GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTANOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG LISENSI PRAMUWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
| Menimbang |
: |
- bahwa berdasarkan Surat Walikota Yogyakarta Nomor 556/1606 tanggal 21 April 2011 perihal Lisensi Pramuwisata, Surat Bupati Kulon Progo Nomor 5556/2195 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Lisensi Pramuwisata, Surat Bupati Bantul Nomor 556/395 tanggal 5 Agustus 2011 perihal Lisensi Pramuwisata, dan Surat Bupati Gunungkidul Nomor 556/0352 tanggal 27 Februari 2012 perihal Lisensi Pramuwisata, kewenangan pramuwisata kabupaten/kota diminta untuk diatur di tingkat provinsi;
- bahwa pramuwisata merupakan salah satu jenis usaha jasa pariwisata yang mendukung kualitas layanan citra pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pramuwisata perlu dilakukan pengaturan mengenai kompetensi, pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lisensi Pramuwisata;
|
| Mengingat |
: |
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.57/MEN/III/2009 tentang Penetapan SKKNI Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Wisata;
|
MEMUTUSKAN:
| Menetapkan |
: |
PERATURAN GUBERNUR TENTANG LISENSI PRAMUWISATA. |
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
- Lembaga Asosiasi Pramuwisata adalah wadah komunikasi profesi pramuwisata yang sah dalam bermitra kerja dengan Pemerintah Daerah serta berkoordinasi hal kepariwisataan dengan pemangku kepentingan pariwisata.
- Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
- Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan, dan petunjuk tentang obyek wisata Indonesia, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan.
- Kode etik pramuwisata adalah kesepakatan etik nasional yang telah dimiliki profesi pramuwisata Indonesia.
- Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh para pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
- Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Sertifikat Kompetensi Pramuwisata adalah sertifikat yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi kepada seseorang yang telah dinyatakan kompeten melalui uji kompetensi.
- Lisensi Pramuwisata adalah kartu identitas pramuwisata sebagai izin operasional.
- Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB II
SYARAT PRAMUWISATA
Pasal 2
(1) Setiap orang yang melaksanakan profesi pramuwisata harus memenuhi persyaratan sebagai pramuwisata.
(2) persyaratan pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia;
- usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- menguasai Bahasa Indonesia dan/atau paling sedikit satu bahasa asing dengan baik;
- memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata; dan
- memiliki Lisensi Pramuwisata.
(3) Persyaratan Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat diperoleh melalui ujian kompetensi profesi pramuwisata yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi.
BAB III
LISENSI PRAMUWISATA
Bagian Kesatu
Lisensi Pramuwisata
Pasal 3
(1) Permohonan Lisensi Pramuwisata diajukan kepada Gubernur baik secara perorangan maupun kelompok melalui Kepala Dinas Pariwisata dengan disertai:
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih berlaku;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian setempat;
- fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
- surat keterangan sehat dari dokter;
- pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3×4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 2×3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- pernyataan tertulis bermaterai bahwa lampiran surat permohonan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
(2) Lisensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- logo Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Nomor Lisensi Pramuwisata;
- tanggal penerbitan;
- tanggal habis masa berlaku;
- pas foto terbaru pemilik;
- nama dan tanda tangan pemilik;
- alamat pemilik;
- spesialisasi bahasa yang dikuasai pemilik; dan
- nama dan tanda tangan Kepala Dinas Pariwisata.
(3) Dinas Pariwisata menerbitkan Lisensi Pramuwisata paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan permohonan Lisensi Pramuwisata diterima dengan benar dan lengkap.
(4) Lisensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(5) Bentuk, warna, dan ukuran Lisensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua
Perpanjangan Lisensi Pramuwisata
Pasal 4
(1) Pramuwisata wajib memperpanjang Lisensi Pramuwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah habis masa berlakunya.
