuwisata.
    8. Setelah syarat-syarat 1-7 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin
    untuk mendapatkan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata
    kabupaten Kota.

    Pasal 13
    Pramuwisata Snorkeling
    1. Warga negara Indonesia
    2. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
    3. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
    4. Berkelakuan Baik
    5. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    6. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata snorkeling.
    7. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata snorkeling yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pramuwisata.
    8. Setelah syarat-syarat 1-7 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata kabupaten Kota.

    Pasal 14
    Pramuwisata Diving
    1. Warga negara Indonesia
    2. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
    3. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
    4. Berkelakuan Baik
    5. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    6. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata diving.
    7. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata diving yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pramuwisata.
    8. Setelah syarat-syarat 1-7 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata kabupaten Kota.

    Pasal 15
    Pramuwisata Surfing
    1. Warga negara Indonesia
    2. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
    3. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
    4. Berkelakuan Baik
    5. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    6. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata surfing.
    7. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata surfing yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pramuwisata.
    8. Setelah syarat-syarat 1-7 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata kabupaten Kota.

    Pasal 16
    Pramuwisata Caving
    1. Warga negara Indonesia
    2. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
    3. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
    4. Berkelakuan Baik
    5. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    6. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata caving.
    7. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata caving yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pramuwisata.
    8. Setelah syarat-syarat 1-7 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata kabupaten Kota.

    Pasal 17
    Pramuwisata Treking
    1. Warga negara Indonesia
    2. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
    3. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
    4. Berkelakuan Baik
    5. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    6. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata treking
    7. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata treking yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pramuwisata.
    8. Setelah syarat-syarat 1-7 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata kabupaten Kota.

    Pasal 18
    Tour Leader (Pengatur Wisata)
    1. Warga negara Indonesia
    2. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun
    3. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3
    4. Berkelakuan Baik
    5. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    6. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pengatur Wisata
    7. Memiliki Sertifikat profesi Pengatur Wisata yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pramuwisata.
    8. Setelah syarat-syarat 1-7 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata kabupaten Kota.

    BAB V
    PERIZINAN
    Pasal 19

    1. Untuk menjadi Pramuwisata dan Pengatur wisata wajib memiliki sertifikat profesi dari lembaga sertifikasi Pramuwisata dan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan wilayah kerja.
    2. Sertifikat berlaku untuk jangka yang tidak terbatas.
    3. Tanda pengenal sebagai izin operasional berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.
    4. Bentuk dan ukuran tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat 3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

    BAB VI
    HAK DAN KEWAJIBAN PRAMUWISATA DAN PENGATUR WISATA

    Pasal 20
    Kewajiban Pramuwisata dan Pengatur wisata
    Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pramuwisata dan Pengatur wisata wajib:
    a. Mentaati kode etik Profesi.
    b. Melayani dan menjaga keselamatan wisatawan beserta barang bawaannya.
    c. Memakai tanda pengenal.
    d. Bertingkah laku dan bertutur kata yang baik serta berpakaian sopan.
    e. Membantu pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan.
    f. Senantiasa memberikan informasi dan penjelasan yang baik dan benar.
    g. Melaksanakan kewajiban atas pungutan Negara maupun pungutan daerah yang
    ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
    h. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
    i. Ikut Menjaga keamanan dan ketertiban umum.
    j. Setiap Pramuwisata yang telah mempunyai izin diharuskan terhimpun dalam satu wadah organisasi yaitu HIMPPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA (HPI).

    Pasal 21
    Hak Pramuwisata dan Pengatur Wisata

    a. Pramuwisata dan Pengatur Wisata berhak mendapatkan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Pramuwisata dan Pengatur Wisata berhak mendapatkan jaminan asuransi kerja.
    c. Pramuwisata dan Pengatur Wisata berhak mendapatkan gaji dengan ikatan kerja yang telah disepakati.

    BAB VII
    LARANGAN
    Pasal 21
    1). Siapapun dilarang mempekerjakan pramuwisata dan Tour Leader (Pengatur
    Wisata) yang tidak memiliki izin.
    2). Pramuwisata dilarang:
    a. Meminta uang atau barang secara paksa dari penjual atau orang lain yang
    berkepentingan berkenaan dengan pembelian barang atau jasa lainnya oleh
    wisatawan yang sedang diurus.
    b. Memaksa wisatawan untuk menggunakan jasanya.
    c. Melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh wisatawan diluar bidang tugas
    kepariwisataan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku.

