Menjadi Pramuwisata Profesional

Proses pendidikan guide DIY oleh Jogja Tourism Training Center atas order Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota bulan November 2009 lalu amat menyakiti profesionalitas kita pramuwisata. Sejumlah 190 orang pendaftar terdiri dari pendaftar refreshing guide dan pemohon LISENSI baru. Training diputuskan sepihak yang berlasung 2 hari saja, diantara jadwal bagi pemohon Lisensi Baru 10-11 Nov, dan ada yang kategori penyegaran wajib masuk sehari 9/11 atau 16/11 di Ruang ber-AC kampus JTTC Bulaksumur. Dilanjutkan di waktu lain proses uji kompetensi oleh dua orang Assessor. Melalui panduan mutu SKKNI serta prosedur operasional untuk unit bekerja sebagai pramuwisata itulah, didapat 158 peserta dinyatakan kompeten lulus, 78 diantaranya oleh Dispar Kota berdasar Perda Kota no. 10 dan no. 11 Tahun 2002 berhak memperoleh Izin Lisensi. Sejumlah 30 Anggota Dewan Pimpinan Daerah HPI Propinsi DIY dinyatakan lulus ujian, yakni 22 klasifikasi Pramuwisata Madya, 6 guide Tingkat Muda dan 2 orang berlisensi Pengantar Wisata. Rincian sumber resmi hal jumlah lisensi kelima kelompok di luar asosiasi Himpunan Pramuwisata Indonesia, tertulis Rumah Guide (30), PPTSY (33), BLK (40), Papta (9), P2WKS (2) dan independen sebanyak 15 orang.

Paragraf pembuka diatas menyasar tiga hal penting menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagai Pramuwisata. Pertama soal kurikulum pelatihan guide yang digunakan di era Otonomi Daerah, kedua reduksi makna pramuwisata professional bagi yang berwenang mengeluarkan Lisensi. Persinggungan kedua hal ini diberitakan Bernas Jogja edisi 01/02. Ketiga, soal Perda Kota no 10 Tahun 2002 yang mencederai citra guide serta menurunkan harkat profesi.

MEMETAKAN MASALAH PRAMUWISATA

Lembaga sekelas JTTC bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota telah mengambil risiko memilih kebijakan yang menjauhkan kwalitas pendidikan Guide. Aspirasi dan kompetensi warga HPI sebagai asosiasi guide yang berhak bicara kurikulum selalu ditelikung. Semisal proses keluarnya Lisensi Guide angkatan 2009 ini awalnya telah disepakati antara HPI – Disparbud dan Dewan Kebudayaan Kota perlu adanya pre-test wawancara yang menguji motivasi, ketrampilan bahasa dan pengalaman calon pendaftar lisensi baru. Hal ini akhirnyapun ditiadakan dan diganti lembar isian questinair pada beberapa menit memotong saat jam pembelajaran. Saat perancangan awal di Disparbud Kota, diusulkan bobot kurikulum pelatihan yang berorientasi pada kwalitas dengan memasukkan ragam pokok pekerjaan pramuwisata.

Akhirnya diputuskan lain, sejumlah besar peserta hingga 190 orang pendaftar cukup meringkas tujuan pelatihan pada dua sasaran materi saja, satu pembekalan seni budaya dengan mengemas guide bagaimana Menjadi Jogja serta tips teknikal cara Bekerja Sebagai Pramuwisata. Materi ini berlaku sama untuk semua peserta baik pembekalan maupun pemohon Lisensi baru. Idealisme rapat demi menjawab tujuan kurikulum tentang pengetahuan, ketrampilan dan terpenting adalah pembentukan sikap profesional Pramuwisata atas ketiga ranah pendidikan guide tergadaikan.

