PERDA PRAMUWISATA DIY

DEWAN PIMPINAN DAERAH

HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Laksda Adisucipto Km. 7 – 8 Maguwoharjo,  YOGYAKARTA  55282 Telp/fax 0274 487650

http://hpijogja.wordpress.com email : hpi_jogja@yahoo.com

Usulan Peraturan Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tentang

PRAMUWISATA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Propinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disingkat DIY.
  2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
  3. Kabupaten atau Kota adalah Kabupaten atau Kota se-DIY.
  4. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Propinsi DIY.
  5. Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah  Kepala Dinas Pariwisata Propinsi DIY.
  6. Pramuwisata seseorang yang secara professional bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawan.
  7. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
  8. Sertifikat Kursus Pramuwisata yang selanjutnya disebut SKP adalah sertifikat sebagai bukti telah mengkuti dan tamat kursus pramuwisata.
  9. Sertifikat Pramuwisata adalah sertifikat sebagai bukti telah mengkuti dan lulus ujian pramuwisata.
  10. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut Lisensi adalah kartu identitas pramuwisata sebagai izin operasional.
  11. Lembaga Sertifikasi Profesi Pramuwisata adalah lembaga sertifikasi yang mempunyai kompetensi di bidang jasa kepariwisataan, khususnya profesi pramuwisata.

BAB II

PENGGOLONGAN, TUGAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penggolongan Pramuwisata

Pramuwisata meliputi:

a.  Pramuwisata Khusus

1. Pramuwisata khusus lokal

2. Pramuwisata khusus dengan keahlian khusus

b.  Pramuwisata Umum

c.  Pengatur Wisata atau juga disebut Tour Leader

Pasal 3

Tugas dan Ruang Lingkup

  1. Pramuwisata Khusus
  1. Pramuwisata  khusus Lokal adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjukan  di  suatu objek wisata tertentu.
  2. Pramuwisata  khusus dengan keahlian khusus adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk  di suatu obyek wisata tertentu dengan aktifitas yang membutuhkan keahlian khusus.

2.  Pramuwisata Umum adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan di suatu wilayah tertentu dan atau di seluruh wilayah Indonesia.

3. Pengatur Wisata (Tour Leader) adalah seseorang yang bertugas mengatur memimpin perjalanan rombongan wisatawan di suatu wilayah tertentu, nasianal dan internasional.

BAB III

SYARAT-SYARAT

Pasal 4

Syarat-syarat Pramuwisata Khusus Lokal

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Sehat  jasmani dan rohani
  3. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
  4. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
  5. Berkelakuan Baik dengan disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  6. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
  7. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata khusus Lokal  obyek wisata tertentu.
  8. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata khusus Lokal  obyek wisata tertentu yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi  bidang Pramuwisata.
  9. Setelah syarat-syarat 1-8 terpenuhi, yang bersangkutan berhak mengajukan ijin

untuk mendapatkan lisensi dikeluarkan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

Syarat-syarat Pramuwisata  Khusus  dengan keahlian khusus

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Sehat jasmani rohani
  3. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun
  4. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
  5. Berkelakuan Baik dengan disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  6. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
  7. Wajib mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata dengan keahlian  khusus sesuai dengan spesifikasinya
  8. Memiliki Sertifikat profesi Pramuwisata khusus dengan keahlian khusus sesuai spesifikasinya yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pramuwisata.
  9. Setelah syarat-syarat 1-8 terpenuhi, yang bersangkutan berhak mengajukan ijin untuk mendapatkan lisensi  pramuwisata khusus dengan keahlian khusus  sesuai spesifikasinya yang dikeluarkan oleh Gubernur melalui Dinas Pariwisata.

Pasal 6

Syarat-syarat Pramuwisata Umum

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Sehat jasmani rohani;
  3. Umur sekurang-kurangnya 22 tahun;
  4. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma Tiga atau sederajat;
  5. Berkelakuan Baik dengan disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  6. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu Bahasa Asing;
  7. Wajib mengikuti kursus pendidikan dan pelatihan Pramuwisata  Umum, disertai magang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di Biro Perjalanan Wisata resmi;
  8. Memiliki Sertifikat Pramuwisata Umum yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata bidang Pramuwisata.
  9. Setelah syarat-syarat 1-8 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan lisensi sebagai Pramuwisata Umum yang dikeluarkan oleh Gubernur melalui Dinas Pariwisata Propinsi.

Pasal 7

Syarat-syarat Pengatur Wisata

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Sehat jasmani rohani
  3. Umur sekurang-kurangnya 25 tahun
  4. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3
  5. Berkelakuan Baik dengan disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  6. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan atau salah satu bahasa asing.
  7. Wajib mengikuti kursus pendidikan dan pelatihan Pengatur Wisata, disertai magang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di Biro Perjalanan Wisata resmi;
  8. Wajib memiliki lisensi pramuwisata umum yang masih berlaku.
  9. Memiliki Sertifikat profesi Pengatur Wisata yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pramuwisata.