    BAB VIII
    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
    Pasal 22
    1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
    2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu.
    3) Dalam rangka pembianaan dan pengawasan,sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat.
    4) Mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam keputusan walikota.

    BAB IX
    PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL
    Pasal 23
    Izin Pramuwisata dan Tour Leader (Pengatur wisata) dapat dicabut dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini.
    b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata.
    c. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata.

    Pasal 24
    a. Pencabutan izin pramuwisata dan tour leader (pengatur wisata) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
    b. Pemberian peringatan atau pencabutan izin operasional dilaksanakan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

    BAB X
    PEMBATALAN IZIN OPERASIONAL
    Pasal 25
    Izin Operasional Pramuwisata dan Tour Leader (Pengatur wisata) dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut:
    a. Pemegang izin meninggal dunia.
    b. Tidak memenuhi kewajiban daftar ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3).
    c. Alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk meneruskan tugasnya dengan baik.
    d. Pernyataan tidak berlakunya izin pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini, tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

    BAB XI
    PENUTUP
    Pasal 19
    Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

    Pasal 20
    Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

    Ditetapkan di Yogyakarta
    Pada tanggal:
    WALIKOTA YOGYAKARTA

  6. wo2n

    HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA
    DEWAN PIMPINAN DAERAH
    DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
    Jl. Adisucipto Km 7, Santan Maguwoharjo Yogyakarta Telp/Fax: (0274) 487650
    Website: hpijogja.wordpress.com Email: hpi_jogja@yahoo.com

    Usulan
    Perda Pramuwisata
    Pemerintah Kota Yogyakarta

    BAB 1
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
    a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
    b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
    c. Walikota adawalikota Yogyakarta.
    d. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawan.

    BAB II
    PENGGOLONGAN, TUGAS DAN RUANG LINGKUP

    Pasal 2
    Penggolongan Pramuwisata meliputi:
    a. Pramuwisata khusus
    b. Pramuwisata Umum
    c. Pengatur wisata (Tour Leader)

    Pasal 3

    (1) Pramuwisata Khusus meliputi:
    a. Pramuwisata Lokal Adalah pramuwisata yng bertugas dan memiliki
    pengetahuan di suatu objek tertentu.

    b. Pramuwisata minat khusus adalah pramuwisata yang mimiliki keahlian
    khusus untuk melayani wisatawan di obyek wisata minat khusus, seperti caving,
    trekking, rafting, diving, dll
    (2) Pramuwisata Umum adalah pramuwisata yang bertugas dan telah memiliki
    pengetahuan umum di suatu wilayah dan atau seluruh indonasia.

    (3) Pengatur Wisata (Tour Leader) adalah seseorang yang telah memiliki tanda
    pengenal sebagai pengatur wisata (tour leader) yang bertugas mengatur dan
    memimpin perjalanan rombongan wisatawan di seluruh Indonesia dan luar
    negeri.

    BAB III
    SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

    Pasal 4
    Syarat-syarat Pramuwisata Lokal

    1. Warga negara Indonesia
    2. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
    3. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
    4. Berkelakuan Baik
    5. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    6. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata Lokal untuk obyek wisata tertentu.
    7. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata Lokal obyek wisata tertentu yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pramuwisata.
    8. Setelah syarat-syarat 1-7 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin
    untuk mendapatkan tanda pengenal sebagai Pramuwisata Lokal tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata kabupaten /kota.

    Pasal 5

    Syarat-syarat Pramuwisata Minat Khusus

    1. Warga negara Indonesia
    2. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
    3. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
    4. Berkelakuan Baik
    5. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    6. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata minat khusus sesuai dengan spesifikasinya
    7. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata minat khusus sesuai spesifikasinya yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pramuwisata.
    8. Setelah syarat-syarat 1-7 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan tanda pengenal sebagai pramuwisata Minat Khusus sesuai spesifikasinya yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata kabupaten Kota.

    Pasal 6
    Syarat-syarat Pramuwisata Umum

    1. Warga negara Indonesia
    2. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
    3. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
    4. Berkelakuan Baik
    5. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    6. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata umum
    7. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata umum yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pramuwisata.
    8. Setelah syarat-syarat 1-7 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan tanda pengenal Sebagai Pramuwisata Umum yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata kabupaten/kota.