Gambaran itulah yang terjadi dalam setiap pelaksanaan refreshing guide dan pemohon LISENSI baru sejak era otda dimana Kabupaten dan Kota berhak menguji komptensi guide dengan ukurannya sendiri. Disparbud Kota menjalankan regulasi namun layanan pramuwisata dari pendidikan yang dilaksanakan berdampak lain. Pola pembinaan dimanapun mesti bersinggungan dengan aturan SKKNI bagi pramuwisata dengan penjelasan materi sebelum proses pendidikan dan paska izin lisensi dikeluarkan oleh yang berwenang. Bahwa lisensi itu lain dengan sertifikasi profesi. Solusi terbaik, untuk mencari lisensi seseorang calon pemohon harus bisa menunjukkan Ijazah sekolah /kursus resmi guide baru Dinas bekerjasama dengan LSP Pramuwisata dan izin dikeluarkan.

Kedua menyangkut hasil dari proses pendidikan guide diatas, bahwa pelatihan selalu mereduksi makna profesionalitas guide. Dinpar Kota memahami Lisensi sebatas izin operasional, hanya sekedar ID tanda pengenal guide tanpa menyiapkan prasyarat tata pematerian calon guide sebelumnya serta peningkatan kompetensi pramuwisata sesudahnya oleh sebab yang lazim, yakni dana anggaran terbatas. Mungkin yang benar, cara pandang eksekutif berlainan jauh dengan kebutuhan masyarakat pekerja pramuwisata. Celakanya out put pendidikan guide seperti yang dijalani selama dua hari diatas telah bertahun melahirkan data-data riel profesionalitas bersama masalahnya tanpa mampu menjawab pelayanan wisata yang prima di lapangan.

Bobot pelatihan selama ini telah menurunkan derajat profesional ’pramuwisata’ sekelas ’pekerja’ atau hanya ’pengantar wisata’. Permainan difinisi kata yang berdampak ruwetnya pola pembinaan profesionalitas profesi tourist guide. Kenapa memandang uji lisensi guide sebatas formalitas ketrampilan ujian SIM yang menyasar pengetahuan sesaat, melupakan kebutuhan kompetensi tentang sikap etik pramuwisata. Dari pemahaman ini wajar lisensi guide menjadi tidak penting dibedakan dan diklasifikasi, apalagi harus melalui kursus 110 jam selama tiga bulan. Dana darimana, toh banyak guide yang bertahun kerja di lapangan tanpa berbelit syarat pendidikan, mereka profesional katanya malah beranak pinak melayani turis. Hal ini berlawanan dengan tuntutan layanan dan arti profesional kerja sebagai pramuwisata, bahwa seseorang guide harus menyatukan SIKAP – WAWASAN ILMU – SKILL.

Ketiga, saat ini sedang dipersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota 2009 tentang Penyelenggaraan Kepariwistaan menjawab kebutuhan Otonomi Daerah Kota paska lahirnya UU no 10/2009 tentang Pariwisata. Jika Raperda tersebut berhasil ditetapkan, maka isinya akan melengkapi reduksi payung hukum profesionalitas pramuwisata. Bayangkan, 10 jenis Perda Kota tahun 2002 tentang Kepariwisataan akan disederhanakan. Sedangkan yang bersinggungan dengan profesi guide yaitu Perda Kota no 10 dan 11 Tahun 2002 cukup disatukan ke dalam Perda Kota baru tersebut. Isinya fokus bagaimana guide diatur perizinannya, meninggalkan bahasan klasifikasi, tugas dan kewenagan pramuwisata, larangan apalagi soal tatacara pembinaan dan kompetensi guide yang disyaratkan SKKNI diatas. Semua ditail kurikulum dan pola pembinaan, katanya akan diatur dalam konsep legal di hirarki Peraturan Walikota tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata.

