PAJAK UNTUK PROMOSI WISATA

Bias kebijakan pariwisata bermuara pada Layanan Informasi Pariwisata, bahwa tujuan utama pembangunan sektor Pariwisata harus menyentuh rasa Keadilan dan Kesejahteraan.

Bahwa pembangunan pariwisata sering disabot oleh para Kapitalis dan itu artinya sektor ini tak lebih merupakan bentuk penjajahan baru di era sekarang (Spillane, James J., 2005, Tourism in Developing Countries: Neocolonialism or Nation Builder, Management & Labour Studies).

Mampukah Yogyakarta berpromosi? Sebuah pertanyaan yang tak pernah jelas terjawab dengan perencanaan matang. Dalam rangka World Ocean Summit 2009 lalu, Joop Ave menggugah trigger bangkitnya pariwisata Indonesia dengan mengusulkan (12/01/2007) sebuah kegiatan wisata berskala dunia perlu diagendakan di Manado sebagai pemicu kegiatan bagi akselerasi sektor pariwisata. Hasilnya di 2010 ini mulai berdatangan turis mancanegara ke Menado. Ada bukti kuat Yogyakarta memiliki potensi alam, sejarah, seni-budaya dan Sumber Daya Manusia yang lebih patut dijadikan trigger bangkitnya industri ini, termasuk analisis pakar pariwisata bahwa kunjungan wisatawan manca stagnan. Inilah PR semua pihak; bagaimana DIY mampu bergerak menggairahkan lagi kegiatan bisnisnya sebagai Daerah Tujuan Wisata, tanpa pengaruh aneka bencana dan efek yang menyertainya. Dalam contoh di awal tulisan ini, sektor Pariwisata terbukti efektif mendorong Pendapatan Asli Daerah.

Destinasi wisata Jawa hanya seluas 7% nusantara yang 17.000 pulau, dihuni ±65% penduduk tapi berpengaruh budaya amat besar. Sumbangan wisatawan asing (1982) berjumlah 592.100 orang menjadi 1.060.700 kunjungan wisatawan (1987). Tahun 1994 tumbuh dari 3,4 juta kunjungan (1993) naik ke angka 4,4 juta turis mancanegara, berkontribusi sebesar 4,6 milliar USD dan (1997) sebesar 6,6 milliar USD (Spillane, James J.,2005). Kunjungan di tahun 2004 sejumlah 6,5 juta, sedang tahun 2005 menurun jadi 4,9juta orang dan terakhir 4,8juta orang. Tahun yang sama Malaysia meraih 20 juta wisatawan dengan devisa ± Rp 100 triliun. Penghasilan disini menambah PAD yang signifikan dengan beda kualitas jenis turis yang datang ke suatu daerah, seperti 29 buah destinasi di Sleman, Obyek Daerah Tujuan Wisata di Kulon Progo 14 ODTW, 17 destinasi dalam Kota Yogyakarta, serta Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul masing-masing 7 ODTW.

Dalam temu pelaku wisata 2009 yang difasilitasi Disparda DIY terungkap data kunjungan wisman (3,30 %) lima tahun terakhir yang memposisikan DI Yogyakarta bukan lagi sebagai destinasi wisata utama maupun unggulan, tapi melorot menjadi destinasi prospektif alias kalah dengan Batam, Sulawesi Utara apalagi Bali. Sumber Dinas Pariwisata Propinsi DIY (2008)  menyebut jumlah wisnus tahun 2005 mencapai 1.747.195 orang jauh melebihi angka tahun 2008 yang hanya 1.156.097 wisatawan. Sementara Baparda DIY menyebut total wisatawan ke DIY tahun 1994 berjumlah 963.995 orang meningkat jadi 1.792.000 orang (2004), dan 1,6 juta orang tahun 2005. P.A.D. Kota Yogyakarta selama 2005 melebihi target, terealisasi sebesar 391,886 milyar rupiah (106,43%), sedang PAD Kota tahun 2009 dari pajak Hotel & Restoran saja mencapai angka Rp 42 miliar. Strategi anggaran, investasi dan pajak dari sektor pariwisata sesuai cita-cita Pasal 32 UUD 1945 jika dimanfaatkan benar untuk Keadilan dan Kesejahteraan warga, akan melahirkan sumber daya  kreativitas dan perekat kebangsaan tiada habis.