    Pasal 7

    Syarat-syarat Pengatur Wisata (Tour Leader)

    1. Warga negara Indonesia
    2. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun
    3. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3
    4. Berkelakuan Baik
    5. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
    6. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pengatur Wisata
    7. Memiliki Sertifikat profesi Pengatur Wisata yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pramuwisata.
    8. Setelah syarat-syarat 1-7 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan tanda pengenal sebagai Pengatur Wisata (Tour Leader) yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata kabupaten/kota.

    Pasal 8

    Tata cara mengajukan mengajukan permohonan untuk menjadi Pramuwisata diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota/bupati.

    BAB IV
    PERIZINAN

    Pasal 9
    1). Untuk menjadi Pramuwisata wajib mengikuti ijian sertifikasi profresi dan mendapatkan sertifikat.
    2) Sertifikat berlaku untuk jangka yang tidak terbatas.
    3) Tanda pengenal sebagai izin operasional berlaku selama 4 (empat) tahun dan wajib diperpanjang.
    4) Bentuk dan ukuran tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat 3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

    BAB V
    HAK DAN KEWAJIBAN PRAMUWISATA

    Pasal 10
    Hak Pramuwisata

    a. Pramuwisata berhak mendapatkan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Pramuwisata berhak mendapatkan jaminan asuransi kerja.
    c. Pramuwisata berhak mendapatkan gaji dengan ikatan kerja yang telah disepakati.

    Pasal 11

    Kewajiban Pramuwisata
    Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pramuwisata wajib:
    a. Mentaati kode etik Profesi Pramuwisata
    b. Melayani dan menjaga keselamatan wisatawan beserta barang bawaannya.
    c. Memakai tanda pengenal.
    d. Bertingkah laku dan bertutur kata yang baik serta berpakaian sopan.
    e. Membantu pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan.
    f. Senantiasa memberikan informasi dan penjelasan yang baik dan benar.
    g. Melaksanakan kewajiban atas pungutan Negara maupun pungutan daerah yang
    ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
    h. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
    i. Ikut Menjaga keamanan dan ketertiban umum.
    j. Setiap Pramuwisata yang telah mempunyai izin harus bergabung dalam organisasi Himpunan Pramuwista Indonesia (HPI).

    BAB VI
    LARANGAN

    Pasal 12

    1). Siapapun dilarang mempekerjakan pramuwisata yang tidak memiliki izin.

    2). Pramuwisata dilarang:
    a. Meminta uang atau barang secara paksa dari penjual atau orang lain yang
    berkepentingan berkenaan dengan pembelian barang atau jasa lainnya oleh
    wisatawan yang sedang diurus.
    b. Memaksa wisatawan atau pihak manapun untuk menggunakan jasanya.
    c. Melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh wisatawan diluar bidang tugas
    kepariwisataan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku.

    BAB VII
    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

    Pasal 13

    1) Pembinaan dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan Pramuwiasta
    2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
    3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu.
    4) Dalam rangka pembianaan dan pengawasan,sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat.
    5) Mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam keputusan walikota.

    BAB VIII
    PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL

    Pasal 14
    Izin Pramuwisata dapat dicabut dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini.
    b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata.
    c. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata.

    Pasal 15
    a. Pencabutan izin pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
    b. Pemberian peringatan atau pencabutan izin operasional dilaksanakan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

    BAB 1X
    PEMBATALAN IZIN OPERASIONAL

    Pasal 16

    Izin Operasional Pramuwisata dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut:
    a. Pemegang izin meninggal dunia.
    b. Tidak memenuhi kewajiban daftar ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3).
    c. Alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk meneruskan tugasnya dengan baik.
    d. Pernyataan tidak berlakunya izin pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini, tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

    BAB X
    PENUTUP

    Pasal 17

    Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

    Pasal 18

    Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

    Ditetapkan di Yogyakarta
    Pada tanggal:
    WALIKOTA YOGYAKARTA

  7. wo2n

    1.kasih usulan yang simple dan mudah dipahami.
    2.Pengatur wisata tdk dimasukan dlm judul karena pengatur wisata termasuk bgn dari pramuwisata.
    3.ada perubahan yang dramatis dari sisi penggolongan. mhn dicermati!!
    4. tugas dan ruang lingkup udah mengakomodasi keinginan HPI blm.
    5. Kalo mmng se 7, kita perlu pikirkan bagaiman cara mebumikan/publikasikan ini ke selrh indonesia dan di sepakati dlm mnunas.
    6.bangkit dan bravo hpi jogjaaaaaaaaaaaaa!!!!!