MENCARI SOLUSI GAYA PRAMUWISATA

Akumulasi dari persoalan 564 pramuwisata resmi DIY paska Otda antara lain mengingatkan kita di dalam peta industrial bahwa peran profesi tourist guide amat sentral sejak wisatawan meninggalkan daerah asal dan memasuki gerbang destinasi di terminal bandara, di hotel, di obyek wisata, bahkan di seluruh kebutuhan wisatawan selama berlibur. Profesi ini disepakati struktural rakor Dispar se-DIY akan dibina di tingkat provinsi seperti amanat UU 10/2009 pasal 29 ayat (b), sedang Kabupaten-Kota berwenang mengatur penyelenggaraan di wilayahnya. Pelaksanaan uji kompetensi bekerjasama di provinsi tanpa menghilangkan hak retribusi dati dua (Kompas, 29/01/10). Ya, pramuwisata adalah penghubung utama wisatawan dengan seluruh pemangku kepentingan bisnis. Sisi lain profesi ini juga menina-bobokan para guide diantara sang pelaku, sehingga merasa cukup mampu dan tidak butuh pengembangan lagi serta mau belajar dari orang lain. Asosiasi guide biarkan menapaki habitatnya yang terbaik, serta ikut terlibat membicarakan aspirasi kelompoknya yang bervisi baik. Disini muncul tawaran Dinas Kota agar terwujud wadah Forum Guide Kota; kenapa tidak menggunakan saja wadah Dewan Pimpinan Cabang HPI tanpa menghilangkan eksistensi mereka.

Fakta lainnya, bahwa pendidikan guide berlangsung dua hari lalu uji kompetensi dan keluarlah lisensi guide. Selesai. Maka bertambahlah data Pengantar Wisata sejak 2005 dan ikut menaikkan Penghasilan Asli Daerah. Upaya pembinaan Disparbud Kota belum juga mengangkat mereka dari klasifikasi itu. Disimpulkan bahwa posisi destinasi Jogja penting tapi pelakunya minim inovasi dan perubahan, dicontohkan bahwa pemandunya kurang mengerti budaya lokal (Kompas, 5/10/09) serta kurang mengikuti minat pasar wisata hingga menghilangkan unggulan produknya (KR, 22/12/09). Jumlah wisnus membesar lebih 90% dari total pengunjung DIY, bahwa memandu wisatawan domestik tidak lebih memudahkan syarat dari melayani turis asing. Anggota HPI menurut hasil Rakerda lalu dimungkinkan lebih serius dalam melayani wisatawan berbahasa Indonesia dan atau memandu turis dari berbahasa asing. Semua pihak harus seiring. Artinya peserta yang dinyatakan lulus, terutama sejumlah Pengantar Wisata harus tetap berusaha mandiri menjadi profesional.

BAGAIMANA TETAP MENJAGA PROFESIONALITAS PRAMUWISATA

Dari persoalan diatas diketahui bahwa penanganan tentang kepramuwisataan nasional hingga obyek akhir destinasi lokal, turis terkendala oleh tidak adanya koordinasi lintas wilayah mengenai eksistensi dan kwalitas pramuwisata. Mengatasi hal ini kita perlu belajar mandiri, berkomunikasi dengan sebanyak mungkin rekan seprofesi dimanapun jika perlu harus memanfaatkan informasi teknologi. Ya, pariwisata ke depan adalah era IT, data layanan wisata akan didominasi (85%) dari transaksi online pada tahun 2020. Maka seorang Pramuwisata umum dan Pramuwisata khusus mulai saat ini harus berwawasan IT dengan usaha maksimal memberdayakan dirinya, maaf, tanpa lagi bergantung kepada keterbatasan pembinaan Dispar. Selain IT, pramuwisata perlu membekali diri dengan ciri bangsa-bangsa (lands & people), geografi & paket wisata, flora fauna, seni-kerajinan, budaya nusantara, dokumen wisata, kepabeanan, ettiquette dan protokol, kepemimpinan serta sistem pengamanan wisatawan (Seach and Rescu).