INVESTASI dan PAJAK SERAMBI MADINAH

Impian tata investasi pariwisata dan kebijakan kepariwisataan Kota Jogja Serambi Madinah tak perlu berkiblat pada pengalaman Barat, serta berpihak pada pemilik modal termasuk kepentingan asing. Pemerintah Kota selaku pewaris Sultan Agung yang berguru pada para Wali Allah, memerintah Negeri Adil Makmur. Pun tak salah juga kiblat pemerintahan itu dari kepemimpinan ahli tata negara, bapak kedokteran dan filosof IBNU SIENA (980-1033M). Dia memerintah saat pancaroba Khilafah Abbasiyah dengan menjunjung tinggi kemanusiaan di atas kebebasan individu dan kapitalisme, bahwa negara harus menjamin pekerjaan warganya. Sumber utama inspirasi kekuasaannya adalah pengaruh keimanan dan falsafah Islam. Dalam sejarah social justice and welfare yakni kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan, Ibnu Siena adalah negarawan peletak dasar-dasar Negara Adil Makmur dengan prinsip fadhila, ’adila, hasana yang melaksanakan persamaan, persaudaraan, kemerdekaan, serta yang memadukan kepentingan rakyat dengan penguasa, antara etika, ilmu ekonomi dan politik kenegaraan. (Ahmad, H. Zainal Abidin, 1974, Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena).

Kini di era global batasan negara telah hilang, apalagi jika dikaitkan dengan aturan main investasi, perpajakan dan promosi pariwisata, meski selalu didengungkan bahwa pemodal dan investor akan memberi dampak positif berupa pajak bagi kesejahteraan tenaga kerja, khususnya sektor pariwisata. Di tengah kekakuan prosedur, penyakit kronis birokrasi yang lambat bertele-tele serta prilaku mencari rente, tahun itu Kotagudeg dihargai mengelola perizinan dalam satu atap paling baik dan cepat (Kompas, 27/12/2007 hal 15). Namun perhatikan bagaimana kesemrawutan Kota Yogyakarta yang telah dikelilingi oleh mega mal, tata kelola perparkiran dan iklan kota yang menyesakkan pariwisata, apalagi soal keberpihakan kebijakan pada warga. Apakah benar cita-cita Negara Adil Makmur baru muncul setelah  hembusan konsep social justice and welfare diatas? Jika mau belajar bagaimana pemerintahan Mataram Kuno, Kalinga Buddha hingga Kasultanan Demak tegak dalam bidang ekonomi, keadilan dan kemasyarakatan tentunya kita mampu memiliki kemerdekaan berinisiatif dan akan mengantarkan warga pada keadilan dan kesejahteraan.

Dengan penelitian seperlunya terdapat hubungan kesejarahan dan kemerdekaan pikiran bagaimana Sultan Agung memerintah Mataram Islam mencapai puncak kejayaan bahkan di semua sektor pembangunan. Pemicunya tak lain adalah keberanian menggali potensi-potensi yang melimpah dengan memanfaatkan SDM yang tersedia, bahwa index prestasi pendidikan D.I.Yogyakarta telah memenuhi syarat untuk rawe-rawe rantas malang-malang putung, bergerak bersama saling bau membau rakyat dengan pemerintah membangun sektor pariwisata meraih cita-cita keadilan dan kesejahteraan. Diantara elemen pariwisata yang memiliki multi keterkaitan bidang keilmuan, potensi destinasi pariwisata DIY khususnya Kota perlu digali, digunakan dan terus dipromosikan, sehingga dalam rangka penanaman modal dan investasi bukan malah merugikan serta memperburuk praktek kepariwisataan di lapangan. Ada korelasi antara penataan investasi di suatu wilayah, penggunaan pajak dengan strategi promosi bermuara pembangunan pariwisata. Elemen pekerja pariwisata yang berpikiran seperti diataslah yang mampu membuat dunia pariwisata kita disegani kharismanya dan diunggulkan produk-produk yang menyertainya.

Untuk tujuan itulah, Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta perlu mengenal lebih intens Sigi Potensi Wisata Yogyakarta yakni menelusuri ikon-ikon kebudayaan Jawa yang tersebar luas, mengemas dan menyajikan altar sejarahnya untuk dapat diteladani masyarakat sekarang, serta meninggalkan hal-hal yang di masa depan membahayakan bangsa. Bahan materi bersumber naskah lama perlu dirangkum menjadi sebuah buku berjudul ”Informasi & Promosi” yang terus menerus aktual untuk wisatawan. Info & Promo tentang ikon budaya Kota bagi turis juga pekerja pariwisata dimaksudkan bahwa obyek wisata dalam wilayah Daerah Tujuan Wisata, berupa Kraton, Malioboro, Kehidupan Pasar, Gunung Merapi, Pantai Parangtritis, Seni Kerajinan, Museum atau Upacara Adat yang mesti harus dihubungkan satu dengan lainnya. Dengan cara itulah wisatawan bisa mengerti apa yang dikunjungi, memahami yang didengar serta dapat merasakan yang dilihat dan selanjutnya. Bahwa kebudayaan Jawa selalu berjalan secara dinamis bagi kebutuhan masyarakat modern, mengikuti sabda untuk selalu belajar dari tata kehidupan sebuah bangsa dan mencermati tabiatnya bahkan mencontoh keberhasilannya. Dari jalinan dialektika ikon-ikon budaya Jawa tersebut, para pengambil kebijakan bisa mawas diri untuk apa sebuah kebijakan diberlakukan jika tak mampu mensejahterakan warga.