  8. wo2n

    pramuwisata apa Pemandu wisata?

    kenapa namyanya mesti pramuwisata?
    sedangkan masyarakat umumnya lebih mengenal istilah pemandu wisata?

    mnrt hemat saya pemandu wisata lebih membumi dengan arti seseorang yg membimbing,memberi penjelasan dan melayani wisatawan.

    sedangkan pramuwisata kesannya sebagai pelayan wisata. kalo sbg pelayan ya pantas lah kalo kita dikasih imbalan yang sungkan ato jelasnya tidak punya kemampuan untuk menayakan berapa nanti kita mau terima imabalan kerjanya.
    coba resapi istilah sbb:
    pramugari
    pramuniaga
    pramusaji
    prumu….
    dan pramu-pramu yang lain2

  9. Ki Juru Mertani

    Kpd Rahman maduro Yth:
    rahman yg super salut anda mencul sbg org yg rajin baca dan kritis.
    stlh anda menulis jd pembaca tau kl guide itu spt yg yg anda ungkapkan.krn anda tlah menelanjangi diri anda sendiri.
    dgn adanya guid macm anda itulah perluadanya aturan mas.

  10. tukang bakso

    Dik rahman maduro
    slahe dewe tour guide dipadake tukang becak.
    dadi bar kerja entuk duit ya uwis. cuma yen tkng bck sak ngertiku ora nganggo njilat-njilat karo sik wenehi order kaya koe yen dadi guide. lah koe dwe kan guide to?
    guide sik ora dipercaya kerdit kan koe dewe apa sapa je. la sak ngertiku para guide liyane yen tuku baksoku malah sok nambah lan kadang2 susuke ora dijaluk je. tur guide liayne kae omahe apik2 banget magrong2 ning garasi yo ana mobil apik2 malah ora mung siji.
    mas rahman yen ngaca aja mung delok raine thok, ning ya nganggo muter kanan muter kiri ben ngerti yen sik durung rapi sik ngendi.

  11. made

    Sy sangat setuju kalau pemda apakah pemkot Yogya atau Pemda Sleman segera mengeluarkan atau menerbitkan perda untuk memberikan kepastian hukum terhadap profesi pramuwisata, masak Hpi sudah eksis sejak pemerintah republik ini belun melirik industri pariwisata sebagai sesuatu yang sangat penting Hpi tercinta sudah berkiprah dan sudah memberikan sumbangan yang sangat significant pada APBD Prop DIY juga Jateng belum dilindungi dengan Perda kalau saya boleh bilang kebangetan dhap gitu aja dulu saya sangat setuju detail perdanya temen yang punya latar belakang Ilmu Hukumlah yang harus sumbang Ok dhap sukses selalu Jayalah HPI Jaya…

  12. made

    Saya mau tanya nich program Hpi Khusus Koperasinya bagaimana perkembangan terakhirnya maaf Pak Ketua Akhir-Akhir ini saya agak jarang bertandang Ke sekretariat apa sebab kalau datang cuma sendiri Mbk Tati sibuk di belakamg mejanya tidak coplain lho,berapa kali Hpi adakan kegiatan sya tidak bisa ikut kebetulan lagi laku…

  13. hpijogja Penulis Tulisan

    @ Bli Made, soal koperasi minggu dpn insyaallah qt urus legal kop hpi diy ke notaris.
    hal terkait kuwera pls hub tim penyelesai yg dibentuk dpd hpi; bmbg mur, suryadi, amrizal, erna +1 tmn lagi.
    Kegiatan terdekat di masing2 divisi; 14 feb jm9.30 temu div eropa bersama Romo Yuwono di nagoya bahas borobudur hub dg tradisi jw kuno.

    @ll friends. Perda Kota 10/2002 perlu revisi, pls dibantu gmn merumuskan yg terbaik tnpa merugikan idealisme profesi…

    thank u very much
    mod in charge

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s