(2) Permohonan perpanjangan Lisensi Pramuwisata diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Pariwisata dengan dilampiri:
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
- Lisensi Pramuwisata lama;
- fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
- surat keterangan sehat dari dokter;
- pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3×4 cm dan ukuran 2×3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
- pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
(3) Dinas Pariwisata menerbitkan perpanjangan Lisensi Pramuwisata paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak pengajuan permohonan Lisensi Pramuwisata diterima dengan benar dan lengkap.
(4) Pramuwisata yang tidak memperpanjang Lisensi Pramuwisata dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lisensi Pramuwisata harus melalui proses permohonan baru.
Bagian Ketiga
Pasal 5
Pemutakhiran Lisensi Pramuwisata
(1) Pramuwisata wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Lisensi Pramuwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap informasi yang tercantum dalam Lisensi Pramuwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan tersebut terjadi.
(2) Permohonan pemutakhiran Lisensi Pramuwisata diajukan kepada kepada Gubernur melalui Dinas Pariwisata dengan dilampiri:
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
- asli Lisensi Pramuwisata terdahulu;
- fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
- pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3×4 cm dan ukuran 2×3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
- data perubahan informasi yang akan dicantumkan;
- pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
Bagian Keempat
Lisensi Pramuwisata Hilang/Rusak/Musnah
Pasal 6
(1) Dalam hal Lisensi Pramuwisata hilang/rusak/musnah, pramuwisata dapat mendapatkan Lisensi Pramuwisata pengganti dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Pariwisata dilampiri:
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
- fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
- pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3×4 cm dan ukuran 2×3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
- surat keterangan dari kepolisian setempat;
- pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
(2) Permohonan untuk mendapatkan Lisensi Pramuwisata pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hilangnya Lisensi Pramuwisata tersebut.
Pasal 7
Bentuk surat permohonan untuk mendapatkan, memperpanjang, memutakhirkan atau mendapatkan kembali Lisensi Pramuwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 8
Pramuwisata mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- mentaati kode etik pramuwisata;
- membantu pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan; dan
- memiliki dan membawa Lisensi Pramuwisata ketika bertugas.
Pasal 9
Pramuwisata mempunyai hak sebagai berikut:
- mendapatkan perlindungan dari pemberi kerja, baik individu maupun kelompok dalam menjalankan tugasnya; dan
- mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Pasal 10
Pramuwisata dilarang:
- memaksa wisatawan atau pihak lain manapun untuk menggunakan jasanya; dan
- melakukan tugas tanpa membawa Lisensi Pramuwisata.
BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Peringatan Tertulis
Pasal 11
(1) Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara atau pencabutan Lisensi Pramuwisata.
(2) Pelaksanaan pembekuan sementara atau pencabutan Lisensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
Bagian Kedua
Pembekuan Sementara
Pasal 12
(1) Dinas Pariwisata melakukan pembekuan sementara Lisensi Pramuwisata apabila pramuwisata tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2) Jangka waktu pembekuan Lisensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan. Lisensi Pramuwisata.
(3) Selama jangka waktu pembekuan Lisensi Pramuwisata, pramuwisata tidak diperbolehkan melakukan tugasnya.
(4) Lisensi Pramuwisata yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali setelah pramuwisata melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketiga
Pencabutan Lisensi Pramuwisata
Pasal 13
(1) Dinas Pariwisata dapat mencabut Lisensi Pramuwisata apabila pramuwisata tidak melaksanakan peringatan tertulis setelah jangka waktu pembekuan Lisensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berakhir.
(2) Pramuwisata yang Lisensi Pramuwisata miliknya telah dicabut, dapat mengajukan kembali permohonan mendapatkan Lisensi Pramuwisata setelah mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Asosiasi Pramuwisata dan melampirkan surat pernyataan pramuwisata yang bersangkutan.
BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 14
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
(1) Pramuwisata yang telah mendapatkan Lisensi Pramuwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini wajib mendaftarkan diri kembali paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
(2) Lisensi Pramuwisata yang diperoleh sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
Pasal 16
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
|
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 2012 |
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Ttd.
HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Ttd.
ICHSANURI
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR
