Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan

Poin penting UU Kepariwisataan 10/2009, bahwa filosofi Pariwisata untuk menyejahterakan masyarakat dan Daerah membuat RIPDA sebagai rencana induk. Payung hukum Badan Promosi Pariwisata Daerah demi meningkatkan kunjungan wisatawan manca dan nusantara serta belanja. Riset pengembangan usaha pariwisata, penyederhanaan usaha dengan berubahnya kewajiban perijinan menjadi pendaftaran dan tidak dikenai retribusi. Soal sanksi administrasi bagi pelanggaran terhadap kewajiban. Hal Rancangan Perda Kota 2010 tentang Kepariwisataan ini disosialisasikan DPRD Kota dalam acara Bukber ramadhan lalu di Purawisata.

Landasan Filosofis Perda ini sebagai pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan untuk mendukung pariwisata di Kota Yogyakarta lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama dan karakteristik Kota Yogyakarta

Sedangkan Landasan Yuridis adalah UU Nomer 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Perda2 Kepariwisataan tahun 2002 yang sudah tidak sesuai dengan UU di atas karena ada perubahan usaha pariwisata tidak lagi mengurus ijin dan terkena retrisbusi tetapi cukup dengan mendaftar.

Hal-hal Yang Diatur Dalam Batang Tubuh Perda Kepariwisataan Kota 2010dalam Bab I. Ketentuan Umum hal definisi usaha pariwisata seperti dijelaskan UU 10 tahun 2009 bahwa; Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Bab II, Asas dan tujuan Perda, secara normatif berisi berbagai asas dan tujuan dari pariwisata. Asas; manfaat, kekeluargaan, pemerataan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, kesatuan, dan profesionalisme. Tujuan; meningkatkan PAD, kesejahteraan rakyat,  membuka lapangan kerja, melestarikan alam dan lingkungan, mengembangkan dan melestarikan budaya, dll.

Bab III, Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata, secara normatif berisi prinsip2 penyelenggaraan pariwisata; adalah menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.

Prinsip-prinsip lain yaitu; menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional; memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan; meningkatkan pemberdayaan masyarakat; menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional;  memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab IV tentang Pembangunan Kepariwisataan yang meliputi; Industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Penjabaran tentang pembangunan kepariwisataan diatur lebih lanjut dalam Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPDA)

Bab V tentang Kawasan Stategis Pariwisata, mengatur kewajiban pemerintah daerah menetapkan kawasan startegis pariwisata dengan mengacu RTRW, sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata, potensi pasar, lokasi strategis, perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, kesiapan dan dukungan masyarakat dankekhususan dari wilayah.

Bab VI, Usaha Pariwisata. Mengatur tentang jenis2 usaha pariwisata, berkonsekuensi terhadap kewajiban untuk mendaftarkan usahanya. Sedang dalam pasal yang menjelaskan jenis2 usaha pariwisata telah ada pengertian dalam penjelasan UU Kepariwisataan, sebagai contoh: Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Pada Bab VII berbicara Kewajiban, terbaca bahwa Rancangan Peraturan yang saat ini berada di Biro Hukum Propinsi DIY menunggu pengesahan oleh Gubernur ini kelak akan mengatur kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, wisatawan dan pengusaha pariwisata.

Sedang tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah pada Bab VIII, terdapat stressing terhadap poin pemasaran dengan pengaturan agak lebih detail tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah (BP2D) yang di Jogya dikenal sebagai Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta.

Pengaturan khusus tentang BP2KY berkaitan dengan; Struktur Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta; dewan kebijakan dan dewan pelaksana, Periodesasi BP2KY, Fungsi dan tugas, serta Pendanaan. BP2KY dibentuk atas Surat Keputusan Walikota, H. Heri Zudiyanto, 2010 untuk urusan promosi mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya dan dengan tata kerja yang diatur oleh Perda Kota disertai tanggung-jawab pengelolaan dana 4% pertahun dari total Pajak Usaha Pariwisata terkumpul.

Bab IX, Larangan Perda 2010  Mengatur larangan yang tidak boleh dilakukan; bahwa Setiap orang dilarang  merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; serta melakukan tindakan yang merugikan wisatawan. Terakhir membicarakan Sanksi sesuai dengan UU.

Pada poin Pendaftaran Usaha Pariwisata pada Bab X, berisi kewajiban untuk mendaftarkan usaha pariwisata, serta ketentuan dalam pendaftaran baik bagi pemerintah daerah atau pengusaha Bab XI, Sanksi Administrasi berisi sanksi terhadap pelanggaran terhadap Kewajiban yang telah ditentukan di dalam Perda, serta Ketentuan-ketentuan dalam  pendafataran usaha pariwisata.

Diatur dalam Pasal 58 Mengapa butuh waktu 1 tahun mulai diundangkan? Pertanyaan lain masyarakat soal penjelasan; pasal 7 ayat 4 ditambahkan dan puro pakualaman sebagai Usaha daya tarik wisata budaya. Floor undangan saat sosialisasi di Gazebo Purawisata – Yogyakarta, Ramadhan 1432 / akhir Agustus 2010 disampaikan oleh empat orang penanya Bapak Sigit, Kampung wisata; apakah Masuk dalam RIPDA. Bapak Purwanto, dari Pordasi (persatuan olahraga berkuda seluruh Indonesia) soal Olahraga Berkuda sebagai tontonan asli Yogya. Lalu Mbah Ben dari Fosipa dan Bapak Mulyono, Pandean, Umbulharjo hal bantuan Dinas demi memajukan Seni Budaya warga Kota.

Undangan sosialisasi ini baru pertama diadakan dengan kemasan Bukber Ramadhan 1432 H oleh Dinas Parsenibud Kota Yogyakarta yang dihadiri seratusan Peserta seluruh anasir usaha jasa kepentingan Pariwisata Kota. Sebagai Pembicara: Yulia Rustyaningsih, Bpk Ardi Ketua Raperda DPRD Kota, Bpk Bagus B. dari Masyarakat Pariwisata Indonesia dan Moderator: salah satu Ketua ASITA Desky Mahidin, mantan Ketua ASITA DIY. Acara sosialisasi Rancangan Perda dimeriahkan oleh Ceramah dan Nasyid Seniman Anand asal Bantul.

Bagi HPI, raperda ini meninggalkan tanggung-jawab urusan Pengantar Wisata yang jumlahnya ratusan di Kota Yogyakarta, yang terlahir dari 11 Perda Kota/2002 dari tiga kepemimpinan Dinas Parsenibud, meski oleh Bpk Ardi dari Fraksi KS DPRD Kota diakui mengangkat urusan Pramuwisata akan dibawa ke Raperda Propinsi DIY. Seperti diketahui harapan HPI DIY minimal ke depan ada naungan hukum profesi Pemandu Wisata di tingkat Propinsi, masuk ke dalam RIPPDA 2011. So, monggo direngkuh bareng demi menjaga kualitas destinasi Nusantara melalui Kota Yogyakarta yang nyaman dengan SDM Pariwisata berkualitas. ***

About these ads

2 thoughts on “Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan

  1. Ping balik: Usulan Mencabut Perda « HPI JOGJA-Himpunan Pramuwisata Yogyakarta

  2. Ping balik: KUNCI BANGUNAN HPI « HPI JOGJA-Himpunan Pramuwisata Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s