KEBIJAKAN PARIWISATA MENDATANG

Belajar dari Singapura bahkan Bali, kita perlu meningkatkan kesadaran warga dan keberanian pemda membuat target tinggi P.A.D. propinsi dan kota Yogyakarta dari sektor pariwisata. Pemicu ini amat diperlukan karena jika tidak, pariwisata justru menjadi kolonialisme baru yang akan membebani dan menguras PAD. Solusi mendorong pertumbuhan tak mungkin hanya memposisikan pariwisata di pinggiran RAPB Daerah dan Kota.

Potensi sejarah, pendidikan, kesenian, industri kerajinan dan kebudayaan serta SDM pariwisata Kota perlu diperhatikan kualitasnya. Kelengkapan sarana prasarana DTW, keragaman destinasi, potensi kota serta kompetensi SDM akan menjadi tumpuan pariwisata budaya di masa mendatang. Lembaga Kemitraan Patnership (Desember 2007) melaporkan dalam Buku “Pelajaran Dari Yogya dan Aceh”, bahwa Peristiwa Tsunami 26 Desember 2004 dan Gempa 27 Mei 2006 membuktikan, bukan hanya nasional bahkan dunia luas memperhatikan bagaimana Yogyakarta mengatasi bencana dengan baik, bahkan kasus Jogja belum pernah dicapai di belahan bumi lain. Maka potensi lokal dalam strategi kebudayaan sesuai cita-cita Pasal 32 UUD 1945 jika dimanfaatkan benar untuk pembangunan Pariwisata, akan melahirkan sumber kemakmuran sebesar-besarnya dan perekat kebangsaan tiada habis. Faktor lain seperti APBD yang ditetapkan tiap tahun, kesehatan dan keamanan yang berpangkal dari politik lokal dalam negeri, akan sangat menentukan hasil-hasil yang akan dicapai, khususnya sektor pariwisata.

Mempertemukan dunia wisata dan manusia jawa dalam satu tujuaninilah salah satu tantangan menarik dalam pariwisata budaya, apalagi di Yogyakarta orang mengetahui sekaligus dapat merasakan proses perkembangan budaya Jawa lama-baru, perjalanan masyarakat Jawa dahulu-sekarang, bahkan persinggahan antara tradisi dan modernitas dalam pikiran serta tindakan. Pariwisata Budaya sebagai bagian dari industri pariwisata yang diharap banyak negara dunia termasuk pemerintah Indonesia berperan saling memberi pengertian budaya suatu bangsa kepada lainnya, mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat lewat penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan penghasilan dan standar hidup serta menstimulasi produktivitas. Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia yang multi suku bangsa dengan potensi sejarah atas manusia Jawanya akan menjadi tumpuan pariwisata budaya di masa mendatang.

Maka strategi pendanaan Badan Promosi Wisata Yogya, antara lain melalui prasyarat; 1). Membuka pasar baru jumlah wisatawan lewat promosi ke dalam dan luar negeri, sosialisasi dan up-dating statistik data dan informasi pariwisata Kota. 2). Membangun jaringan investasi dan menyatukan penyelenggaraan tahunan Jogja Java Carnival dengan Jogja Travel Markt sekaligus menjamin keamanan modal tertanam. Destinasi Gembiro Loka disini bisa menarik lebih dari posisi Taman Safari atau Ancol Plus yang memiliki kelebihan untuk selalu dikunjungi. 3). Membina keunikan lokal disertai sentuhan kesadaran pendidikan budaya Jawa. Hal ini seperti peningkatan kualitas SDM di seluruh lini layanan pariwisata, penataan wisata belanja, pustaka religi, minat khusus, pusat kuliner Jawa dan tonil kota dikemas dengan semarak bahasa dan suasana Jawa. Festival gamelan terangkat dan pertunjukan wayang dimulai lagi hingga tak melumat kantong-kantong seni apalagi menjauhkan sinergi potensi rakyat. 4).Menumbuhkan pusat-pusat harmoni sosial berbasis adat di perkampungan Malioboro, Kraton, Suryodiningratan, Kauman, Nitikan, Mantrijeron, Nitiprayan, Kotagede, Ngasem, Wisata Jeron Beteng, Taman Pintar, Wisata Kuliner, Wisata Buku, Wisata Kesehatan atau yang belum terurus, yaitu Wisata Kali Code dan Wisata Religi. Perlu solusi promosi agar anak-anak enjoy lebih njawani atau merasa at Home berada di kampungnya sendiri daripada menikmati produk budaya luar yang asing dan menjauhkan kunjungan wisatawan! []

*) Jokteng Kulon, 18 Maret 2010 ditulis Andi Mudhi’uddin untuk BP2KY, http://dtur88.wordpress.com

DUABELAS BESAR OBYEK WISATA DIY TAHUN 2002 & 2008

NO NAMA OBYEK WISATA 2002 2008
1 Pantai Parangtritis 1,367,882 orang 1.196.771
2 Taman Pintar
3 Candi Prambanan 1,071,885 970.982
4 Kaliurang 911,624 704.173
5 Gembiroloka 355,515
6 Kraton Yogyakarta 299,960
7 Monumen Jogja Kembali 263.752 251.559
8 Pantai Baron, Kukup dan sekitarnya 239,900 351.276
9 Purawisata 174,790
10 Pantai Glagah 117,671 169.587
11 Candi Sambisari 92,652
12 Kaliadem 68,105 62.940

Sumber: Statistik Kepariwisataan Tahun 2008

About these ads

3 gagasan untuk “PAJAK UNTUK PROMOSI WISATA

  1. Wah persis, kita sudah tahu apa yang selalu dikatakan tourist domestik… yang suka minta service gratis..hotel gratis.. transport gratis… jadi tourist itu untuk senang-senang mbak, bukan cari gratisan.. kalau tak punya uang gak usah jadi tourist saja, duduk di rumah aja, bandan gendut, uang tidak berkurang..!
    Anda makan di KFC sepotong ayam dengan harga Rp 15.000.. gak protes …. beli aqua 1 botol kecil harganya Rp 2000 juga gak protes… Kiranya masih banyak orang Indonesia yang tinggal berhari-hari di Sheraton atau Hyatt yang 1 malamnya kamar harganya Rp 900.000,

    Mahal dan murah itu relatif, tergantung pada dompet anda, apabila anda itu juragan tour 1 hari menghabiskan Rp. 5.000.000 tidak akan protes.. akan tetapi kalau anda sebagai pembantu rumah tangganya, tentu saja akan mengatakan “itu tidak realistis !” harga sebanyak itu tidak masuk akal karena stara dengan gaji setengah tahun kok dihabiskan dihabiskan hanya dalam waktu semalam.. wooow.

    Terus terang saja untuk pelaku bisnis pariwisata di Jogjakarta, yang menguntungkan adalah kedatangan turis mancanegara sedangkan kedatangan tourist domestik tidak menghasilkan keuntungan sama sekali, hanya pedangan asongan, dan penjual bakpia saja yang untung, apalagi bagi penduduk Jogja, tourist domestic hanya menimbulkan kemacetan lalulintas, dan memupuk prostitusi…!!

  2. mbak betty, (tourist domestic hanya menimbulkan kemacetan lalulintas, dan memupuk prostitusi…!!). maaf dari kata-kata jenengan begitu memandang rendah tamu domestik. Mbak betty maaf sekali lagi. Kemacetan lalu lintas bukan 100% diakibatkan wisataan domestik saja. Kita harus sadar betul bagaimana pembangunan sarana jalan di Jogja sudah cukup susah, tapi bagaimana perkembangan kepemilikan mobil di Jogja? sangat meningkat. Masalah prostitusi kita jangan menyalahkan tamu dometik saja. Lihat di Prawirotaman atau di Sosrowijayan, Para PKB (maaf “Peminat Kontol Bule”). Kalau saya pribadi, harapanya bagaimana Jogja bisa nyaman untuk dikunjungi untuk berwisata, mendatangankan devisa sebanyak-banyaknya. Kita tidak usah memandang itu Keju atau Telo. Selama kita memandang secara arif dan bijaksana. Untuk mbak Betty coba renungkan bagaimana waktu jogja habis reformasi/bom bali, apakah devisa pariwisata kita tidak jatuh? untung wisataan domestik ada sektor pariwisata tetep bisa mendapatkan devisa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s