Visi pengembangan kepariwisataan Indonesia secara umum memprihatinkan termasuk soal pramuwisata lokal. Kurang komunikasi antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan asosiasi sebagai pelaku utama. Lahirnya Perda Kota yang mengatur Pramuwisata dan Pengatur Wisata, dalam Perda Kota no 10/2002 (satu-satunya di Indonesia) telah mereduksi makna Pengatur Wisata (tour leader) menjadi Pengantar Wisata. Apakah izin pengantar wisata itu sebagai pramuwisata ataukah TL? Di dalam Raperda 2009 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, jejak kesalahan persepsi fatal ini akan diputihkan dan dianggap sah sebagai Pemandu Wisata. Jejak sejarah kepramuwisataan Kota tercederai oleh visi pelaksana otoritas, namun kita disini masih merasa bangga atas prestasi Jogja… Quo Vadis profesi Pramuwisata. Guide harus bersuara padu, jika perlu naungan asosiasi ini diperkuat serta lebih diberdayakan.

Sebagai harapan profesional kepramuwisataan yang selalu menggelinding, asosiasi resmi Himpunan Pramuwisata Indonesia mendengungkan idealisme maksimal oleh beratnya tantangan meningkatkan layanan prima kepada seluruh wisatawan yang datang kapan dimananpun tanpa membedakan klasifikasi tugas kewenangan guide. Usul minimal bahwa prosedur mendapatkan lisensi harus melalui proses pendidikan pramuwisata berkwalitas yang sah. Dari manapun calon guide berasal harus dibuktikan dengan ijazah kelulusan, dari Lembaga Kursus manapun. Baru JTTC atau Lembaga Sertifikasi Profesi khusus Pramuwisata berhak mengeluarkan hasil uji kompetensi dan Dinas Pariwisata Kabupaten–Kota sah mengeluarkan izin pada seseorang calon guide.

Pramuwisata berharap gathering dan sharing 200an Anggota legal ini membuahkan manfaat bagi peningkatan kwalitas layanan destinasi Yogyakarta, membantu memudahkan pekerjaan guide dalam upaya pembinaan asosiasi kepariwisataan. Tentu tata kemitraan dan kelembagaan usaha jasa pariwisata DIY mampu terkordinir baik dan pemangku kepentingan disini berhasil mengatasi masalah tanpa gangguan. Akhirnya eksekusi kurikuler maupun out-put pendidikan guide oleh pihak manapun bukan menambah-nambah masalah yang tidak perlu di DIY, yang mengkaburkan antara izin lisensi dengan tanggung jawab pembinaan serta peningkatan kompetensi.***

*) Disampaikan Andi Mudhi’uddin pada acara DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA: Gathering & Sharing Pramuwisata Kota Yogyakarta di Gazebo Purawisata, Rabu 10 Februari 2010.

**) Ketua DPD HPI DIY 2009-2013. Sarjana Bahasa Jerman UNESA Surabaya, 1988. Lisensi Pramuwisata Madya no. 472/DIY/94-556/06/2007.

***) Sebagian tulisan berasal dari Artikel Opini KR edisi Selasa 02/02/2010; blog ini, facebook internal anggota DPD HPI YOGYAKARTA dan facebook HPI Yogyakarta juga dialog internal DPD HPI email hpi_jogja@yahoo.com.

About these ads

30 thoughts on “Menjadi Pramuwisata Profesional

  1. apakah guide harus selalu punya sertifikat,saya rasa itu perlu tapi pengalaman lah lebih mendominasi semuanya karna hal tsb menjadikan syarat mutlak,buat apa sekolah tinggi2 tapi pengalaman minim apalagi menyankut dunia pariwisata ,para tamu asing masa bodoh dng hal tsb karna mereka dah percaya dgn biro agennya bahwasaya nantinya akan mendapatkan guide yg mumpuni ,tapi kalo yg di ambil kurang pengalaman[baca buat coba2 ato training]mereka tentunya kecewa dan komplain itu pasti.penyelenggaraan agar pemandu pemula lbh proffessional harus mengedepankan wawasan bukan ijasah ato sertifikat yg ,hanya formalitas aja,kita ambil contoh aja ,ibu2 didesa tidak tahu baca buku dan tulis tapi dalam hal memasak kalo berdasarkan teori yg di gung gungkan di akademi pastilah rasanya lain ,mereka tahu cara memasak nasi agar lebih enak dan pulen sementara dalam teori harus begini n begitu n hasilnya ..mbuh aku gak ngerti rek.jadi kesimpulanya pengalaman lebih kita prioritaskan sementara sertificat juga perlu hanya sebatas untuk mengetahui sebaerapa jauh kemampuaanya.banyaknya guide liar juga menyebabkan kota wisata kita jadi ternoda ,seperti tkg becak juga guide yg gak bertanggung jawab [guide liar]banyakan tamu komplain maunya ke taman sari ato kraton ternyata mereka harus mampir di beberapa artshop yg tersebar di sepanjang jalan akhirnya acara yg seharusnya gagal.jadi kami mohon agar para guide mengadakan rapat walopun on line ato kalo bisa jadi di adakan di suatu tempat dan kita bahas bersama permasalahan semua yg ada ,saya merasa prihatin dgn beberapa visitor ntah dari manca ato lokal mereka rata2 marah..kecewa dng sistem yg ada ,kalo pun perda 2002 tetep kita pake akan memojokan para pemandu wisata ..saya minta sarannya

  2. ya, demikianlah nasib profesi yg tergugat
    kompetensi skaligus legalitas
    pertama sdg qt tingkatkan lewat program divisi
    kedua; ya ini yg qt diskusikan hal perda pram
    mari sobat aktif terlibat bersama pengurus dan jajaran Himpunan Pramuwisata Indonesia

    pls pelajari pada artikel sblm dan sesudah ini
    sukses selalu

    admin
    si mod-in

  3. aku pingin berbagi dengan mas Wahyu,
    perkenalkan krn aku pernah jadi guide
    tpi skrg hnya di kantor perjalanan
    kdang aja bantu bw turis…

    sebaiknya mas gogon lihat di pengumuman
    artikel ttg KURSUS GUIDE atau
    coba ke sekretariat HPI bisa pula per-telp
    intine, mas Wahyu perlu memiliki tekad kuat
    lalu mempelajari bnyak hal menyangkut syarat minimal bgmn menjadi guide tsb.

    jika ga mngkin ikut kursus guide; tetaplah belajar sendiri..bnyak jalan…
    selamat menata niat dululah yaw..
    buka buka buku dan bnyak lihat artikel
    tanya tmn guuide bgmn menjadi guide itu

    saya cukupkan sekian dulu ya mas!
    gogon

  4. saya sekarang sedang ojt di mangkunegaran jadi guide jepang. . . tapi saya ingin menjadi guide resmi. . bagaimanakah caranya?

  5. mohon bantuan buat rekan rekan semua.apakah jika kerjasama penjualan paket wisata minat khusus seperti laut dengan agency, apakah TL dari agency boleh mengikuti kegiatan lapangan yang dilakukan oleh operator.mengingat adanya orang tambahan akan menambah beban tour guide di lapangan dalam hal keamanan.

  6. wahyu-angga@ sbaiknya ikut kursus dulu di hpi yk..info klik di materi terkait kursus guide..

    dini@ dftar guide ada di kantor 487650.. or dtg aja ke jl laksda adisucipto km 7, temui mbak diah..

    jatimtour@ pelaksanaan ada di dinas par jatim, sdg diy di dinas parbud kota dan sleman.. tnya mereka kpn 2010 diadakan, sbb bukan kewenagan hpi.

    joeya@ paket tour biasa ada batasan pax, kselamatan peserta tour lbih diutamakan..palagi minat khusus.. TL pasti tahu hal itu..

    all@ menjadi guide profesional bnyak membutuhkan proses wktu dg syarat2:
    bahasa – sikap mental – wawasan – penampilan – teknik pemanduan, kelimanya dahulu disyaratkan 110 jam diklat..

    saat ini kbanyakan ujian dari 3-7 hari pelatihan hnya menghasilkan ‘lisensi’ sdg ‘sertifikasi kompetensi’ mash jauh dari pemandu profesional.

  7. saya ingin jadi guide turis yg baik,saya menikah ama org asing juga,jadi saya bisa bhs english juga tapi saat ini saya ingin cari kesibukan,kalau bisa siapa yg membuka lowongan or ingin bantuan cari guide ,saya bersedia juga,tapi saya bukan lulusan pariwisata ,saya lulusan management,tapi saya bisa bhs english,suami saya org asing,tolong kalau ada lowongan or membutuhkan jadi guide saya bersedia & email saya,makasih

  8. sbaiknya anda ikut kursus guide mmpersiapkan skill guiding, atau dtg aja ke HPI menemui sekretaris.. bisa juga di dinas pariwisata setempat, mencari informasi soal pemanduan wisata.. hnya soal lowongan kerja HPI/dinas jelas gak bisa jawab..

  9. Halo, sy sudah lama menjadi tour guide, tapi tidak berlisensi. Yg ingin sy tanyakan, apa saja syarat2nya utk menjadi seorang “Licensed tour guide, qualified & certified by The Indonesian Ministry of Tourism & Culture”? Apakah dgn mengikuti pelatihan yg 3-7 hari ini bisa memperoleh sertifikasi tsb? Oh ya, domisili sy di Bandung, apakah ada pelatihan utk memperoleh lisensi tsb di Bandung, & berapa biayanya atau no.tlp utk memperoleh info lebih lanjut di Bandung?

  10. Maaf syarat2 untuk menjadi anggota HPI,apa saja ya? Terus job-ordernya bagaimana? saya mengusai bahasa jepang & lumayan juga bahasa korea,mohon penjelasannya,terimakasih.

  11. Ping balik: 2010 in review « HPI JOGJA-Jogjakarta Tour Guide Association Official Blog

  12. syaratnya yang pertama yaitu anda berminat menjadi seorang tour guide, Hpi memberi pelatihan bagaimana untuk menjadi guide yang baik.
    Jadi kalau anda mengatakan apakah ikut kursus pasti dapat pekerjaan, jawabnya HPI bukan maklar tenaga kerja, jangankan HPI, lulusan UGM saja banyak yang nganggur, dapat kerja atau tidak berdasarkan usaha seseorang, bukan karena HPI.

  13. kalau saya pny sertikat D3 bhs inggris apa saya sdh bisa jadi guide trs lw sya mau melamar jd guide dmana??

  14. tolong brthu sy ttang sejarah dan asal usul profesi pramuwisata,,,,dtggu y

  15. mo tnya nie,saya seorang guide,tpi saya blom pnya lisensi,jdi klo saya mau pnya lisensi gmn y cra ngedapetin ny,klo gx,ad gx dri teman2 yg bsa ngasih info tuk mlanjutkan pendidikan di bidang pariwisata kusus ny tuk jdi seorang guiding

  16. SOLUSINYA : Pengurus DPD,DPC se-Indonesia harus bersatu padu,duduk bersama,mari kita bicara pecahkan permasalahan ini lalu sampaikan apa yang menjadi Visi dan Misi organisasinya ini kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jika perlu bertemu langsung dengan Mr. Presiden.
    semakin banyak berkumpul maka itu semakin baik.
    ingat ada masalah pasti ada peluang,begitupun sebaliknya jika ada peluang sdh pasti masalah siap menghadap kedepannya.
    Mari kita bicara kepentingan organisasi ini utk kepentingan negara,baru kita bicara organisasi ini untuk kepentingan organisasi ini kedepan,akhirnya baru kita bicara kepentingan organisasi ini untuk kepentingan diri kita masing-masing.
    semoga kita mampu berkiprah dan terus menjadi mitra pemerintah.

  17. wah aku jg pgen jd guide bhs jepang,tp prosedurnya gmn ya,hrs hub siapa.rubrik ini sgt menarik

  18. kalau utk wilayah Jakarta hrs di HPI Jkt atau bgmn?saya ingin daftar pelatihan tour guide HPI. tour guide passion saya.. backgrund sy sastra inggris dan pariwisata tlg info dan masukannya.. terimakasih byk :)

  19. caranya ikut kursus di HPI bagamana? dan apa harus bisa penguasaan di b, inggris dlu,,? tolong informasi nya. trima

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s