10.  Setelah syarat-syarat 1-9 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan lisensi  sebagai Pengatur Wisata (Tour Leader) yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata dan budaya kota.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN LISENSI

Pasal  8

  1. Mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata setempat.
  2. Persetujuan atau penolakan permohonan untuk menjadi pramuwisata dikeluarkan paling lama 15 hari kerja.
  3. Apabila waktu yang dimaksud  pada pasal 8 ayat b terlampaui maka permohonan dikabulkan.
  4. Syarat uji kompetensi, Calon Pramuwisata harus lulus kursus pendidikan dan pelatihan Pramuwisata terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Tanda lulus SKP.
  5. Syarat-syarat menjadi pramuwisata diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 9

  1. Untuk mendapatkan lisensi sebagai ijin operasional Pramuwisata, seseorang  wajib terlebih dahulu memiliki sertifikat profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata bidang Pramuwisata.
  2. Sertifikat Pramuwisata berlaku untuk jangka yang tidak terbatas.
  3. Tanda pengenal lisensi sebagai izin operasional berlaku selama 5 (Lima) tahun dan wajib diperpanjang.
  4. Bentuk dan ukuran lisensi diatur dalam Keputusan Gubernur.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN  PRAMUWISATA

Pasal 10

Hak Pramuwisata

  1. Pramuwisata berhak mendapatkan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pramuwisata berhak  mendapatkan jaminan asuransi kerja.
  3. Pramuwisata berhak mendapatkan gaji  dengan ikatan kerja yang telah disepakati.

Pasal 11

Kewajiban Pramuwisata

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pramuwisata wajib:

  1. Mentaati kode etik profesi Pramuwisata
  2. Melayani dan menjaga keselamatan wisatawan beserta barang bawaannya.
  3. Membantu pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan.
  4. Senantiasa memberikan informasi dan penjelasan yang baik dan benar.
  5. Melaksanakan kewajiban atas pungutan Negara maupun pungutan Daerah yang

ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Ikut menjaga keamanan dan ketertiban umum.
  2. Setiap Pramuwisata yang telah mempunyai lisensi harus bergabung dengan organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 12

1).  Siapapun dilarang mempekerjakan pramuwisata yang tidak memiliki izin.

2).  Pramuwisata dilarang:

a. Meminta uang atau barang secara paksa dari penjual atau orang lain yang

berkepentingan berkenaan dengan pembelian barang atau jasa lainnya oleh

wisatawan yang sedang diurus;

b. Memaksa wisatawan atau pihak manapun untuk menggunakan jasanya;

c. Melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh wisatawan diluar bidang tugas kepariwisataan dengan melanggar perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

1)      Pembinaan dan Pengawasan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan  pengetahuan Pramuwisata

2)       Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata setempat.

3)      Pembinaan dan pengawasan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. hukum dan administrasi

b. pengetahuan teknis; dan

c. prilaku

4)       Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, sewaktu-waktu petugas dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu dan atau melakukan pemeriksaan di tempat.

5)      Mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB IX

PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL

Pasal 14

Izin  Pramuwisata  dapat dicabut dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini.
  2. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata.
  3. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata.

Pasal 15

  1. Pencabutan izin pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14  Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
  2. Pemberian peringatan atau pencabutan izin operasional dilaksanakan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PEMBATALAN IJIN OPERASIONAL

Pasal  16

Izin Operasional Pramuwisata dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal berikut:

  1. Pemegang izin meninggal dunia.
  2. Tidak memenuhi kewajiban daftar ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (c).
  3. Alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk meneruskan tugasnya dengan baik.
  4. Pernyataan tidak berlakunya ijin pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini, tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: ………………

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

About these ads

4 gagasan untuk “PERDA PRAMUWISATA DIY

  1. Pemcaca melihat bahwa usulan perda ini tidak dipikirkan secara serius, dilelaah dan diteliti dengan cermat alias cerboh.
    sebagai ccontoh:
    ***1
    Pasal 7

    Syarat-syarat Pengatur Wisata:

    10. Setelah syarat-syarat 1-9 terpenuhi, yang bersangkutam berhak mengajukan izin untuk mendapatkan lisensi sebagai Pengatur Wisata (Tour Leader) yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata dan budaya kota.
    +++
    Kelihatan kalo tidak adnya konsistensi antara judul yang ditujukan kepada propinsi tetapi isinya masih ada yat yang berdeda…
    ***2
    Pasal 11

    Kewajiban Pramuwisata

    Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pramuwisata wajib:

    2. Setiap Pramuwisata yang telah mempunyai lisensi harus bergabung dengan organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia.
    +++
    Disini juga kelihatan kalo ahnya asal comot sana sini alias malas dan kelihatan dari sisi urutan penoran tesebut.
    +++
    Juga apa dasar hukum/aturan yang menyatakan bahwa setiap Pram…..
    HARUS bergabung dengan …..
    Kalo tidak bergabung terus mau diapain. apa alat untuk menjerat dan apa sangsinya??
    ==============

    Mungkin sebelum di masukan ke web HARUS di siarkan ke anggota dulu supaya sasaran yang ingin diatur tau. Ato dilihat dulu berapa banyak anggota yang sering mengakses web ini. kalo lebih dari 30% artinya web ini bisa untuk alat komikasi ke anggota tapi kalo tidak ada 30% berarti hanya dibaca oleh kalangan luas maka dari itu mestinya isinya harus dipertimbangkan masak2.
    Kalo tidak nya untuk siar kejelekan aja/bobroknya tho-thok.

  2. kira2 jika ingin menjadi anggota HPI memerlukan biaya atau tidak, pak/ibu?

    Jika mendaftar apakah ada periode khusus saat HPI mengadakan open recruitmen atau bagaimana? Terimakasih :)

  3. Lisa yg ingin masuk HPI!

    Biaya hnya prasyarat adm saat pendaftaran (tiap waktu) dan iuran bulanan yang bisa dibayar setahun sekali..
    Untuk recruitmen, HPI tidak merecruit anggta, sdg soal lisensi guide merupakan kewenangan Dinas Pariwisata, asosiasi bersifat mmbantu.

    Silahkan datang aja ke Sekretariat Jl Adisucipto km 7 Maguwoharjo, telp 487650

  4. Ping-balik: LEGALITAS PRAMUWISATA « HPI JOGJA-Himpunan Pramuwisata Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s